Bias Putih dalam Bisu ..

Bagi yang kangen sama topik-topik Bias Putih, silakan nikmati kebisuannya sekarang ini

byas putih

Bias Putih is a 300 Bias Putih is a 300 meter-long strip of white sandy beach flanked by two lush hills in Bugbug village, Karangasem, some two and a half hours drive east of the island’s capital Denpasar.

Its scenic beauty and unspoiled shoreline have drawn an increasing number of visitors, foreign as well as domestic, in the last couple of years. “Many foreign visitors praised the beach for its deep, crystal blue water,” a local I Gusti Ngurah Cakra said. Cakra is the owner of Relax, one of the beachside cafes in Bias Putih. Cakra and his wife, Ayu Murniasih, opened the cafe in 2005 following the second terrorist attack that paralyzed the island’s tourism industry, depriving Cakra of his former job as a freelance driver at the island’s tourist haven of Kuta.

There are eight beachside cafes in Bias Putih now and all were built on state-owned plots of land. The cafes’ owners only have permits to use the land on a temporary basis.  Apparently, the end of that temporary status has came much faster than Cakra and the other cafe owners would have expected.  There is a plan to transform the area into an expensive world-class tourism resort comprises an 18-hole golf course on 124 hectares plot of land with swimming pools, shopping arcades and a five-star hotel. The investor is PT Bali Bias Putih, which is owned by Korean businessman, Yu Bong Yi.

The project will be upmarket, straddling two villages, Bugbug and Perasi, costing around Rp 1.427 trillion (about US$157m). The company’s local executive, Candra Gunawan approached the Karangasem administration last July to discuss project start-up.  The cafes will be demolished once the resort’s construction starts.  “If the construction starts then what should we do, what kind of job must we do to sustain the lives of our families ?,” Cakra asked.

Head of the Desa Pekraman (customary village) Bugbug,  I Wayan Mas Suyasa confirmed the existence of the plan, stating that the plan had existed since 1990. The economic crisis had delayed implementation. However, he stressed, the plan would soon be put into operation by a new investor — PT Bali Bias Putih.  The originally proposed investor in the 1990s, Suyasa revealed, had been PT Lupita Pusaka through its subsidiary, PT Sanggraha Bias Putih. Suyasa showed a letter of agreement between the company and the customary village. In the agreement, the company rented the village’s land for a period of 30 years.  “The global economic crisis and the first Gulf War hampered the company’s plan to construct the resort,” Suyasa said.

Enter the new investor, PT Bali Bias Putih with a new 30 year-long land lease. The village has signed the contract and PT Bali Bias Putih’s executives have also promised that they will buy up the remaining years of the old contract from PT Sanggraha Bias Putih. If they do this then PT Bali Bias Putih would have the right to manage the land for 42 years.   As compensation for the right to manage the land, the company will pay an annual rent of up to Rp 600 millions per hectare.

“The lands leased to the company include private property, village property and customary village property,” Suyasa said. Bugbug village received the proposal on the project some two months ago. Both villages signed an MoU with the investor. “We have received a cash deposit of Rp 1 billion from the investor as a token of the investor’s seriousness in carrying out the project,” Suyasa stated.  The fund had been distributed to the two villages with Bugbug village receiving Rp 650 millions and Perasi receiving the remaining cash.

“The construction stage hasn’t been started yet because the new investor is still negotiating with the old investor on the old contract,” he added.  Yet, he was optimistic that the project would be started in the near future. The local administration had given the project the green light and the locals had unanimously gave their consent, Suyasa asserted.

It turned out that he wasn’t quite right. Several locals still have reservations about the project. Cakra is one of them. For him, it’s not only a matter of losing his beachside cafe.  “I am worried that a project of this magnitude would significantly alter the atmosphere of this place. I don’t want that my village ends up like Kuta, which no longer has an atmosphere of Bali-ness,” he said.   Another concerned local is I Ketut Pono, an elderly fisherman from Baruna hamlet in Bugbug village. He owns 80 acres of beachside property and refused to rent it to the investor.

“The investor’s offer was too low, only Rp 100 millions per year per acre,” he said of the offer made by the old investor. The new investor hasn’t made any offer yet. Pono himself had already given his consent to an offer presented by a Dutch national Hendrick S Blom, who was willing to pay Rp 7.2 billion for a 30 year lease of Pono’s property. Pono signed the Letter of Intent on this contract a few months ago. “But I have yet to receive any money,” he said.

Sources : The Jakarta Post, Posted by : I Wayan Ardika

Wacana Ngaben Massal di Bugbug

Di kalangan prajuru dan masyarakat Desa Adat Bugbug telah bergulir wacana pelaksanaan Ngaben massal, sebagai pengganti tradisi pengabenan yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat adat Desa Bugbug. Sebenarnya dari segi pedewasan sebagaimana tercantum dalam awig-awig Desa Adat Bugbug, ‘pawos 60 (2a) : Panamayan Pengabenan ngamasa Sasih Karo manut pangembak Desa’, sejatinya sudah menyiratkan pelaksanaan ngaben massal, yang mana seluruh masyarakat Desa adat Bugbug melaksanakan upacara pengabenan pada hari yang sama secara bersama-sama satu kali dalam setahun yakni pada Sasih Karo mengacu pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Desa Adat.  Hanya saja secara teknis, pelaksanaan upacara ngaben masih dilaksanakan secara mandiri yang dibantu oleh masyarakat lainnya berdasarkan lelintihan.  Peranan memassalkan pengabenan yang dimiliki oleh Desa Adat Bugbug selama ini masih pada tahap : pendaftaran peserta pengabenan, ketika dilaksanakannya upacara ngulapin di Pura Dalem, dan upacara marerapuh dalam kaitan usai pelaksanaan pengabenan menyongsong pelaksanaan upacara suci lainnya.  Guna dapat memberi kajian lebih mendalam atas bergulirnya wacana ini, sebagai sumbang saran, alangkah baiknya kita kaji secara detail, apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan ngaben massal ini jika dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan Desa Adat Bugbug.

Secara materi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan ngaben massal dapat meringankan beban biaya bagi warga yang melaksanakannya. Sebagaimana rancangan Pesamuhan Agung PHDI yang dilaksanakan di bulan November 2007 yang mengagendakan ‘Meneguhkan Semangat Kebersamaan, memasyarakatkan penyelenggaraan yadnya sederhana dan dilaksanakan secara bersama-sama, forum itu merupakan kesempatan, para intelektual Hindu kembali mengetuk ruang kesadaran umat bahwa semua tingkatan upacara-upakara dalam yadnya : utama, madya dan kanista, memiliki esensi dan substansi yang sama.

Sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, nilai kesuksesan dari pelaksanaan upacara-upakara dalam yadnya itu tidak ditakar dari kemegahan dan kemeriahan secara fisik serta besaran nominal rupiah yang dihabiskan. Tetapi, lebih ditentukan dari keikhlasan dan rasa bakti yang mendasari pelaksanaan yadnya tersebut. Dengan kata lain, upacara-upakara yadnya itu bukanlah ajang untuk show of force, pamer kekayaan maupun gagah-gagahan. Sebab, segala kemegahan dan kemeriahan yadnya itu akan nirdon (tidak berarti dan tidak bermanfaat) jika dilaksanakan dengan keterpaksaan alias tidak didasari oleh niat tulus ikhlas dan rasa bakti.

Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Drs. Ketut Wiana, M.Ag. tidak menampik bahwa tidak sedikit dari umat Hindu di Bali masih menafsirkan konsep tiga tingkatan yadnya itu secara keliru. Ditegaskan, semua tingkatan yadnya — utama, madya dan kanista — sejatinya memiliki esensi dan substansi yang sama. Sayang, belum semua umat memahami hal itu. Masih banyak umat yang merasa belum puas sebelum melaksanakan yadnya pada tingkatan utama.

Meskipun untuk bisa menggelar yadnya itu mereka harus memaksakan diri dengan cara berutang kiri-kanan, menjual tanah warisan dan sejenisnya. Pelaksanaan yadnya dengan memaksakan diri, misalnya, kerapkali terjadi pada penyelenggaraan pitra yadnya — ngaben — yang memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Namun, mereka yang memiliki dana yang serba terbatas pun sejatinya tetap bisa melaksanakan kewajiban memuliakan arwah para leluhur itu dengan menggelar upacara ngaben secara bersama-sama/massal yang lebih dikenal sebagai ngaben ngerit atau ngaben ngemasa.

Meskipun dilaksanakan secara massal, upacara ngaben itu tetap memiliki esensi dan substansi yang sama dengan ngaben niri (ngaben yang dilaksanakan sendiri ). Parisada perlu terus merekomendasikan hal ini agar pemahaman umat makin mantap bahwa semua tingkatan yadnya itu sama nilainya sebagai untuk memuliakan arwah para leluhur serta persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ujarnya.

Adanya persepsi bahwa ngaben ngerit lebih rendah nilainya dari ngaben niri, kata Wiana, merupakan persepsi yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Dikatakan, persepsi itu justru merupakan sebuah ironi. Pasalnya, ngaben massal sejatinya merupakan upacara pitra yadnya yang sangat ideal dan sangat menyentuh substansi dari upacara itu sendiri. Dalam bahasa Sansekerta, kata upacara itu berarti mendekat. Sehingga dengan ngaben massal itu, kita sejatinya tidak hanya mendekatkan diri secara vertikal (niskala) kepada Ida Sang Hyang Widhi guna mengantarkan arwah leluhur kita ke tempat yang lebih baik. Tetapi secara niskala juga akan terjadi pendekatan diri antarkelompok atau antarmasyarakat karena yadnya itu diselenggarakan secara bersama-sama. Dari segi substansi, ngaben massal itu sangat ideal karena terkandung tiga pendekatan di sana. Pendekatan kepada Tuhan, pendekatan kepada sesama manusia dan pendekatan kepada alam karena flora-fauna yang dipergunakan sebagai sarana bebantenan pada upacara itu bersumber dari alam.

Ngaben Satwika
Menurut Wiana, ngaben massal jelas memiliki banyak sisi positif. Karena penyelenggaraannya bersifat kolektif, ngaben massal jelas mencuatkan nuansa kebersamaan dan persaudaraan yang sangat kental serta bermakna kesetaraan seperti yang diajarkan kitab suci Wedha. Sisi positif lainnya, biaya pelaksanaan upacara pun terasa jauh lebih ringan karena ditanggung bersama-sama. Sebagai perbandingan, ngaben niri boleh jadi bisa menghabiskan dana hingga Rp 100 juta dan sudah tentu nilai nominal sebesar itu sangat tinggi untuk ukuran masa kini di mana kondisi perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan.

Tetapi dengan ngaben massal yang melibatkan 100 keluarga, misalnya, dana itu akan terasa cukup ringan. Kalau ngaben massal ini ditumbuhkembangkan, keluarga yang hanya punya dana Rp 1 juta pun bisa melaksanakan upacara pitra yadnya sebagai bentuk kewajibannya untuk para leluhur. Sisi positif lainnya, warga juga bisa menggunakan waktunya secara efektif untuk kegiatan-kegiatan lainnya mengingat permasalahan yang dihadapi makin kompleks dan kompetisi antarmasyarakat untuk mendapatkan sumber penghidupan makin ketat. Jadi, waktunya tidak terlalu banyak tersita untuk kegiatan ngayah karena upacara ngaben sudah dilakukan secara massal, tegasnya.

Ia menambahkan, konsep kebersamaan dan kesederhanaan yang terkandung dalam ngaben massal itu juga bisa diterapkan pada upacara lainnya seperti upacara potong gigi, petik rambut dan sejenisnya.

Wiana menambahkan, ngaben massal sejatinya merupakan upacara yang sangat tinggi tingkatannya. Dalam lontar Sundarigama Pengabenan disebutkan secara tegas bahwa upacara ngaben yang paling satwika atau utama adalah ngaben ne mula di tengah (sangat sederhana) yang tercermin dalam pelaksanaan ngaben massal. Konsep ngaben sederhana ini dipopulerkan oleh Ida Pedanda Made Sidemen. Meskipun secara fisik kemasan ngaben itu relatif sederhana, tapi secara harafiah sangat substansial karena di dalamnya juga terkandung semangat kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan yang kokoh. Jadi, ngaben massal sejatinya lebih sesuai dengan kitab suci, tegasnya.

Ngaben Masa Depan
Secara terpisah, Peneliti dan Konsultan Adat Bali Wayan P. Windia berpendapat bahwa format ngaben massal merupakan pilihan terbaik untuk pelaksanaan upacara di masa depan. Format ngaben ini sangat ideal untuk ditumbuhkembangkan karena terbukti memberikan banyak keuntungan. Pertama, biaya yang disiapkan oleh warga yang ngaben relatif lebih kecil karena sebagian besar sarana dan prasarana ngaben dibuat satu untuk semua.

Kedua, biaya bagi warga yang tidak ngaben juga jauh lebih kecil karena kewajiban mengeluarkan patus juga hanya satu untuk semua. Ketiga, dapat menghemat waktu dan tenaga karena segalanya diatur panitia banjar dengan pola satu untuk semua. Keempat, tidak mengganggu warga yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta karena lebih mudah mengatur waktu termasuk memohon cuti. Kelima, upacara ngaben memerlukan sarana tumbuh-tumbuhan (kelapa, pisang, bambu dan sebagainya) yang lumayan banyak.

Dengan ngaben ngemasa, lebih memungkinkan bagi tumbuh-tumbuhan untuk hidup dan berkembang secara wajar dan sehat sebelum mereka harus turut berkorban demi kepentingan upacara tersebut. Namun harus diingat, ngaben ngemasa dengan cara satu untuk semua itu relatif sulit dilaksanakan di desa pakraman nyatur (terdiri atas empat kasta) dan belum ada persepsi yang sama mengenai perbedaan kasta, katanya mengingatkan.

Berdasarkan pengamatan, format ngaben massal yang diterapkan di Bali selama ini bisa dikelompokkan jadi dua. Pertama, ngaben massal pada dasarnya dilaksanakan dengan cara yang persis sama dengan ngaben niri (ngaben sendiri) tetapi dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Konsekuensinya, krama banjar yang diharapkan memberi bantuan bagi pelaksanaan upacara ngaben semacam ini jadi bingung dan kacau. Untuk menghindari hal ini, biasanya anggota banjar dibagi sesuai dengan jumah warga yang melaksanakan upacara ngaben.

Kalau jumlah yang ngaben sedikit dan anggota banjar lumayan banyak, maka masing-masing warga yang ngaben mendapatkan bantuan banjar yang lumayan banyak juga. Sebaliknya kalau yang ngaben banyak sedangkan jumlah warga banjar sedikit, maka masing-masing akan mendapatkan bantuan banjar dalam jumlah terbatas. Kesulitan lainnya, ada hubungan dengan patus (bantuan materi) kepada warga yang melaksanakan upacara. Masing-masing warga akan mengeluarkan patus sesuai dengan jumlah warga yang ngaben. Kalau kewajiban patus senilai Rp 25.000, sedangkan jumlah warga yang ngaben 30 orang, maka warga banjar akan mengeluarkan patus sekitar Rp 750.000 per KK.

Kedua, ngaben massal yang dilaksanakan bukan sekadar pada waktu yang bersamaan tetapi benar-benar dengan cara satu untuk semua. Artinya, upacara dilaksanakan pada waktu, tempat, cara dan oleh panitia yang sama. Sarana dan prasarana upacaranya dibuat sedemikian rupa sehingga mencerminkan semangat satu untuk semua. Unsur tertentu dari upacara yang sama sekali tidak mungkin untuk disatukan, barulah dibuat oleh masing-masing anggota.

Perbandingan : praktisnya Ngaben Kinembulan di Celuk
Seperti halnya desa pakraman lainnya di Bali, krama Hindu di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianyar pada mulanya juga mengenal ngaben niri (melaksaakan upacara ngaben sendiri) dan ngaben massal (melaksanakan upacara ngaben secara bersamaan). Ngaben niri biasanya dilaksanakan untuk para pemangku Pura Kahyangan Tiga. Menyangkut biaya dan yang lainnya ditanggung oleh desa pakraman di mana pelaksanaan kerjanya digarap oleh banjar. Ini sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa beliau selama mengabdi di desa/banjar adat/pakraman.  Wakil Ketua Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali yang juga krama Desa Pakraman Celuk I Gede Suartika, S.H., M.M. mengatakan Desa Pakraman Celuk sebenarnya sudah melaksanakan ngaben massal sejak puluhan tahun silam. Hanya, pelaksanaannya di era sekarang jauh lebih praktis. ”Sesuai awig-awig yang berlaku, pelaksanaan ngaben massal di Celuk dilaksanakan paling cepat setiap tiga tahun sekali dengan perkecualian bagi pemangku kahyangan tiga dan sulinggih/wiku yang tidak terikat oleh ketentuan itu,” katanya. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati ini, ngaben massal di Celuk kini dikenal dengan istilah ngaben kinembulan. Upacara pitra yadnya ini terakhir kali digelar 2006 lalu yang diikuti oleh 36 sawa (mayat yang diupacarai). Sesuai arti kata kinembulan yakni bersama, apa pun sarana dan prasarana upacara yang dapat dipakai bersama dibuat hanya satu untuk dipakai bersama.  Seperti contoh, sanggah surya, bale salunglung, damar kurung termasuk juga sulinggih/pendeta yang memimpin pelaksanaan upacara juga satu. Sementara yang tidak mungkin kinembulan seperti tirta pengentas, tirta kawitan, kajang kawitan dan sebagainya diupayakan sendiri oleh masing-masing keluarga yang tergabung dalam ngaben kinembulan.  Pada ngaben kinembulan, pelaksanaannya tidak lagi oleh mereka yang melaksanakan upacara ngaben tapi dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh banjar adat. Dengan demikian, banjar adat seolah-olah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan upacara tersebut. Pelaksanaan upacara yang terkonsentrasi di satu tempat ditambah panitia banjar yang juga satu, memberikan kemudahan bagi seluruh krama banjar dalam memberikan bantuan tenaga maupun bantuan materi (patus).  ”Tidak ada lagi istilah ‘membagi’ banjar, karena semuanya terkonsentrasi pada panitia banjar. Bantuan tenaga dan materi cukup hanya satu yakni kepada panitia dan bukan kepada warga masyarakat yang kebetulan melaksanakan upacara tersebut,” katanya.  Pada ngaben kinembulan, katanya, ucapan terima kasih (sangu) berupa hidangan kepada seluruh anggota banjar dalam bentuk isin sok dan tegak ditiadakan. Diganti dengan jokotan atau semacam makan jalan. Hal ini memudahkan dan memberi keringanan kepada seluruh anggota banjar, karena tidak harus terlalu sibuk dalam menyiapkan hidangan atau tetandingan. Tenaga yang ada dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan kelengkapan upacara saja.  Karena segala jenis pekerjaan sudah diatur oleh panitia banjar sedemikian rupa efisien, maka penjadwalan kerja (baik siang maupun malam) juga disesuaikan dengan waktu bagi seluruh warga banjar.  Zaman dulu dikenal istilah ngetut patempungan yakni memberikan hidangan kepada teman atau keluarga yang berkenan memberikan bantuan sebagai ucapan terima kasih. Pada ngaben kinembulan ini disepakati meniadakan kegiatan itu. Panitia ngaben dan anggota banjar hanya menyiapkan hidangan atau daging untuk keperluan upacara, hidangan untuk pendeta yang akan muput upacara dan orang atau pejabat tertentu yang ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ngaben kinembulan tersebut. Jadi, segalanya jadi lebih praktis, efisien dan hemat biaya. Format ngaben kinembulan terbukti memberikan banyak keringanan dan kemudaan baik bagi warga yang melaksanakan upacara ngaben maupun bagi warga yang membantu pelaksanaan upacara tersebut.


Bagaimana Teknis Ngaben Massal di Desa Adat Bugbug ?
Pemaparan secara rinci sebagaimana tulisan di atas, tentu mengandung idealisme baik secara materi, maupun teknis operasional yang hendak dicapai. Mumpung masih tahap wacana, marilah kita masuk ke situasi terkini dan senyatanya di Desa Bugbug sendiri kaitannya dengan hal-hal yang bersifat teknis dan operasional, sehingga kita dapat memetakan berbagai kendala yang ada. Mengedepankan berbagai masalah dalam hal ini bukan berarti mengedepankan hal-hal yang negatif, tetapi untuk bisa menuntun kita mencari solusi-solusi atas masalah yang mungkin timbul. Ini juga bertujuan untuk mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin timbul pada saatnya nanti.

Ngirit, Hemat, Efisien, bukan pelit …
Sebagaimana uraian di atas, benar adanya pelaksanaan ngaben masal ini dapat meringankan biaya pengabenan dengan sangat signifikan. Karena, segala biaya-biaya yang terkait dengan ‘yang keteben lakune’ bisa diefisienkan. Pelaksanaan ngaben masal juga akan sangat membantu warga yang kurang mampu yang bahkan notabene belum pernah melaksanakan upacara pengabenan hingga puluhan tahun lamanya dengan jumlah sawa yang mencapai hingga puluhan jumlahnya. Tentu akan menjadi sangat ideal jika banjar adat atau desa adat dapat menjadi problem solver bagi warga yang mengalaminya.  Tentunya efesiensi biaya-biaya yang tidak perlu ini alangkah lebih mulyanya apabila dapat dialihkan pada peningkatan taraf pendidikan bagi preti sentana sang kapagawenang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, bukannya telah dipatuakan, di tajen atau plaibang barerong uli dauh tukad.. 

Salunglung Sabayantaka (jangan jadi cai elung pang kanti bangka)
Tentu ada banyak sekali pekerjaan persiapan upacara pengabenan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, gotong royong baik yang dikoordinasikan oleh panitia maupun dengan bantuan warga yang berada di luar kepanitiaan. Seperti : penyiapan pejati, pemendak tirtha, sekah, sanggah surya, damar kurung dan banten-banten serta keperluan logistik lain yang sekiranya bisa dikerjakan secara bersama-sama.

Struktur Kepanitian dan Sekaha Bale
Pembentukan struktur kepanitian secara managerial, di atas kertas tidaklah begitu sulit. Cukup dengan menyertakan beberapa orang perwakilan keluarga yang ngaben masuk dalam struktur kepanitian dengan dipimpin oleh para prajuru baik di tingkat banjar adat maupun di tingkat Desa adat. Namun dengan situasi sosial masyarakat seperti sekarang ini, bila terdapat sentana warga yang diaben bertempat tinggal di luar wilayah desa adat, hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka. Situasi ini akan berkait erat dengan penjadwalan operasional kerja yang membutuhkan kesepakatan bersama, sesuai dengan tingkat kesulitan waktu masing-masing anggota panitia. Dalam kenyataannya ada kecemburuan kepada warga yang tinggal di jaba desa khususnya yang termasuk kategori mayus, tentu akan menggunakan kesempatan ngaben massal ini dengan sebaik-baiknya, untuk memaksimalkan kemayusannya kepada warga desa yang sudah lepug dengan berbagai ayah-ayahan.  Banjar adat di Desa adat Bugbug, selama ini lebih tepat bisa disebut dengan istilah sekaha bale. Sementara itu keterlibatan masyarakat dalam berbagai upacara manusa yadnya, maupun pitra yadnya secara kasat mata menggunakan sistim lelintihan atau sistem kekerabatan. Dapatkah para prajuru mentransformasikan pelaksanaan pengerjaan persiapan upacara berdasarkan sekahaa bale dari sistim lelintihan ?.  Kekhususan sistem masyarakat adat Bugbug inipun akan berpengaruh pada teknis pemberian patus madadelokan, apakah diserahkan di rumah masing-masing peserta ngaben atau di suatu lokasi yang ditentukan secara bersama-sama ?  Lain halnya dengan desa adat lainnya di Bali yang memakai sistem bebanjaran, akan sangat mudah bagi panitia untuk mengerahkan tenaga dalam melaksanakan berbagai proses upacara pengabenan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi prajuru

Perbedaan Wangsa dan Kawitan
Banyaknya perbedaan wangsa dan kawitan tentunya akan berpengaruh pada beberapa bagian prosesi upacara pengabenan itu sendiri, seperti : Nglungsur kajang, memendak tirta ke kawitan yang berbeda, pakeling-pakeling sesuai dengan tradisi masing-masing keluarga. Penggunaan pengrampahan, pengrojongan, bade tumpang, lembu, pengiriman, lokasi pembakaran sawa ada yang di atas bukit untuk soroh Sangyang, di Pamuduhan untuk Soroh Jero, pembakaran sawa untuk soroh Tambus Balang dan lainnya yang melaksanakan prosesi ini di setra Desa Adat Bugbug. Adanya perbedaan soroh dan kawitan ini juga akan berpengaruh pada penentuan siapa yang akan muput upacara pengabenan di masing-masing keluarga, apakah itu dipuput oleh Peranda, Pemangku atau orang yang dituakan di dalam keluarga (yang pada desa adat lainnya pun masih sulit untuk dimassalkan).

Lokasi Pengganti Bale Adat
Masih adanya kepercayaan sebagian warga ; bahwa leluhur yang diaben tidak mau di upacara di luar rumahnya.
Masih kuatnya kepercayaan masyarakat setempat bahwa ; seakan-akan arwah leluhur tidak terima upacara pengabenan mereka dilaksanakan di suatu tempat yang bukan tempat tinggal mereka atau bukan tempat tinggal keluarga besar mereka, berhubungan pula dengan keberadaan Pelinggih Kaluhuran yang terdapat di masing-masing bale adat, bale gede, sakanem, atau bale dangin. Jika memang ditentukan suatu lokasi di luar rumah sebagai centre of ceremony, lokasi upacara secara bersama-sama, lalu pertanyaannya akan menggunakan lokasi di mana ?.  Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi desa adat guna dapat memberikan pemahaman yang benar atas kepercayaan semacam ini.

Solusi Jangka Pendek
Secara singkat dapatlah dikatakan tujuan esensial diwacanakannya pelaksanaan ngaben masal, tidak bisa tidak karena menyangkut ‘biaya yang mahal’ untuk pelaksanaannya. Intinya pokok permasalahan dari semua ini adalah UUD, ujung-ujungnya urusan duit !!  (Seorang perokok kelas Marlboro mengeluh berat tidak rela uangnya habis puluhan juta untuk membayar Rna pada orang tuanya, sementara ia sendiri tenggelam dalam tradisi merokok dengan biaya Rp 13.000x30harix12bulanx5 tahun = Rp 23,400,000 yang sebenarnya uang sejumlah ini tidak akan habis untuk membayar Rna pada sang Guru Rupaka yang telah membesarkannya hingga ia menjadi orang sekarang ini).  Jika begitu adanya, sekiranya perlu dipertimbangkan adanya penyelesaian masalah untuk jangka pendek (hingga tercapainya kesepakatan pelaksanaan ngaben masal) sebagai berikut :

1) Jika melaksanakan ngaben masal di tingkat banjar adat apalagi di tingkat desa adat masih belum bisa diwujudkan, alangkah baiknya disosialisikan dan dipromosikan terlebih dahulu ngaben masal di tingkat wewarisan (ngaben masal di tingkat waris purusa), dengan menerapkan perencanaan ngaben massal dalam satu wewarisan (keluarga besar purusa), misal : satu keluarga besar menetapkan ngaben bersama hanya 1 kali dalam 5 tahun.

2) Perlunya dipromosikan secara terus menerus untuk mengurangi acara yang tidak bertalian dengan upacara itu sendiri dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, dengan lebih mengedepankan kesederhanaan dan kesesuaian tatwa. Dalam konteks kekinian Bugbug, untuk sementara ini sebelum Ngaben Massal bisa terlaksana, ada beberapa hal yang barangkali bisa dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat sebagai berikut : teruslah disosialisasikan upacara ngaben dengan tidak jor joran, salah satu contoh : bila memang bisa/seharusnya cukup hanya dengan menggunakan pengerampahan/pengerojongan mengapa harus memakai bade bertumpang ?, Urusan melelawaran juga bisa di minimalkan hanya untuk bebanten, dengan pisuguh yang lebih disederhanakan.   Secara terus menerus, desa adat maupun tokoh-tokoh masyarakat mensosialisasikan Patus madadelokan juga dengan ketentuan minimal yg ditetapkan oleh Desa Adat.  Ada preseden menarik ketika desa adat menghimbau warga untuk maturan dengan menggunakan keben/sokasi.  Himbauan ini ternyata banyak diikuti warga karena dapat menghindarkan warga dari tradisi jor-joran bila maturan dengan menggunakan bokor/talam atau wahana sejenis yang memperlihatkan sesajen yang dihaturkan.

4) Masyarakat di Desa adat Bugbug, boleh dibilang adalah masyarakat patrilinial yang mana pimpinan desa, tokoh adat dan agama adalah teladan dan panutan bagi mereka. Harapan kita semua komponen adat secara terus menerus tanpa henti mengumandangkan ini sehingga menjadi tradisi dan tindakan nyata, bahwa esensi yadnya yang tulus ikhlas itu tidak dilihat dari megah tidaknya pelaksanaan sebuah upacara. Bahwa esensi pelaksanaan upacara ngaben bukan dilihat dari berapa tinggi bade yang dipakai dalam upacara pengabenan. Bukan dinilai dari banyaknya undangan para pejabat yang hadir pada saat pengabenan.

5) Barangkali sebagai sebuah incidentially program bisa dirintis terlebih dahulu : upacara metatah massal, nyapuh leger massal, mediksa massal untuk remaja yang  yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Desa Adat, jika essensi daripada memassalkan upacara itu untuk tujuan meringankan krama desa.

6) Memfasilitasi terbentuknya kelompok ‘Srati’ yang lebih mendalami tatwa upakara, sebagaimana terbentuknya kelompok-kelompok tani, nelayan dan sekeha Santi, sekeha tabuh.

Pustaka : ‘W.Sumatika’, Bali Post/27102007
Oleh : I Wayan Ardika

Candidasa Merana

Rest area (tempat peristirahatan) dan publik area di pantai Candidasa berupa reklamasi pantai dengan dana sekitar Rp 24 miliar, kini kian kumuh. Puluhan pedagang kaki lima membuat lapak dan warung tenda dengan atap terpal atau asbes. Kondisi itu disoroti Fraksi PDI-P Karangasem, melalui juru bicara Nengah Suparta yang juga disampaikan, Minggu (7 Agustus 2011) kemarin di Karangasem.

Suparta mengatakan, dulu pantai yang abrasi itu diuruk dengan dana anggaran pusat mencapai puluhan miliar. Tujuannya, pantai yang diurug itu nantinya dijadikan wilayah publik sehingga bisa digunakan tempat melasti bagi belasan desa pakraman yakni Nyuh Tebel, Pesedahan, sampai ke Timbrah. Namun, usai direklamasi, ternyata Pemkab Karangasem belum mengelola dengan baik, sehingga pihak tertentu menggunakan untuk lokasi berdagang kaki lima dengan alasan sudah atas persetujuan Bupati Karangasem.

Belakangan masyarakat dibiarkan membuka warung di sana, sejumlah wisman dan manajer hotel di kawasan Candidasa pun protes. Lokasi itu kumuh dan mengundang banyak tikus hidup dan bersarang karena banyak sisa makanan. Tikus berkeliharan masuk hotel, padahal tikus sangat ditakuti wisman.

Beberapa bulan lalu, dua bangunan bale bengong juga sudah dibangun di selatan restoran Lotus Candidasa. Terkait adanya dua bale bengong baru itu, Wakil Bupati Karangasem I made Sukerana, S.H. memerintahkan Pol PP Pemkab Karangasem untuk menetibkan dan bila perlu membongkarnya. Soalnya, kawasan public area itu akan ditata Pemkab dan bakal diurug dengan pasir putih dengan harapan bisa menjadi pantai yang kembali dikunjungi banyak wisman. ”Sudah ada yang mau menjuali pasir, kawasan itu akan ditata dengan diuruk pasir putih. Dua bale bengong itu agar ditertibkan,” ujar Wabup Sukerana.

Candi dasa

Di lain pihak, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg juga ikut menyoroti keberadaan kian banyak pedagang kaki lima yang membuka lapak di rest area itu. Geredeg mengatakan, memang selama ini pihaknya memberikan lokasi itu untuk berdagang pedagang kali lima, karena sebelumnya berjualan di tepi badan jalan di depan pantai yang jalan rayanya sempit dan menikung.

Pemberian tempat itu untuk sementara. Dikatakan, karena rest area itu bakal ditata, direncanakan apakah memungkinkan tanah kosong di utara badan jalan di depan rest area itu bisa dipakai untuk berdagang pedagang kaki lima.

Sources : BP/0808

Posted by : I Wayan Ardika

Brodstock Udang di Bugbug ..

brodstock

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Bali selalu memperlihatkan kemajuan dari masa ke masa. Dengan karakter masyarakatnya yang religius, ramah, dan alam Pulau Dewata yang indah. “Sungguh karakter manusia dan bangsa yang patut dicontoh,” ujar SBY. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) di Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali, Senin (06/12)

Presiden juga mengapresiasi tindakan pemda membangun daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Pemerintah pusat akan terus memberikan bantuan. Anggaran yang dimiliki pemerintah akan terus dialokasikan secara tepat dan adil,” Presiden menegaskan.

Diisamping itu, Kepala Negara juga menyambut baik visi KKP untuk menjadi produsen perikanan terbesar menuju 2014. “Saya juga mengapresiasi inisiatif untuk membangun Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan ini,” kata SBY.

Usai peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Presiden SBY dan Ibu Negara pun meninjau fasilitas balai produksi yang ada. Diantaranya Multiplication Center 6 dan Multiplication Center 5 yang digunakan untuk panen perdana induk udang unggul Vaname Nusantara-1 serta Nucleus Center sebagai tempat seleksi famili udang untuk perbaikan genetik induk udang. Setelah itu, dilanjutkan dengan menanam pohon Trembesi di lokasi yang telah disediakan di sekitar tempat balai produksi.  Turut mendampingi Presiden, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah. [ms]

Sumber : seru.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/12) kemarin meresmikan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) di pantai Lepra, Bugbug, Karangasem. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan potensi perikanan dan kelautan masih sangat besar. Terkait operasi BPIUUK itu, Presiden minta jangan hanya bagus saat diresmikan. Seterusnya harus dikelola dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

Untuk itu, kepada Menteri Fadel Muhammad dan juga Gubernur Bali, diingatkan agar tetap memperhatikan pengelolaan balai itu. ”Kalau ada masalah hendaknya segera ditanggulangi, tak perlu saling menyalahkan,” tegasnya.

Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad mengatakan, komoditi udang saat ini masih merupakan andalan ekspor selain rumput laut dan ikan tuna. Menurutnya, akhir 2009 ekspor udang Indonesia 240.250 ton (27,29%) dari total ekspor perikanan 881.413 ton. Nilai ekspor udang itu mencapai 1,576 miliar dolar AS (63,3%) dari total nilai ekspor perikanan 2,466 miliar dolar AS.

Brodstok budi daya udang jenis vaname yang tergolong unggul di Desa Bugbug, menurut Fadel, merupakan balai budi daya udang terbesar di Asia Tenggara. Dalam setahun, balai ini ditargetkan mampu memproduksi 675 ribu ekor. Sementara di lokasi budi daya sejenis lainnya baru mampu memroduksi sebanyak 250 ribu sampai 300 ribu ekor setahun.

Menurut Fadel, sampai kini Indonesia masih sebagai pengimpor induk udang dari Amerika Serikat seperti dari Florida dan Hawaii, dengan harga yang mahal. Harga udang impor setelah sampai di tangan pembeli masyarakat juga sangat tinggi berkisar Rp 400 ribu per ekor. Sementara udang yang dihasilkan dari balai benih udang Bugbug nantinya dijual murah kepada pembudi daya, sehingga terjangkau oleh masyarakat, sekitar Rp 40 ribu.

Sumber : BP/09122010

Posted by : I Wayan Ardika

Rejang di Bugbug …

Aku seakan terbawa pada waktu yang olehNya dititahkan untuk merenung, diiring lembut tanganmu melambai, sayup-sayup gamelan itu mengiringmu, saat yang tiada aku punya di keseharian, saat kau beri aku luang tuk berkontemplasi akan segala laksana, ucap dan pikirku ….  /adingardika/03182010

Agama Hindu di Indonesia memiliki kekayaan kesenian yang jelas berhubungan dengan kepercayaan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang beragama Hindu seolah-olah tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur kebudayaan dan kesenian. P ersembahan tersebut dengan bentuk sesaji dengan penuh kecermatan dalam pemilihan bahan-bahan sesaji, nampak menyajikan simbol-simbol yang bersifat ekspresif dengan rasa estetik dan penataan artistik.  Upacara keagamaan yang lebih besar yang banyak dilakukan setiap tahunnya di pura-pura yang sakral, suasana kehadiran seni, khususnya seni tari sangatlah menonjol. Sebagian besar seni pertunjukan tari atau drama ada hubungannya dengan upacara ritual. Misalnya tarian wali yang memiliki sifat suci, dipertunjukan dalam hubungannya untuk memperkuat kepercayaan dan memformulasikan konsepsi agama mengenai kehidupan manusia.  Tarian yang berhubungan dengan religi atau kepercayaan bersifat sakral atau suci, seperti misalnya banyak terdapat dalam peninggalan jenis tarian budaya primitif.   Penyembahan atau pemujaan terhadap roh enek moyang dilakukan dengan bentuk tarian merupakan kepercayaan yang telah diwarisi secara turun temurun sejak masyarakat primitif.  Salah satu jenis tarian wali yang penyajiannya dilakukan di bagian jeroan pura adalah tari Rejang.  Rejang adalah sebuah tarian klasik (tradisional) yang gerak-gerak tarinya sangat sederhana (polos), lemah gemulai, yang dilakukan secara berkelompok atau masal, dan penuh dengan rasa pengabdian kepada leluhur.  Tari ini dilakukan oleh para wanita di dalam mengikuti persembahyangan dengan cara berbaris, melingkar,  dan sering pula berpegangan tangan. Biasanya, tari Rejang menggunakan pakaian adat atau pakaian upacara, menggunakan hiasan bunga-bunga emas di kepalanya sesuai dengan pakaian adat daerah masing-masing.  Tarian ini masih dapat dilihat di beberapa daerah di Bali, bahkan kebanyakan desa memiliki kelompok yang memang difokuskan untuk pertunjukan ini.

Salah satu desa yang memiliki kelompok Rejang di daerah Bali timur adalah desa Bugbug, Karangasem.
Tari Rejang yang ada di desa Bugbug, Karangasem merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang yang tidak boleh dilupakan.  Hal ini disebabkan karena tarian ini wajib untuk disajikan setiap tahunnya dalam suatu upacara ritual yang disebut dengan usabha, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Upacara agama tersebut didukung oleh Rejang.


Sejarah Tari : Menurut para sesepuh desa, dikatakan bahwa ketika itu desa yang ada sekarang, belum terbentuk. Orang-orang tinggal di areal persawahan (pra-desa) yang dekat dengan sungai yang disebut Tukad Buhu.  Suatu ketika terjadi hujan lebat yang tiada henti-hentinya dan menyebabakan banjir dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menjadi penghambat bagi orang-orang (Krama Desa) sekitarnya untuk melakukan aktifitas mereka, termasuk penguburan mayat.  Kemudian timbul keinginan Ide Gde (Bhatara Gde Gumang) untuk mempersatukan gubuk-gubuk tersebut di sebuah tempat yang layak dan terbebas dari banjir.  Untuk tujuan tersebut, maka tempat yang pertama dipilih adalah Pangiyu (lateng ngiyu). Tetapi setelah diperhatikan, tempat tersebut sangat sempit dan kurang mendukung. Kemudian ditinjaulah daerah di bagian timur Bukit Penyu (Bukit Dukuh), yang tenyata terdapat genangan air berwarna biru yang disebut Telaga Ngembeng atau Banu Wka.  Tempat ini merupakan tempat yang sangat baik, datar, dan luas, sehingga cocok untuk dijadikan tempat pemukiman untuk sebuah desa. Dengan upaya, menimbun genangan air tersbeut untuk mengumpulkan (mempersatukan) orang-orang yang mendiami gubuk-gubuk yang tersebar di areal persawahan (pra-desa).  Setelah lama menimbun genangan air tesebut, tetapi genagan air tetap saja demikian adanya, tidak tertimbun. Setelah hampir mencapai puncak keputusan dari orang-orang yang bekerja menimbun genangan air tersebut, kemudian Ida Gde beryoga dan mempersatukan bayu, sabda, dan idep untuk menyatu (manunggal) dengan Bhatara Kala, tanpa diketahui oleh orang-orang.  Tidak lama kemudian, muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa yang merupakan wujud lain dari Ide Gde yang sudah menyatu dengan Bhatara Kala. Orang-orang tidak mengenali siapa sebenarnya yang datang tersebut. Beliau menamakan dirinya Ki Taruna Bali.  Perwujudan Dewata inilah yang menyanggupi untuk menimbun genangan air tersebut.  Tetapi beliau memberi persyaratan kepada orang-orang agar dirinya ditanggung makan dan minumnya oleh orang-orang yang telah mendirikan gubuk-gubuk sementara di sekitar Telaga Ngembeng tersebut. Orang-orang itupun menyanggupinya untuk menanggung makan dan minumnya hingga selesai.
Setelah beberapa lama melakukan pekerjaan menimbun genangan air tersebut, porsi makan dan minum Ki Taruna Bali semakin hari semakin bertambah. Maka, orang-orang yang tadinya berjanji dan siap untuk menanggung makan dan minumnya menjadi kewalahan. Tidak lama kemudian setelah hampir selesai menimbun genangan iar tersebut, di saat itulah muncul niat yang kurang baik dari orang-orang untuk memperdaya (membinasakan) Ki Taruna Bali.  Tetapi Ki Taruna Bali yang merupakan perwujudan Dewata, mengetahui niat orang-orang tersebut. Karena keprihatinan Beliau akan kesetiaan dan ketulusan dari orang-orang tersebut, Ki Taruna Bali yang sangat bijaksana memberikan jalan keluarnya dengan memberikan isyarat da pamoran doeng, yang maksudnya adalah jangan menorehkan kapur saja. Secara lebih luas, maksudnya adalah janganlah senantiasa memiliki niat yang kurang baik seperti itu. Beliau berkata kepada orang-orang agar nantinya ia melakukan kewajiban menyelenggarakan upacara dan upakara babanten pacaruan (caru) lengkap dengan rajah (gambar) wong-wongan Sang Hyang Yamaraja Dhipati Uriping Bhuana pada natar Pura Penataran Bale Agung Desa Pakraman Bugbug, Karangasem. dan dikelilingi oleh tarian rejang. Tarian rejang ini nantinya ditarikan oleh anak-anak mereka yang masih muda yang disebut dengan Daha. Agar selalu ditaati oleh orang-orang yang menjadi Krama Desa hingga kelak, maka terbentuklah desa yang dinamakan desa Bugbug (dalam bahasa Bali berarti pusat atau dipersatukan).
Tari Rejang tersebut memiliki gerak yang sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena tidak mementingkan keindahan gerak, tetapi maksud yang diinginkan dari penyajiannya. Gerak tarinya hanya berdiri biasa, tangan kiri memegang kain putih yang digunakan oleh penari yang ada di belakangnya dan penari yang ada di barisan paling depan kain putih yang digunakan diselempangkan ke kanan, dengan gerak membentangkan tangan ke samping kiri, kanan, dan kedua tangan, yang diulang hingga dua kali. Untuk gerak membentangkan kedua tangan ke samping untuk yang kedua kalinya, dilakukan bersamaan dengan pukulan gong. Tarian ini tidak harus dilakukan dengan kompak atau bersamaan antara satu penari dengan penari lainnya, melainkan yang ditekankan di sini adalah geraknya dilakukan dua kali (diulang) dan gerak terakhir tepat pada saat pukulan gong.
Setelah satu frase gerak selesai, penari yang berada di barisan paling depan pindah ke belakang dan tidak menari.  Demikian pula gerak selanjutnya sama dengan gerak pertama, dan seterusnya hingga ada yang memberitahu untuk mengakhirinya. Hanya satu frase gerak yang digunakan, sehingga tidak memerlukan waktu untuk latihan.  Seperti yang telah disebutkan di atas pada sejarah tari rejang ini, penarinya adalah anak-anak gadis yang merupakan Krama Desa Ngarep yang disebut dengan Daha. Usia penarinya, yaitu kurang lebih antara 17 tahun sampai 26 tahun yang belum menikah dan sudah mengalami akil balik. Ada rapat khusus untuk menentukan usia penari. Selain itu juga, tidak ada proses inisiasi (penyucian) atau prosesi khusus untuk menentukan penarinya karena penarinya sudah didaulat. Cara yang dilakukan untuk mendaulat penarinya adalah dengan cara memeberikan ketipat sumbu kepada calon penarinya dan pada usabha yang akan datang, harus sudah mulai menarikan tarian Rejang tersebut. Jumlah penarinya tidak ditentukan karena tergantung dari penari yang ada dan sudah didaulat.
Adapun yang dimaksud dengan pendukung tarian Rejang ini, yaitu :
Tata rias yang digunakan sangat sederhana, yaitu rias sehari-hari yang tidak terlalu mencolok (tata rias natural/alami).   Tata busana, yang terdiri dari :  Kain dan angkin celagi manis yang telah ditentukan dan diberikan oleh desa;  Klip (seperti tutup dada, tetapi lebih panjang dan lebarnya lebih kecil),yang dililitkan pada tubuh penari;  Rantai yang terbuat dari perak atau slaka, yang dililitkan pada tubuh penari di antara lilitan klip.  Kain putih yang panjangnya kurang lebih dua meter, yang diikatkan pada pinggang penari. Kain ini yang digunakan pada saat menari; serta rangkaian selendang berwarna-warni yang disebut dengan kibul, yang diikatkan pada pinggang penari menutupi kain putih dan bokong penari.  Rambut penari dipusung menggunakan antol tepat di atas ubun-ubun penari, yang fungsinya adalah untuk menjaga bunga-bunga yang akan digunakan nantinya. Ada yang dijahit untuk menguatkan pusungan dan diberi pelepah batang pohon pisang untuk menyejukkan kepala penari. Semuanya tergantung dari orang yang memasangkan pusungan tersebut.

Tidak semua orang dapat memusung rambut penari, hanya ada beberapa orang di desa tersebut yang telah ahli dalam hal memusung rambut penari tersebut; Kain hitam yang dipasang pada dahi penari untuk menahan petitis;  Bunga kamboja (jepun), yang dirangkai dan dipasang pada kepala bagian belakang penari dan dibentuk setengah lingkaran;  Petitis; Bunga mitir yang dipasang tepat di atas petitis ; Bunga-bunga imitasi, tergantung dari penari berapa jumlah dan bunga apa yang digunakan; Bunga palsu yang terbuat dari kertas jagung yang jumlahnya tidak ditentukan; dan Palendo yang merupakan hiasan kuncup-kuncup bunga yang terbuat dari kertas jagung dan wajib digunakan. Apabila tidak digunakan, penari akan dikenakan sanksi.  Tempat pementasannya ada dua, yaitu di pantai yang dilakukan pada saat mencari air suci (tirtha amertha), tirtha sudha-mala, dan lain-lain, di tengah laut. Tepatnya adalah pada saat dua hari menjelang puncak usabha. Datang dari pantai, penari Rejang menari di natar Pura Penataran Agung Desa Pakraman Bugbug atau Penataran Bale Agung dan mengelilingi rajah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada saat ini tidak ada pergantian penari karena penari membentuk lingkaran dan berkeliling.  Sehari sebelum puncak upacara dan pada saat puncak upacara, penari Rejang menari di natar Pura Penataran Agung Desa Pakraman Bugbug dengan posisi berbaris menghadap utara. Jadi yang dimaksud dengan tempat pementasannya ada dua tempat tergantung dari waktu pementasannya.  Waktu pementasannya pun dilakukan dengan waktu yang berbeda. Pada saat di pantai penyajiannya dilekukan pada sore hari, yaitu menjelang matahari terbenam. Sedangkan pada saat sehari menjelang puncak upacara dan pada saat puncak upacara dilekukan pada saat pagi hari, yaitu sekitar pukul 9 pagi.  Sama halnya dengan tari Rejang lainnya yang ada di daerah Bali timur (Karangasem), tari Rejang ini juga menggunakan seperangkat gambelan Slonding, yang merupakan gambelan khas Karangasem, sebagai iringan tarinya.  Mengenai usia dari tarian ini, hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti tahun berapa tarian ini ada. Berdasarkan informasi dari sesepuh desa tersebut, dikatakan bahwa tarian Rejang tersebut ada sejak pertama kalinya ada upacara agama yang disebut aci atau usabha manggung di desa tersebut. Tarian ini harus disajikan setiap bulan pertama sasih kasa (Shrawana) nuju beteng di desa tersebut. Pelaksaan tarian Rejang di desa tersebut sama dengan pelaksanaan tarian Rejang di desa Tenganan, Karangasem. Mengenai jenisnya, tarian Rejang ini belum dapat digolongkan ke dalam jenis yang mana dari 14 jenis Rejang yang diketahui. Hal ini disebabkan karena belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai tarian Rejang ini. Apakah karena desa ini tidak terkenal seperti desa lainnya yang ada di kabupaten Karangasem (Tenganan, Asak, Bongaya, Seraya, dan lainnya).  Padahal di desa ini terdapat tempat wisata yang terkenal, yaitu Candidasa.  Dalam penyajiannya, tidak ada sesaji (banten) khusus untuk mementaskannya. Sedangkan mengenai struktur dari awal hingga akhir, tarian ini tidak memiliki struktur seperti tarian lainnya. Hanya saja, setiap penari melakukan persembahyangan secara pribadi sebelum menari. Usai penyajiannya, setiap penari kembali ke rumah masing-masing tanpa ada upacara khusus.
Saat ini, tarian ini telah mendapatkan generasi yang sudah tak terhitung. Hal ini belum dapat dipastikan karena usia dari tarian ini yang sudah tua dan usia tarian ini pun tidak diketahui.
Tarian ini tidak banyak yang mengetahui. Hanya masyarakat desa tersebut yang mengetahuinya. Bahkan jenis Rejangnya tidak diketahui. Hal ini disebabkan karena belum ada yang meneliti tarian tersebut, tidak banyaknya orang mengetahui desa tersebut, serta tidak adanya pembinaan-pembinaan terhadap kesenian daerah.

Posted by : I Wayan Ardika

SUMBER : Bandem, I Made. 1983. Ensiklopedi Tari Bali. Denpasar : Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI).  Fredrik Eugene deBoer. 2004. Kaja dan Kelod : Tarian Bali dalam Transisi. Jogjakarta : Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta.  Dibia, I Wayan. 1999. Selayang Pandang : Seni Pertunjukan Bali. Bandung : Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI).  Hadi, Y. Sumandiyo. 2007. Sosiologi Tari. Yogyakarta : Pustaka. Pawaka, I Wayan Terang. 2007. “Pura Bukit Gumang Desa Pakraman Bugbug Kabupaten Karangasem : Perspektif Pendidikan Agama Hindu”. Tesis guna mencapai Gelar Master, Institut Hindu Dharma Negeri, Denpasar.   Dokumen pribadi.

Tantangan Menjadikan BUGBUG Kawasan Wisata

SWOT : TANTANGAN  MENJADIKAN BUGBUG KAWASAN WISATA …..

Sesuai Perda No 8 Tahun 2003, yakni penetapan Kawasan Pariwisata Candidasa yang membentang dari Pantai Bias Tugel (Desa Padang Bai) ke arah Timur sampai Pantai Jasri Kelod, sepanjang 24 kilometer dengan kedalaman 1 kilometer dari garis pantai. Luas efektif Kawasan Pariwisata Candidasa adalah 2400 Hektar. Potensi investasi di wilayah ini adalah Pantai Padang Bai, Pantai Buitan – Sengkidu, Pantai Candidasa, Pantai Bias Putih Bugbug. Berkenaan dengan pengembangan Pariwisata di wilayah Bugbug, terlepas setuju atau tidak setuju atas keputusan yang sudah diambil atas dikontrakkannya Kawasan Pantai Bias Putih dan Tempek Nyuh Rawit di kaki Bukit Gumang, dan telah beroperasinya Tambak Udang terbesar di Asia Tenggara yang mengambil lokasi di Pasujan (sisi tenggara kaki Bukit Gumang), ada baiknya kita kaji kembali, bagaimana proyek-proyek ini dapat memberikan dampak ikutan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat Bugbug secara umum.

Desa Pekraman Bugbug Bugbug tentu telah membentuk sebuah team yang menangani kontrak kerjasama dengan investor. Sebelum keputusan itu diambil barangkali juga telah melaksanakan pengkajian-pengkajian secara mendalam guna mengantisipasi berbagai dampak ikutan baik yang menguntungkan maupun merugikan masyarakat Bugbug itu sendiri.

Bugbug

Bolehlah tulisan ini dapat dianggap sebagai nasikin segara atau ngajahin bebek ngelangi, tak apalah, bila dibilang begitu, anggap saja sebagai sebuah pengayaan atas berbagai pemikiran yang tentu sudah dimiliki oleh para intelektual di internal Prajuru Desa Pekraman Bugbug.  Penulis mencoba membedah dan mengurai berbagai hal menurut cara pandang penulis yang sangat terbatas ini mengenai pengembangan kawasan wisata di Desa Pekraman Bugbug dari sisi Strengthness, Weakness, Opportunity, and Threatness atau lebih dikenal dengan istilah SWOT . Yaitu sebuah cara analisa yang mencoba mengurai suatu keadaan atau permasalahan berdasarkan kelebihan atau kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan tantangan sehingga didapatkan sebuah perbandingan dan nilai-nilai dominan yang dipakai untuk memetakan suatu keadaan.  Penulis dalam hal ini sengaja tidak memaparkan solusi apa yang bisa dipakai untuk menangani berbagai kelemahan dan tantangan pengembangan kepariwisataan di Bugbug. Tulisan ini diharapkan segera dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang sangat mungkin untuk dihadapi, sehingga pameo disubane keluh mara nyemak sepit tidak terbukti.

STRENGTNESS : Warisan alam yang mengingatkan para penikmat plesiran kawasan ini mirip Kawasan Kuta tempo dulu, adat-istiadat dan tradisi Bugbug merupakan jaminan bagi setiap wisatawan untuk mengagumi Bugbug. Betapa tidak, hamparan alam yang walau tidak begitu menghijau di musim kemarau, pantai yang putih menawan, upacara adat yang tiada henti, seakan melengkapi detak-detik denyut nadi kehidupan masyarakat Bugbug yang tentu menjadi konsumsi yang menarik orang luar dan wisatawan untuk ‘menikmati’ Bugbug. Obyek wisata yang menarik : Adanya warisan Pura Puseh yang memiliki keunikan arsitekturnya juga memiliki daya tarik tersendiri (walaupun ada beberapa pula lainnya yang sudah mengalami pemugaran), Candidasa, Pasir Putih, upacara adat hampir sepanjang tahun, sekaha gong dengan seni tabuhnya, seniman tari, sekaha gong wanita, Tari Wali yang dapat disaksikan ketika usaba, keunikan tata ruang palemahan di Bugbug.  Jumlah penduduk dan generasi muda yang boleh dibilang semakin banyak berorientasi untuk menggeluti dunia kerja jasa pelayanan wisata baik untuk komoditi di dalam negeri maupun luar negeri, dapat men-supplay demand akan tenaga kerja dibidangnya pada berbagai jenjang ketenagakerjaan. Adanya dukungan secara hukum dan politik yang kuat dari pemerintahan baik di level desa maupun di atasnya juga merupakan kekuatan tersendiri yang ditandai oleh adanya perda di atas. Bugbug dengan pertanian, perkebunan dan baharinya memiliki asset yang tak ternilai yang dapat dikembangkan sebagai agrowisata, maupun wisata spiritual. Bahkan sebenarnya oleh beberapa hotel di Candidasa, sebenarnya sudah mengemas sedemikian rupa Bugbug ke dalam paket-paket yang mereka jual kepada tamu yang inhouse di hotel itu.  Secara ekonomi Bugbug sebenarnya sudah jauh berkembang walaupun belum sepenuhnya mengandalkan pariwisata sebagai lokomotipnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya berdiri koperasi yang sebenarnya dapat melebarkan sayapnya pada berbagai bidang usaha seperti jasa penyewaan kendaraan, pengelolaan sanggar seni tari dan tabuh, supplier bahan makanan dan minuman, supplier produksi ternak, supplier hasil pertanian dan perkebunan maupun sebagai penyedia atau vendor lainnya.

penyarikan

WEAKNESS : Walau kebersihan secara umum sudah jauh sangat bagus, tetapi pada beberapa areal publik belum sepenuhnya warga menyadari kebersihan, kebersihan di Pamuduan, penataan pedagang di Sanghyang Ambu dan Bale Bengong (Rest area), kebersihan pasar desa adat, yang sebenarnya dapat menjadi daya tarik.  Kekhawatiran akan tergerusnya wilayah terbuka hijau (yang sebenarnya dapat menjadi daya tarik) di wilayah desa akibat membludaknya kebutuhan akan pemukiman, Jarak tempuh dari Bandara yang sedemikian rupa yang notabene dianggap sebagai jalur kering bagi pelaku pariwisata yang hanya berorientasi keuntungan mereka sendiri saja, tanpa adanya niatan yang tulus dan ikhlas untuk bersama-sama melakukan pengembangan suatu kawasan.  Belum memadainya ketersediaan akan air bersih yang dapat men-supplay kebutuhan domestik masyarakat Bugbug maupun kebutuhan pariwisata dan industri. Apakah keberadaan mata air di Telaga Kauh akan dimanfaatkan untuk men-supplay kebutuhan ini ? Tidak banyak yang tahu. Atau akankah investor dengan investasinya secara simultan juga akan mengembangkan teknologi penyulingan air laut menjadi air layak minum, juga tidak dapat diketahui secara pasti. Secara arsitektural keunikan palemahan Desa Adat Bugbug, yang dicirikan pada bangunan angkul-angkul sebagai ciri khas Bugbugan (termasuk di Prasi dan Timbrah) sudah semakin pudar. Ciri khas itu hanya dimiliki oleh keluarga di sebelah timur Pura Pasek dan sebagiannya lagi masih bisa dijumpai di Desa Perasi, yang lain sudah terlanjur mengikuti zaman. Takut dibilang kuno mungkin yah ..

OPPORTUNITY : Pengalaman pengembangan kawasan Wisata Candidasa harusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam mengkaji keberadaan proyek pengembangan Pantai Bias Putih sebagai sebuah resort.  Secara ekonomi adanya persaingan yang tidak sehat antar pelaku pariwisata di area itu meruntuhkan image atau pencintraan kawasan ini sebagai kawasan wisata. Disinilah dilema pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan (integrated  development) dan berbasis exclusive (enclave development). Pertanyaanya ; apakah kawasan Pantai Bias Putih ini akan dikembangkan secara integrated development atau enclave development ?. Apakah pengembangan model Amankila Hotel yang memiliki jaringan pemasaran dunia (yang melibatan masyarakat sekitar dalam operasional hotel dalam jumlah terbatas dan multiflier effect yang terbatas pula), ataukah akan melanjutkan pola pengembangan ala Candidasa yang seolah tidak terkoordinasi dan terkesan jauh dari penataan profesional yang dibuktikan dengan kumuhnya areal reklamasi yang sedikitpun tidak mengesankan itu adalah obyek wisata. Labuhan Amuk yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan kapal pesiar yang hanya berjarak 30 menit dari Bugbug, banyak kalangan berharap adalah merupakan kesempatan yang baik untuk “menjual” Bugbug termasuk berbagai fasilitas wisata yang disediakan di Bugbug dan sekitarnya.  Hanya saja bagaimana para pelaku pariwisata dapat dengan bijaksana tidak hanya menjual Bali Tengahan dan Selatan dalam kunjungannya, tapi juga dapat berkunjung secara penuh ke kawasan ini dengan berbagai kreasi yang dapat membuat kawasan ini juga mendatangkan keuntungan bagi seluruh stakeholders yang terlibat di dalamnya. Dilihat dari sisi accessibility, posisi Desa Pekraman Bugbug dengan kawasan Candidasanya masih lebih baik dibandingkan dengan kawasan Amed yang jaraknya kurang lebih 3 jam dari pusat pariwisata. Terumbu karang di kawasan Candi dasa yang tergerus akibat penambangan liar maupun abrasi di masa lampau harusnya dapat dikembalikan lagi dengan cara menanam terumbu karang baru dengan cara melakukan penanaman koral sebagaimana dilakukan di kawasan pantai di Bali Utara.

TREATHNESS : Tantangan yang menghadang di depan adalah bagaimana Desa Pekraman sebagai institusi dapat menjadi jembatan dan memiliki bargaining position dalam penyediaan sumber daya manusia, logistik, maupun sumber daya ekonomi lainnya. Bagaimana Desa Pekraman dapat meyakinkan komitmen investor menjabarkan multiflier effect positif bagi masyarakat Bugbug dalam pelestarian dan pengembangan seni, budaya dan tradisi Bugbug ?. Bagaimana investor dapat mewujudkan CSR (Company Social Responsibility)-nya kepada masyarakat Bugbug yang menjadi salah satu stakeholder atas kawasan itu.  Tantangan yang lebih hebat bukan hanya datang dari luar wilayah Desa Pekraman  Bugbug, seperti akan diserbunya Bugbug oleh penduduk pendatang, tetapi justru datang dari dalam wilayah sendiri.  Sebagaimana pengalaman-pengalaman desa lain yang sudah terlebih dahulu mengembangkan pariwisata di wilayahnya, berbagai konflik kepentingan kerapkali terjadi sehubungan dengan perbatasan wilayah maupun banjar yang ujung-ujungnya akibat dari tingginya orientasi materi dan uang yang melunturkan semangat menyama braya dan salunglung sabayantaka. Dalam konteks Bugbug potensi konflik perbatasan Bugbug dan Prasi layak untuk diantisipasi.  Dalam skala yang lebih kecil, secara phsikologis pengembangan pariwisata dapat merubah orientasi masyarakat sekitar yang sebelumnya memiliki ikatan sosio religius yang kuat menjadi berorientasi materi dan mendewakan uang.  Bahkan belum apa-apa sudah muncul bibit-bibit konflik antara masyarakat dengan panitia berkaitan dengan fee pengurusan kontrak tanah.  Pemerkosaan terhadap alam dan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan pada berbagai kasus juga tidak dapat dihindarkan.  Secara disadari atau tidak rencana pengembangan ini akan menyebabkan melambungnya harga tanah disekitarnya, yang merangsang merangseknya para makelar serakah memainkan harga, hingga tidak terbeli oleh warga miskin yang memerlukan sekedar gubuk untuk tidak maseksekan di karang tua. Pembuldoseran sisi barat Bukit Asah entah untuk peruntukan apa, dan dibangunnya villa di Tempek Nyuh Rawit Samuh, belum-belum sudah mengundang polemik. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak bertanggung jawab, maupun terkontaminasinya kawasan-kawasan suci yang seharusnya dilindungi juga sangat sulit untuk dihindarkan.  Seorang pejabat berwenang dalam sebuah pernyataan di Bisnis Bali pernah mengutarakan tidak akan mempromosikan dan tidak akan menjadikan Gumang sebagai obyek wisata, tapi pada kenyataannya oleh beberapa hotel di Candidasa Bukit Gumang dijadikan salah satu jujugan jalur trekking bersamaan dengan Tenganan dan Kastala, dapatkah kita membendung dan berusaha konsisten dengan situasi ini ?.  Pada berbagai kejadian, terpinggirkannya masyarakat sekitar dari hiruk pikuk gemerincing pariwisata yang memaksa mereka hanya menjadi penonton yang baik layaknya “tikus mati di lumbung padi”, coba tanyakan berapa persenkah warga Bugbug yang terlibat langsung dalam geliat pariwisata di Candidasa ?, berapa besarkah prosentase kontribusi stakeholders pariwisata di Candidasa bagi pengembangan ekonomi yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat Bugbug ?.  Tantangan yang paling menyedihkan adalah terkendalanya atau bahkan tertutupnya akses-akses menuju kawasan tujuan ritual yang sudah terlanjur dikuasai oleh investor yang notabene memiliki hak penuh atas wilayah itu termasuk membatasi atau bahkan membunuh hak-hak masyarakat dalam melangsungkan kegiatan ritualnya.

Di banyak kawasan tejadi konflik horizontal maupun vertikal, akibat terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial diantara para stakeholder yang berada pada inner pengelola kawasan (yang terkadang mengambil keuntungan berlebih untuk tidak mengatakannya serakah) dengan mereka yang merasa terpinggirkan dari hingar bingar gemerincing dollar pariwisata.

gumang

Sebagai kawasan yang mengandalkan alam sebagai daya tarik dalam hal ini pertanian, perkebunan dan baharinya, adakah kalangan generasi muda kita yang mau menekuni mata pencaharian di bidang ini guna menyokong keberlangsungan hidup sektor pertanian, perkebunan dan bahari ini ?.

Pada beberapa kawasan wisata seperti Besakih, Bukit Jambul, Bukit Putung, Sibetan, Amed, Tirta Gangga, Taman Sukasada Ujung, Candidasa, dan Padang Bai, sangat terlihat sekali bahwa pemerintah sebagai stakeholder setengah-setengah dalam mengelola kawasan yang sudah terbangun.  Memulai mungkin mudah, tetapi bagaimana dapat meneruskannya sehingga menjadi berkesinambungan bukanlah pekerjaan yang gampang. Setelah kawasan itu ditata dan ditetapkan sebagai obyek wisata, ternyata kegiatan pemeliharaan obyek sebagai produk menyangkut kebersihan maupun sikap mental masyarakat sekitar sangatlah jauh dari yang diharapkan.  Lihatlah bagaimana obyek wisata Besakih pernah diboikot oleh pelaku pariwisata akibat ulah guide lokal yang nakal. Penulis pernah menghadiri rapat dengan Bupati yang saat itu dihadiri pula oleh salah seorang anggota DPRD perwakilan setempat, solusi yang disampaikan begitu ideal, tetapi sangat lemah dalam implementasi, diakibatkan oleh slogan sapta pesona hanyalah pemanis bibir yang tidak membumi di kalangan masyarakat.  Tiadanya keuntungan langsung yang dirasakan masyarakat juga menjadi peletup ketidakpedulian masyarakat dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya.  Begitu pula dengan kawasan Iseh dan Putung yang didengung-dengungkan menjadi kawasan wisata spiritual, tetapi dikeluhkan oleh salah seorang anggota DPRDnya yang konon sepi dari kunjungan. Mangkraknya beberapa hotel di kawasan Candidasa yang berubah menjadi kos-kosan dan menjadi rumah hantu alangkah baiknya juga diambil hikmahnya.

Yaaah…, jangan sampai kita hanya pandai membuat, tapi tidak mampu memeliharanya. Seperti halnya, kita hanya bisa merasakan nikmatnya menghamili istri kita dan melahirkan anak dari rahimnya, tapi ternyata tidak mampu untuk mendidik, membimbing dan membesarkannya secara baik.

Oleh : I Wayan Ardika

Tulisan ini juga dimuat di : http://iwbpurantara.com/ekonomi/41-analisis-swot-tantangan-menjadikan-bugbug-kawasan-wisata-.html

Mega Proyek Hotel dan Lapangan Golf

Terkait Mega Proyek Hotel dan Lapangan Golf di Bugerasi Dilaporkan ke Mapolda, Pihak Bugerasi Bantah

Investor asal Korea Selatan (Korsel), Kuk Bong Yi dilaporkan ke Mapolda Bali oleh seorang warga desa Bugbug, Karangasem, I Gede Ngurah, dengan dugaan penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB), terkait proses over kontrak dan perpanjangan kontrak lahan seluas 124 hektar di wilayah pantai Bias Putih desa Bugbug dan Perasi (Bugerasi), Karangasem.  Selain laporan
penyalahgunaan HGB, diduga ada juga kasus penggelapan atau bagi-bagi PBB dilakukan orang lain.

Saat hal itu hendak dikonfirmasikan kepada Ketua Tim Bugerasi I Wayan Mas Suyasa, S.H. yang juga klian desa pakraman Bugbug, Senin (24/5) kemarin, dia belum berhasil ditemui. Saat dicari ke rumahnya, salah seorang anggota keluarganya mengatakan dia di kantor koperasinya. Namun saat dicari ke sana, stafnya mengatakan dia sedang ke luar. Namun saat dihubungi, HP-nya
beberapakali tetap tak aktif. Seorang sumber di Bugbug mengatakan, kasus ada warga melaporkan dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengurusan megaproyek itu, sudah dirapatkan tim Bugerasi di Bugbug, Minggu (23/5).  Namun sumber mengaku tak tahu apa hasil pembicaraan atau keputusan rapat itu, tetapi yang jelas membicarakan ada laporan ke Mapolda Bali itu.

Di lain pihak, Wakil Ketua Bugerasi I Wayan Reti yang juga klian desa pakraman Perasi, mengatakan tak ada penggelapan pajak dalam proses ambil alih (take over) dan perpanjangan kontrak lahan seluas 124 hektar milik warga kedua desa itu.  Dia terus terang mengatakan, pihaknya bekerja karena diberikan pekerjaan dan membantu pihak investor yang tentunya
menginginkan proses transaksi lahan sampai investasinya berjalan lancar sehingga uang yang diinvestasikan cepat kembali. Soal ketika dalam proses itu pihak investor memberikan imbalan jasa sebagai terimakasih, hal itu sudah dibagi rata dengan yang ikut terlibat membantu.

Sementara berbagai kewajiban pihak investor yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa lancar menanamkan modalnya, menurutnya, juga sudah dipenuhinya. Di antaranya pembayaran PBB. Di mana, sebelumnya di wilayah itu lahannya sempat di kontrak investor asing lainnya dengan lama kontrak 30 tahun. Namun karena ada masalah finansial, investasi berupa pembangunan
hotel di pantai pasir putih itu tak bisa terealisasi. Sementara waktu sisa kontrak itu sampai kini tinggal 10 tahun dari 30 tahun. Sisa kontrak itu di over ke investor Kuk Bong Yi asal Korsel, ditambah perpanjangan kontrak baru lahan itu selama 30 tahun. Karena investasi pengontak sebelumnya tak jalan, PBB-nya tak dibayar, sehingga untuk bisa investor baru melakukan investasi dan memperpanjang kontrak, maka kewajiban investor baru itu melunasi PPB selama sekitar 20 tahun sebelumnya. ‘’Pihak perusahaan yakni PT. Bali Bias Putih (PT BBP) membayar PBB itu sebesar Rp 50 juta dan kita sudah lunasi pembayarannya kepada pemerintah,’’ ujar Reti.
Dikatakan, besar biaya kontrak lahan yang disepakati PT BBP Rp 600 juta perhektar selama 30 tahun. Investor lewat PT. BBP berencana membangun hotel bintang lima dan lapangan golf 18 hole, dengan panorama pantai berpasir putih di Bias Putih . Namun, Reti mengakui saat ini prosesnya baru pada tahap persiapan penandatangan perjanjian kontrak di kantor seorang pejabat notaris di Karangasem dalam dua atau tiga hari ini. Namun, diakui dalam mewujudkan proyek itu banyak hambatan yang bersifat prinsip. Di antara hambatan itu, di mana ada beberapa masyarakat yang belum sejalan pikiran dan pemahamannya. ‘’Saya sih, berpikir positif saja, di mana ingin adanya investasi, sehingga nantinya harapan kita ada lapangan pekerjaan dan berdampak baik bagi masyarakat khususnya di sekitar proyek dan Karangasem secara lebih luas,’’ kata Reti.

Terkait ada warga yang melaporkan dengan dugaan seperti penyalahgunaan HGB atau dugaan penggelapan PBB, dia mengatakan hal itu sebagai hal yang wajar.  Dalam negara hukum, menjadi hak seseorang melaporkan adanya dugaan melanggar hukum, namun tentunya hal itu harus dibuktikan dan diuji unsur-unsur melanggar hukumnya di pengadilan nanti.  Baginya, sikap saling mengerti, berpikir positif dan menghormati hukum itu penting. (013)

Sumber : Bali Post/May 10, 2010

Posted by : I Wayan Ardika

Moratorium ..

Stop, Pembangunan Hotel Baru di Karangasem

Anggota DPRD Karangasem, Nyoman Sadra, B.A., Jumat (26/2) kemarin di Karangasem, mengatakan investasi di sektor pariwisata, khususnya pembangunan hotel dan restoran di Karangasem terlihat sudah jenuh. Buktinya, sejumlah hotel dan restoran di kawasan wisata Candidasa dan Tulamben sudah banyak yang bangkrut karena sepinya wisatawan. Bahkan, ada hotel yang dijual pun tak ada yang mau membeli, sehingga rusak tanpa bermanfaat.

Melihat kenyataan itu, kata salah seorang penasihat BPC PHRI Karangasem itu, pembangunan kamar hotel sudah perlu dikaji. Apakah masih perlu menambah kamar hotel atau stop? Kajian mesti dilakukan dengan efektif, berapa keperluan kamar hotel dan berapa wisatawan yang datang menginap atau antara kebutuhan dan persediaan mesti dilihat. ”Jangan sekadar mengundang investor pariwisata tanpa melakukan kajian, sehingga aset keindahan lingkungan dan lahan menjadi korban dialihfungsikan,” katanya.

Sadra menduga makelar lahan kerap kali mengambil kesempatan, yang penting dapat fee, dengan berbagai cara merayu investor asing agar mau membeli semua lahan strategis atau di tepi pantai di Karangasem. Sementara saat membebaskan lahan, berbagai janji diumbar investor agar bisa membeli lahan dengan harga murah dan mendapatkan izin. Selanjutnya setelah investasi dibuka perlahan-lahan karena terus merugi, karyawan lokal mulai ditekan. Pada akhirnya daripada menganggur dan sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, ada karyawan vila diperlakukan seperti pembantu, gajinya sebulan hanya Rp 75 ribu.

”Investor sudah banyak melirik Karangasem. Lahan di tepi pantai sampai ke perbukitan dan lereng gunung sudah diincar pemodal dari Jawa dan asing,” ujar Sadra.

Sementara itu, sektor investasi yang masih potensial di Karangasem yakni pertanian dan peternakan. Sejumlah warga kelompok tani ternak dan klian banjar di Tegallanglangan, Datah mengatakan permintaan kacang tanah dan kapas dari Jawa selama ini tak mampu dipenuhi petani setempat. Ternak sapi juga potensial. Keterbatasan petani setempat, mereka hanya bercocok tanam satu kali satu tahun menunggu hujan turun. Pakan ternak terbatas, dan mereka memerlukan gudang pakan ternak. Satu hektar lahan biasanya cukup untuk beternak 12 ekor sapi. Selama ini peternak hanya memiliki dua ekor, itu pun sapi hasil ngadas.

Kapal Pesiar

Di pihak lain, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg mengatakan sejumlah investasi di Karangasem masih sangat potensial. Termasuk investasi di bidang kepariwisataan, terutama kawasan Kecamatan Kubu yang tandus digagas menjadi Nusa Dua-nya Karangasem. Dengan bakal dibangunnya dermaga kapal pesiar, fasilitas pendukung seperti kios suvenir atau pasar seni sangat diperlukan. Pihaknya sudah pernah menggelar presentasi di hotel di Sanur guna mengundang investasi untuk mendukung keberadaan dermaga kapal pesiar Tanah Ampo, sudah ada beberapa orang yang menyatakan tertarik. Investasi di bidang kelistrikan juga potensial, karena selama ini orang kerap rebut karena Bali sudah sangat terbatas listrik. Di Kubu sudah pernah dirancang untuk tempat investasi pembangkit listrik tenaga batubara, tetapi sampai kini tak jelas. (013)

Amlapura (Bali Post/27/2/2010)

Posted by : I Wayan Ardika

Mapas Surya …..

Dalam minggu-minggu ini, warga Bugbug memasuki hari-hari suci berupa Plakutus Sasih pelaksanaan Usaba Kaja di Desa Bugbug. Hari ini sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai hari ”perenungan”, kontemplasi atau refleksi diri. Dalam konteks arsitektur, mungkin ada baiknya melakukan instrospeksi ke dalam. Menyingkap tirai’ esensi dan substansi kearifan lokal arsitektur Bali. Di antaranya, bagaimana mengangkat nilai-nilai dan makna tatanan arsitektur Bali yang salah satunya ada memiliki kemiripan dengan hong sui. Semisal yang berhubungan dengan tata letak tanah dan bangunan serta pengaruhnya terhadap penghuninya.

SELINTAS, jika merunut perjalanan popularitas hong sui, mungkin dapat disimak dari fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan serta orang-orang yang mempublikasikan tentang keunikan yang ada di dalamnya. Sehingga, hong sui memasyarakat hingga ke negeri Eropa selain ke negara-negara Asia. Banyak pihak memercayai bahwa kedijayaan Negeri Cina yang semakin merajai perekonomian dunia, bahkan kehebatan para perantau keturunan china dari sisi ekonomi tidak terlepas dari ketetapan hati mereka untuk menerapkan ajaran Hon sui maupun Feng Sui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika begitu adanya, masihkah kita sebagai Bali yang memiliki warisan adiluhung sejenis berupa Asta Kosala Kosali dan Wariga harus memperdebatkan penjabarannya di ranah Bali ini ?

Hong sui berasal dari kata hong yang berarti “angin” dan sui berarti “air”. Makna lain hong sui itu lebih menekankan pada tata letak bangunan yang memiliki potensi chi (hawa) sejati. Punya kemiripan dengan ketentuan yang dituangkan dalam aturan tata letak tanah dan bangunan dalam arsitektur Bali. Seperti disebutkan dalam sastra Hindu, bangunan yang didirikan akan memacarkan vibrasi (getaran). Vibrasi itu dapat bersifat baik (positif) atau tidak baik (negatif), tergantung benar-salahnya seseorang meletakkan suatu bangunan.

Asal hong sui dari Tiongkok, lantas berkembang ke Jepang, diakui dan dipergunakan sebagai pedoman untuk pembangunan istana-istana raja. Dalam tradisi Tiongkok, pemahaman tata letak dari gedung dan tempat bermukim punya arti yang sangat penting. Mesti ada penentuan letak gedung, luas dan pedoman kota maupun tempat hunian itu sendiri secara komprehensif (utuh dan menyeluruh). Hong sui dibagi dalam yang che (rumah yang) sebagai bangunan yang dihuni oleh manusia, dan yin she (rumah yin) atau tempat pemakaman.

Sementara dalam asitektur Bali, bentuk dan tata letak tanah atau pekarangan (beberapa ketentuan tentang baik buruknya) untuk tempat tinggal atau perumahan, diupayakan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam lontar “Tutur Bhagawan Wiswakarma”, “Bhamakretih”, “Japakala” dan “Asta Bhumi” sebagai acuannya. Misalnya, kalau tanah pekarangan pada sisi baratnya agak tinggi (menggik kauh), baik untuk tempat tinggal, yang menempatinya menemukan kebahagiaan.

Contoh lain, pekarangan yang pintu masuknya tepat berhadapan dengan pintu masuk pekarangan orang lain yang berada di depannya, disebut karang nyeleking, pengaruhnya tidak baik. Suatu pekarangan yang berpintu masuk lebih dari satu, disebut karang boros, pun tidak baik. Atau jika tanah/ pekarangan itu merupakan karang bekas pura, paibon, merajan, orang mati gantung diri, peyadnyan sulinggih atau pandita, tak boleh dipakai sebagai tempat tinggal atau perumahan.

Namun, mengapa ketentuan-ketentuan yang ada dalam lontar-lontar sejak dulu itu tak sepopuler hong sui? Apa lantaran ihwal tersebut kurang diaktualisasikan dengan perkembangan zamannya? Atau karena tidak/belum punya “istilah” khusus untuk menamai ketentuan (seperti hong sui) yang tersebut dalam lontar-lontar itu?

Sekala-Niskala
Bila dikaji lebih jauh, pengaruh baik-baiknya maupun upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menetralisir pengaruh tersebut, senantiasa mempertautkannya dengan hal-hal yang bersifat fisik, tangible, nyata (sekala) maupun prihal yang intangible, tak kasat mata (niskala). Dengan kata lain ”berkorelasi” horizontal maupun transendental (vertikal). Ada religiosistas dan proses ritual di dalamnya. Suatu totalitais kearifan dan harmonisasi kehidupan.

Penelusuran dan eksplorasi nilai dan makna yang terkandung dalam ketentuan tata letak tanah dan bangunan bercitra kearifan lokal Bali, kiranya lebih memberi peluang, untuk lebih membuka pemahaman atau penafsiran yang benar tentang tata cara membangun paumahan menurut tafsir (smerti) agama Hindu. Seperti yang ada tertuang dalam lontar-lontar, membuat secara rinci mengenai cara memilih tanah, jenis tanah, tata ruang (spasial) halaman, prosedur membangun hingga upacara yang berhubungan dengan nyakap palemahan dan melaspas bangunan.

Juga ada petunjuk atau ketentuan tentang bagaimana memiliki letak tanah, merujuk pada letak yang baik atau sebaliknya. Semisal, ada tanah yang disebut dewa ngukuhi, tanah atau pekarangan yang dapat memberi rasa damai dan tentram. Jika di sekeliling tak ada tanah yang lebih tinggi sebagai penyandingnya, tanah itu dinamakan asah madya. Hal lain, ada letak tanah yang dianggap tak baik, seperti disebut dengan sandang lawe atau karang negen, yakni tanah yang letaknya tepat berhadap-hadapan di antara dua sisi jalan atau gang, dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga purusa (garis keturunan ayah/laki-laki).

Pun ada yang disebut karang suduk angga, tanah atau pekarangan yang letak atau posisinya tertusuk (katumbak) jalan, gang, sungai, got dan tembok panyengker tanah orang lain. Tanah ini tidak baik untuk tempat tinggal, disebut karang panes atau nyakitin. Konon orang yang menempati atau menghuninya akan kerap kena bencana, acap bertengkar lantaran hal-hal sepele, sering kecurian, kena fitnah, diganggu mahluk halus.

Sementara tanah yang berada pada sudut pertigaan jalan/gang, atau setengah dari sisi tanah pekarangannya dilingkari oleh jalan, gang, got atau sungai, disebut karang sulanupi. Jika tanah itu diapit atau dikelilingi jalan raya, gang atau got dinamakan karang kuta kubhanda. Ada pula karang teledu nginyah, bila rumah dikitari oleh jalan melingkar di sekelilingnya. Karang grah, andai pekarangan itu bersebelahan dengan Pura Kahyangan Tiga, Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan. Lainnya, karang tan maren mahyus grah, menunjuk pada tanah yang serasa panas atau pengap lantaran tak ada udara segar.

Ada lagi yang disebut manyeleking, apabila dalam satu halaman ada beberapa rumah KK (kepala keluarga) yang kawitan-nya berbeda. Jika tanah tempat dibangun rumah itu berseberangan jalan dengan rumah saudara kandung, termasuk tanah yang tak baik pula, disebut amada-mada Bhatara. Begitulah apa yang tersirat dan tersurat, sebagai bagian dari tata cara menata letak tanah dan bangunan.

Begitu pula aturan menempatkan pintu masuk dan memiliki perhitungan tersendiri. Menempatkan pintu masuk ke pekarangan tak boleh asal-asalan, lantaran pintu masuk pun punya pengaruh pada kehidupan saban hari bagi penghuninya. Pintu masuk diyakini sebagai stana Sang Hyang Dorakala. Dora artinya lawang (pintu), kala berarti waktu atau hari. Membuat pintu masuk berdasarkan pada petunjuk lontar “Asta Bhumi”, yakni luas pekarangan dibagi sembilan, sesuai arah pintu yang akan dibangun.

Misalnya, andai arah pintu masuk menghadap ke selatan, cara menghitungnya adalah: luas pekarangan atau tembok di sebelah selatan dibagi sembilan. Menghitungnya mulai dari timur ke barat. Pada perhitungan 1, disebut bhaya agung (berbahaya), tidak baik. Hitungan ke-2 berakibat tak bisa punya anak. Hitungan ke-3 dinamakan sukha mageng (besar kebahagiaannya). Titik ke-4, brahma sthana (pengaruhnya baik). Di hitungan ke-5 disebut dewi wredhi (baik), ke-6 sugih rendah (baik), ke-7 teka wredhi yang juga baik, ke-8 kepaten (kematian), dan jika berada pada titik hitungan ke-9 berakibat kageringan (sakit-sakitan). Begitu pula dibagi 9 untuk tanah yang menghadap ke barat, timur dan utara. Namun masing-masing titik pembagian itu punya perbedaan arti atau makna, tergantung dari posisi menghadapnya tanah atau pekarangan itu terhadap jalan utamanya.

Dalam konteks tata ruang Bugbug khususnya menyangkut palemahan Desa Adat Bugbug, ada beberapa kenyataan yang kita dapati di lapangan, yang memiliki beberapa diskrepansi dengan kebanyakan penatalaksanaan ruang sebagaimana berlaku umum di Bali. Apakah dengan adanya diskrepansi ini dapat berakibat buruk bagi penghuni palemahan itu, tidak banyak yang bisa mengerti, namun itulah realitasnya.

Karang Matalompong, kenyataan di lapangan karena adanya hubungan kekeluargaan yang erat, entah karena berhubungan dengan karang tua, hubungan waris dan sebagainya, pernah ada satu karang yang sudah memiliki sanggah kemulan dan tunggun karang dihubungan oleh sebuah pintu kecil dengan karang lainnya. Banyak yang mempercayai karang seperti ini dapat mendatangkan wabah dan musibah lainnya, khususnya bagi penghuni karang yang memiliki ketinggian natah lebih rendah.

Cracapan Ulung Kapisaga, realitas di desa lain apalagi dikaitkan dengan hongsui, air cucuran atap tetangga jatuh ke pekarangan kita disebutkan dapat memanes dan mengakibatkan hal-hal buruk bagi penghuni karang kedua belah pihak. Namun tidak begitu halnya dengan di Desa Bugbug. Yeh cracapan ulung kapisaga adalah hal yang lumrah di Desa Tua ini, akan tetapi belum pernah ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa hal ini berakibat buruk bagi kehidupan mereka.  Adapula sumber-sumber yang menyebutkan bahwa Cracapan Ulung Kapisaga adalah simbolik sulub kasulubin yang bermakna eratnya senasib sepenanggungan.

Obag-obag mapas Surya, jika diperhatikan dengan seksama, hampir sebagian besar obag-obag (pamesuan) pekarangan di Bugbug diupayakan sedemikian rupa agar menghadap ke arah utara atau selatan. Bagi mereka yang mempercayainya sangat dipantangkan untuk membuat pamesuan pekarangan menghadap ke timur maupun ke barat. Entah mengapa mereka menganggap pekarangan seperti inipun dianggapnya memanes. Namun kenyataan di lapangan dapat ditemukan ada beberapa pekarangan yang mapas Surya, seperti sebuah rumah di belakang Pura Pasek, tiga pamesuan yang terletak di selatan Banjar Puseh, dua buah pamesuan di selatan Kantor Kepala Desa, dua buah rumah di selatan Banjar Darma Laksana, hanya saja apakah kepercayaan bahwa karang mapas Surya juga berpengaruh buruk kepada penghuninya, belum ada laporan yang jelas akan hal ini. Namun ada kejadian menarik pada sebuah pamesuan di utara Banjar Baruna, yang dulunya memiliki pamesuan menghadap ke barat, satu tahun belakangan ini dirubah menjadi menghadap ke selatan. Apakah itu karean mereka meyakininya sebagai karang panes, juga tidak dapat diketahui secara jelas.

Karang Tumbak Rurung, dalam istilah arsitektur Bali dikenal adanya karang Tumbak Rurung, yang banyak diyakini dapat berpengaruh buruk terhadap penghuninya. Sehingga sebagai penudannya, didirikanlah sebuah pelinggih pada posisi yang ditumbak oleh rurung guna dapat mengeliminasi dampak negatif keberadaan posisi pekarangan seperti ini. Barangkali khusus untuk di Bugbug, hal ini sepertinya tidak berlaku. Banyak sekali dapat ditemukan karang tumbak rurung di Desa Tua ini, tidak mengadopsi tata cara ini.

Diadaptasi dari tulisan I Nyoman Gde Suardana, BP9/10/2005
Dengan konteks kekininan dan realitas Bugbug pada beberapa sisi.

Oleh : I Wayan Ardika

Sejarah Bali Kuno ..

Pembicaraan tentang sejarah memang cukup menarik bagi banyak orang. Bahkan, sementara ahli memberi pernyataan bahwa manusia tidak mungkin dapat meninggalkan sejarahnya. Mudah dipahami bahwa pernyataan itu pada intinya mengandung makna bahwa sejarah atau perjalanan hidup pada masa lampau sekelompok manusia beserta wilayah yang dihuninya adalah sangat penting. Sifat pentingnya itu bukan semata-mata karena sejarah telah mampu mengantar kelompok manusia itu sampai ke kehidupannya pada masa kini serta memungkinkan mereka dapat meneruskan perjalanannya ke masa-masa mendatang, tetapi lebih dari itu. Sejarah juga mampu menjadikan kelompok manusia yang bersangkutan memiliki cita-cita mengenai kualitas kehidupan dan dirinya yang ingin dicapai atau diwujudkannya. Sudah tentu dengan syarat, kelompok sosial tersebut harus bijak lestari dalam mengambil hikmah dari perjalanan sejarah yang telah dilaluinya. Ingat pulalah ungkapan sangat bermakna yang pernah terdengar, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya.
Sekali lagi ingin ditegaskan bahwa uraian ringkas yang telah dikemukakan di atas, kiranya sudah cukup memberikan pemahaman bahwa pemahaman tentang sejarah sekelompok manusia, suku bangsa, begitu pula suatu bangsa-termasuk wilayah yang dihuninya-adalah sangat perlu karena dapat memberikan makna yang tidak terukur besarnya bagi kelompok sosial atau bangsa yang bersangkutan. Namun, perlu pula dikemukakan di sini bahwa menyusun uraian sejarah yang representatif bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang dapat menjadi penghambatnya. Di antara hambatan yang banyak itu, adalah kurangnya data atau dokumen yang mampu memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan sejarah, merupakan hambatan terbesar yang lazim dihadapi oleh penyusun sejarah.
Hal yang dikatakan di atas ini berlaku pula dalam upaya penyusunan sejarah Bali, terutama Sejarah Bali Kuno. Berkaitan erat dengan keadaan tersebut, maka perlu ditekankan di sini bahwa gambaran ringkas tentang Sejarah Bali Kuno yang disajikan berikut ini, memang betul-betul ringkas, bahkan pada beberapa bagiannya masih memiliki masalah yang belum terpecahkan sebagai akibat kurangnya data yang diperlukan. Kendati demikian, dalam kaitan dengan masalah pokok yang ingin diungkap dalam kitab ini, uraian ringkas tentang Sejarah Bali Kuno tersebut, tetap diharapkan mampu memberikan pemahaman yang berguna bagi pembacaannya. Mereka yang ingin mendapat sajian uraian Sejarah Bali Kuno yang lebih lengkap, sudah tentu wajib mencarinya pada sumber lain.
• Bali Sebelum Tahun 800
Tonggak awal rentangan masa Bali Kuno, adalah abad VIII. Atas dasar itu maka periode sebelum tahun 800 sesungguhnya tidak termasuk masa Bali Kuno. Gambaran umum periode tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pemicaraan mengenai masa Bali Kuno, sehingga terwujud uraian lebih utuh. Gambaran periode sebelum tahun 800 itu meliputi masa prasejarah Bali dan berita-berita asing tentang Bali, khususnya yang berasal dari Cina.
Babakan masa prasejarah Bali pada dasarnya sesuai dengan babakan masa prasejarah Indonesia secara keseluruhan. Babakan itu meliputi tingkat-tingkat kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan (baik yang tingkat sederhana maupun tingkat lanjut), masa bercocok tanam, dan masa perundagian atau kemahiran teknik.

Peninggalan-peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ditemukan di desa Sembiran dan pesisir timur serta tenggara Danau Batur. Peninggalan-peninggalan itu berupa kapak perimbas, kapak genggam, pahat genggam, dan serut (Soejono, 1962 : 34-43 ; Heekeren, 1972 : 46). Tahap kehidupan berikutnya, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, meninggalkan bukti-bukti di Gua Selonding, Gua Karang Boma I, Gua Karang Boma II yang terletak di perbukitan kapur Pecatu (Kabupaten Badung). Bukti-bukti itu antara lain berupa alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, serta sisa-sisa makanan, yakni kulit-kulit kerang dan siput laut, serta gigi babi rusa (Sutaba, 1980 : 15). Bukti-bukti yang serupa ditemukan juga di Goa Gede Nusa Penida (Suastika, 2005 : 30-31).
Pada masa bercocok tanam, jumlah penduduk Bali telah bertambah dan persebarannya semakin meluas. Peninggalan benda-benda budaya mereka ditemukan di Palasari, Pulukan, Kediri, Kerambitan, Bantiran. Kesiman, Ubud, Payangan, Pejeng, Selulung, Selat, Nusa Penida, dan beberapa desa di Kabupaten Buleleng. Benda-benda itu pada umumnya berupa alat-alat dan perkakas yang digunakan sehari-hari, misalnya kapak dan pahat batu persegi empat panjang. Artefak-artefak tersebut di dapat sebagai temuan lepas, dalam arti, bukan merupakan hasil ekskavasi yang sistematik (Sutaba, 1980 : 19 ; cf. Suastika, 1985 : 30-33).
Masa perundagian merupakan babakan terakhir dari masa prasejarah. Benda-benda temuan dari masa ini antara lain berupa nekara (di Pejeng, bebitra, dan Peguyangan), tajak, gelang kaki dan tangan, cincin, anting-anting, ikat pinggang, dan pelindung jari tangan (Sutaba, 1980 : 23-25). Peninggalan-peninggalan lain yang berasal dari masa ini adalah cetakan nekara dari batu di desa Manuaba dan sejumlah sarkofagus yang ditemukan di desa Nongan, Bajing, Bedulu, Mas, Tegallalang, Plaga, Ambyarsari, Poh Asem, Tigawasa, dan Cacang (Sutaba, 1980 : 25-26).
Telah diketahui bahwa sarkofagus adalah salah satu sarana atau wadah penguburan. Wadah penguburan yang lain ada pula berupa tempayan. Tradisi penguburan dengan sarkofagus dan tempayan muncul bersamaan dengan tradisi megalitik di Indonesia, termasuk di Bali. Penguburan dengan tempayan adalah cara penguburan sekunder, yakni penguburan yang dilakukan setelah mayat lebih dahulu dikuburkan di tempat lain (penguburan primer). Dapat ditambahkan bahwa di situs prasejarah Gilimanuk ditemukan pula cara penguburan sekunder tanpa menggunakan wadah. Di situ, pada saat penguburan primer, mayat orang dewasa dan kanak-kanak dikubur dengan posisi membujur atau terlipat. Kemudian, tulang-tulangnya yang tertentu dikumpulkan untuk dikubur kembali di dalam tanah (penguburan sekunder) tanpa menggunakan wadah (Soejono, 1977 : 191-192, 223-227).  Sarkofagus dan peninggalan-peninggalan lain yang berasal dari tradisi megalitik kian hari semakin banyak ditemukan. Peninggalan-peninggalan itu antara lain berupa bangunan suci yang terdiri atas susunan batu, menhir, teras berundak (di Selulung, Batukaang, Tenganan Pegringsingan, Sembiran, dan Trunyan), tahta batu, arca menhir, lesung batu, palung batu, dan batu dakon (di Gelgel), serta arca-arca sederhana yang melambangkan nenek moyang ditemukan di Poh Asem, Depaa, dan Pura Besakih di dea Keramas (Covarrubias, 1972 : 26 ; 167-168 ; Sutaba, 1980b : 30 ; 1982 : 107-108 ; 1995 : 88-93 ; Mahaviranata, 1982 : 119-127 ; Oka, 1985 : 118-129).
Kemampuan menghasilkan benda-benda budaya yang telah disebutkan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aspek-aspek sosial ekonomi, sosial budaya (termasuk religi), teknologi, dan sebagainya yang dicapai masyarakat prasejarah. Beberapa hal mengenai aspek-aspek itu dikemukakan berikut ini.

Para ahli tampaknya sepakat menyatakan bahwa kehidupan bercocok tanam merupakan “tonggak sejarah” kemajuan peradaban umat manusia yang sangat penting. Di antara mereka, bahkan ada yang menyatakan bahwa perubahan ke tahap kehidupan itu merupakan revolusi pertama dan sangat besar dalam sejarah peradaban umat manusia. Menurut H.R. van Heekeren, nenek moyang pendukung kebudayaan ini di Indonesia, termasuk yang di Bali, sudah menyebar dari tanah daratan Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah kepulauan lebih kurang pada tahun 1500-1000 sebelum masehi, setelah menempuh perjalanan panjang melalui darat, sungai, dan laut (1955 : 40-42).

Kehidupan bercocok tanam mendorong mereka bertempat tinggal tetap dan membangun perkampungan dengan organisasi yang semakin teratur. Mereka telah mengenal perdagangan, paling tidak dengan sistem tukar barang-barang in natura. Kehidupan religi mereka semakin berkembang. Pelaksanaan upacara-upacara berlandaskan konsep magis (sympathic magic) menjelang kegiatan berburu (Kosasih, 1985 : 159), merupakan salah satu hal yang mengawali perkembangan kehidupan religi mereka. Mereka juga telah meyakini adanya “kehidupan” setelah kematian, dalam arti, mereka meyakini bahwa arwah nenek moyang mempunyai kemampuan mengatur, melindungi, dan memberkahi orang-orang yang masih hidup, atau sebaliknya menghukum keturunannya jika ternyata berbuat salah. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan perlakuan masyarakat terhadap jasad orang yang meninggal atau upacara-upacara penguburan yang diselenggarakan.
Kemajuan dalam pelbagai aspek kehidupan yang dicapai pada masa bercocok tanam berkembang semakin subur dan cepat pada masa perundagian, yakni yang merupakan tahap akhir masa prasejarah dan sekaligus merupakan saat-saat penjelang masa sejarah Bali. Dalam bidang teknologi, penduduk Bali pada waktu itu2 telah mampu melakukan peleburan bijih-bijih logam, pengecoran logam dalam rangka pembuatan suatu benda,3 serta menghiasi benda-benda ciptaannya dengan motif-motif tertentu. Kemampuan-kemampuan itu menunjukkan betapa tingginya tingkat kemajuan dalam bidang piroteknologi (pyrotechnology) yang telah dicapai.4 Hal itu dikatakan demikian, karena semua pekerjaan tersebut memerlukan panas dengan temperatur yang sangat tinggi.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah memungkinkan desa-desa tumbuh semakin banyak dan berkembang semakin pesat. Kehidupan bergotong royong kian diperlukan, diversifikasi dalam pelbagai aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan mata pencaharian hidup maupun tugas dan fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, kian berkembang pula. Kelompok-kelompok sosial dengan keterampilan tertentu, misalnya yang terampil dalam bidang arsitektur, seni pahat, seni tabuh, dan seni tari, semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan serta merta mempercepat terwujudnya masyarakat yang heterogen. Lebih jauh, mudah dipahami bahwa dalam masyarakat heterogen yang telah digambarkan terdapat pelbagai kepentingan pihak-pihak tertentu yang perlu dikoordinasikan agar tercapai tujuan hidup bermasyarakat secara optimal. Keadaan ini menuntut kehadiran pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang berwibawa. Dengan kata lain, tokoh pemimpin, yang mungkin pada mulanya sebagai primus inter pares, menjadi semakin penting. Hal itu sekaligus mencerminkan bahwa masyarakat pada waktu itu telah mengenal stratifikasi sosial, walaupun dalam wujud yang masih bersifat embrio. Keberadaan hal itu, selain dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari adanya pemimpin tertinggi dan kepala masing-masing kelompok sosial, sistem penguburan juga memberikan petunjuk yang sangat berarti. Tampaknya, hanya orang-orang yang semasa hidupnya menempati kedudukan terhormat saja dikubur dalam sarkofagus atau tempayan. Sebaliknya, mayat orang kebanyakan dikubur secara biasa dalam tanah.

Hal lain yang perlu dikemukakan ialah masalah religi. Pelbagai peninggalan tradisi megalitik, misalnya tahta batu, dolmen, menhir, arca yang bercorak megalitik, dan hiasan kedok muka pada beberapa sarkofagus mencerminkan bahwa perkembangan religi pada masa itu telah maju. Pemujaan terhadap arwah leluhur yang bersemayam di puncak-puncak gunung atau tempat-tempat suci lain dan kekuatan-kekuatan alam tertentu yang diyakini dapat mempengaruhi kehidupan mereka berkembang semakin subur, Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari benda-benda peninggalan tradisi megalitik itu sampai dewasa ini masih disucikan dan digunakan sebagai media memohon kesejahteraan masyarakat (Sutaba, 1995 : 88).
Hal yang menarik perhatian pula ialah sejumlah tahta batu diberikan nama khas Bali, misalnya Pelinggih Bhatara Puseh, Bhatara Dalem, Jero Wayan, Jero Nongan, Pesimpangan Batu Belig, dan Pesimpangan Tamba Waras (Kusumawati, 1989 : 107-222 ; Sutaba, 1995 : 101-102). Lebih jauh mengenai kekhasan Bali, R.P. Soejono menunjuk pola hias kedok muka pada beberapa sarkofagus serta sistem kubur sekunder dengan tata letak bagian-bagian rangka yang sangat teratur dan betul-betul tidak ada persamaannya di tempat lain. Dikatakannya bahwa hiasan kedok muka itu, selain berfungsi dekoratif, juga melambangkan kekuatan gaib yang berfungsi melindungi roh orang yang meninggal dari gangguan roh-roh jahat (1977 : 30-169 ; 246-270 ; 1993 : 7). Selain itu, beliau juga terkesan dengan pahatan yang menggambarkan alat vital wanita dan kerbau pada sarkofagus yang ditemukan di Ambiarsari dan Munduk Tumpeng. Dalam kaitan dengan pahatan-pahatan tersebut, khususnya yang terdapat pada sarkofagus di Munduk Tumpeng, beliau menyatakan bahwa hal itu memperkuat pemahaman mengenai fungsi sarkofagus tipe itu, yakni untuk menopang pencapaian tujuan hidup setelah seseorang lepas dari lingkaran kelahiran kembali (rebirth). Roh orang itu akan diangkut oleh kerbau yang berfungsi sebagai kendaraan bagi roh orang yang meninggal agar sampai di alam arwah dengan selamat dan cepat. Dengan kata lain, sarkofagus Munduk Tumpeng memiliki makna ganda, yakni kelahiran kembali dan kehadiran dengan selamat di alam para leluhur (19… : 183).

Mudah dipahampi bahwa sejalan dengan perkembangan atau kemajuan dalam bidang religi akan muncul pula tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan khusus dalam bidang spiritual, misalnya para pemimpin upacara-upacara magis-religius. Kedudukan mereka terhormat dan peranannya sangat besar. Kedudukan dan peranannya seperti itu menyebabkan mereka menjadi tokoh-tokoh yang amat disegani oleh masyarakat (cf. Bertling, 1974 : 11-15).
Gambaran di atas diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa manusia Bali pada akhir masa perundagian, atau menjelang masa sejarah, telah mencapai tingkat kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, religi, teknologi, dan sebagainya yang relatif maju dan kompleks. Dengan bekal itulah, mereka menyongsong kehadiran pengaruh budaya-budaya asing berikutnya, yang sebagaimana akan diketahui, dengan arus terkuat berasal dari daratan India.

Keterangan-keterangan tentang Bali yang terdapat dalam sumber-sumber Cina perlu dikemukakan pula di sini. Nama-nama dalam kitab Cina, yang oleh sementara orang pernah diidentifikasikan sebagai Bali, adalah P’o-li, Dva-pa-tan, dan Mali. Toponim P’o-li dikenal sejak pemerintahan dinasti Liang (502-556). P’o-li dikatakan terletak di sebuah pulau di sebelah tenggara Kanton Groeneveldt, 1960 : 80). Nama P’o-li juga terbaca dalam kitab sejarah dinasti Sui 9581-617). Di sana disebutkan bahwa jika seseorang berlayar dari Gau-chi (Annam Utara) ke arah selatan, maka akan sampai di Chih-tu, kemudian di Tan-tan, dan akhirnya di P’o-li (Groeneveldt, 1960 : 82), Keterangan seperti itu terbaca pula dalam kitab sejarah baru dinasti T’ang (618-908), dengan sedikit tambahan yang menyatakan bahwa di sebelah timur P’o-li terletak Lu-cha dengan adat-istiadat sama dengan P’o-li (Groenveldt, 1960 : 83-84 ; Slametmulyana, 1981 : 126).

Informasi tentang P’o-li yang berbeda jika dibandingkan dengan keterangan-keterangan di atas terdapat dalam kitab sejarah kuno dinasti T’ang (618-908). Penulis kitab itu mencatat bahwa P’o-li merupakan batas sebelah timur kerajaan Ho-ling. Lebih jauh, Ho-ling (Ka-ling) dikatakan terletak di sebuah pulau di lautan sebelah selatan. Di sebelah timur Ho-ling terletak P’o-li, di sebelah barat To-po-teng, di sebelah utara Chen-la (Kamboja), dan di sebelah selatan adalah lautan (Groenveldt, 1960 : 12 cf. Sumadio, dkk., 1990 : 281).

Sesungguhnya, identifikasi P’o-li dengan Bali sangat diragukan, bahkan tidak disetujui oleh kebanyakan ahli. Identifikasi P’o-li dengan Bali pernah dikemukakan oleh P. Pelliot. Akan tetapi, ditambahkannya pula bahwa P’o-li mungkin identik dengan Kalimantan. Pendapat yang menyatakan bahwa P’o-li terletak di Kalimantan, atau sama dengan Kalimantan, dikemukakan juga oleh E. Bretschneider dan Dato Sir Roland Braddel (Sumadio, dkk., 1990 : 281).

Ahli-ahli sebagian besar mengemukakan bahwa P’o-li terletak di wilayah Sumatra. Menurut G. Schlegel, P’o-li identik dengan Asahan di pantai timur laut Sumatra Utara, dan menurut W.P. Groeneveldt, P’o-li berada di pantai utara Sumatra. Hsu Yu-ts’iao mengindentifikasi negeri P’o-li dengan Pantai di pantai timur laut Sumatra dan V. Obdeyn menyatakan P’o-li terletak di pulau Bangka. Menurut J.L. Moens, P’o-li pada aad VI sama dengan Palembang, Sedangkan P’o-li pada abad VII adalah untuk menyatakan sebuah kerajaan yang terletak di Jawa. Dapat ditambahkan bahwa menurut G.E. Gerini, P’o-li terletak di pantai barat Semenanjung Malaya (Sumadio, dkk., 1990 : 281).

Pendapat-pendapat yang telah dikemukakan cenderung menyatakan bahwa P’o-li merupakan kerajaan besar, atau paling tidak terletak di wilayah yang luas. Kecenderungan itu sesuai dengan gambaran yang di dapat dari kitab sejarah dinasti Sui. Menurut penulis kitab itu, panjang kerajaan P’o-li dari timur ke barat adalah selama empat bulan perjalanan, dan dari utara ke selatan selama 45 hari perjalanan (Groeneveldt, 1960 : 82). Apabila memang benar P’o-li merupakan kerajaan besar, maka tidak sesuai dengan Bali yang relatif kecil.  Toponim yang lebih cocok diidentifikasikan dengan Bali, menurut bagian lain pendapat Groeneveldt, adalah Dva-pa-tan yang terbaca dalam kitab sejarah kuno dinasti T’ang. Negeri itu dikatakan terletak di sebelah selatan Kamboja dalam jarak dua bulan pelayaran, atau di sebelah timur Ho-ling (Ka-ling). Adat istiadatnya sama dengan Ho-ling. Di sana, tiap bulan padi sudah dapat dituai, dan penduduk menulis pada daun rontal. Jika ada orang mati, mayatnya diberi perhiasan emas, ke dalam mulutnya dimasukkan sepotong emas, lalu dibakar disertai dengan bau-bauan yang harum (Groeneveldt, 1960 : 12-58). Di dalam kitab Chu-fan-chih bagian Su-chi-tan, Bali disebut dengan nama Mali. Lebih jauh, penulis kitab Yao-i-chin-lue mencatat nama P’eng-li yang mungkin dapat diidentifikasikan dengan Pali atau Mali (Sumadio, dkk., 1990 : 282).

• Bali Tahun 800-882
Dokumen tertua ditemukan di Bali, dalam hal ini di Pejeng, ialah prasasti-prasasti berbahasa Sansekerta pada tablet-tablet tanah liat yang semula tersimpan di dalam stupika-stupika (stupa-stupa kecil) dari tanah liat. Prasasti-prasasti itu berupa mantra-mantra agama Buddha yang terkenal dengan nama ye-te-mantra. Prasasti-prasasti sejenis ini ditemukan juga di Pura Pegulingan Basangambu, Tampaksiring dan situs Kalibukuk Buleleng. Bunyi teksnya sebagai berikut.
“Ye dharmā hetu-prabhawā
Hetun tesān tathāgato hyawadat
Tesāñca yo nirodha
Ewamwādi mahāśramanah” (Goris, 1948 : 3).
Artinya :
“Keadaan tentang sebab-sebab kejadian itu, sudah diterangkan oleh Tathagata (Buddha), Tuan mahatapa itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat orang supaya dapat menghilangkan sebab-sebab itu”5
Mantra sejenis itu tertulis pula di atas pintu Candi Kalasan (di Jawa Tengah) yang berasal dari abad VIII atau tahun 700 Śaka (778). Berdasarkan kesamaan tipe aksara mantra-mantra di kedua tempat itu, maka mantra-mantra agama Buddha di Pejeng diduga berasal dari abad VIII pula (Goris, 1949 : 3-4 ; cf. Budiastra, 1980/1981 : 36-38).

Di desa Pejeng ditemukan pula fragmen-fragmen prasasti berbahasa Sansekerta dengan huruf Bali Kuno. Keadaannya sudah sangat tua. Di antara bagian-bagian yang masih terbaca antara lain manuśasana… (pada fragmen d), …mantramārgga… (pada fragmen g), …śiwas (…) ddh … (pada fragmen h), yang secara lengkap kiranya berbunyi … śiwasiddhanta …, dan …sakalabhuwanakrt … (pada fragmen k), yakni nama lain untuk Wiśwakarman. Hal-hal itu memberi petunjuk bahwa isi prasasti tersebut pada umumnya bersifat keagamaan, dalam hal ini agama Hindu sekte Śiwa ; bahkan agama itu rupanya telah bersifat mantris atau tanris (Stutterheim, 1929 : 62).
Fragmen-fragmen tersebut di atas tidak ada yang berangka tahun. Stutterheim, setelah melakukan studi komparatif antara huruf fragmen-fragmen prasasti itu dengan huruf prasasti-prasasti di Jawa, terutama di Jawa Tengah, dapat menyimpulkan bahwa di antara fragmen-fragmen itu ada yang berasal dari masa sebelum tahun 800 Saka, atau sekitar permulaan abad IX (Stutterheiom, 1929 : 62).
Fragmen-fragmen tersebut di atas tidak ada yang berangka tahun. Stutterheim, setelah melakukan studi komparatif antara huruf fragmen-fragmen prasasti itu dengan huruf prasasti-prasasti di Jawa, terutama di Jawa Tengah, dapat menyimpulkan bahwa di antara fragmen-fragmen itu ada yang berasal dari masa sebelum tahun 800 Saka, atau sekitar permulaan abad IX (Stutterheim, 1929 : 59). Jika dugaan itu benar, maka berarti, di daerah Pejeng (Gianyar) pada waktu itu, agama Buddha dan agama Hindu sekte Siwa telah mempunyai pemeluk masing-masing, yang hidup saling menghormati dengan penuh toleransi.

• Bali Tahun 882-955
Rentangan waktu tahun itu disebut pula periode Singhamandawa, karena hampir seluruh prasasti dari periode itu dikeluarkan di Panglapuan (panglapwan) di Singhamandawa. Pada bagian awal periode tersebut, yaitu tahun 882-914, terbit tujuh buah prasasti berbahasa Bali kuno, yakni prasasti Sukawana AI (804 Saka), Bebetin AI (818 Saka), Trunyan AI (833 Saka), Trunyan B (833 Saka), Bangli, Pura Kehen A, Gobleg, Pura Desa I (836 Saka), dan Angsri A. Ketujuh prasasti itu tidak memuat nama raja atau pejabat yang mengeluarkannya (Goris, 1954a : 53-62).
Prasasti pertama pada intinya berisi tentang pengembalian fungsi kesucian ulan (semacam bangunan suci keagamaan) di wilayah perkebunan di bukit Citamani (sekarang Kintamani). Tampaknya, ulan itu sempat digunakan sebagai tempat lalu-lalang bagi orang-orang yang pulang pergi ke kebun atau sawah ladangnya. Kebijakan yang ditempuh penguasa ialah menyuruh Senapati danda, bhiksu Siwakangsita, Siwanirmala, dan Siwaparjna membangun pertapaan yang dilengkapi pasanggrahan (satra) di bagian lain bukit Cintamani. Selanjutnya, orang-orang yang lalu-lalang di daerah itu agar tidak lagi menggunakan jalan setapak yang melewati kompleks ulan melainkan melalui jalan di kompleks pertapaan. Batas-batas wilayah pertapaan ditetapkan. Prasasti ini juga memuat ketetapan pembebasan para bhiksu dari tugas dan pajak-pajak tertentu, serta aturan pembagian harta warisan. Berdasarkan prasasti itu, dapat diketahui bahwa di bawah pucuk pemerintahan paling sedikit ada empat jabatan tinggi kerajaan, yaitu sarbwa, dinganga, nayakan, makarun, dan manuratang ajna. Jabatan-jabatan ini tetap bertahan selama periode Singhamandawa, yakni ketika prasasti-prasasti dikeluarkan di panglapuan di Singhamandawa (882-942). Setelah itu, jabatan-jabatan tinggi kerajaan rupanya semakin meningkat jumlahnya.
Prasasti Bebetin AI berkenaan dengan desa (banwa) bharu, atau secara lebih lengkap kuta di banwa bharu, yang bermakna desa bharu yang berbenteng. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa pada suatu ketika desa itu diserang atau dirusak oleh perampok. Banyak penduduk mati terbunuh atau terluka dan banyak pula yang mengungsi ke desa-desa tetangga. Setelah keadaan aman, merekapun kembali ke desa bharu. Demi kelengkapan desa, khususnya dalam bidang spiritual, raja menyuruh pejabat nayakan pradhana yaitu kumpi ugra dan bhiksu Widya Ruwana untuk memimpin pembangunan kuil Hyang Api, dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan. Prasasti ini memuat pula aturan-aturan pembagian harta warisan dan ketetapan mengenai tugas atau kewajiban serta hak-hak penduduk yang berdiam di sana.
Desa bharu rupanya terletak di pesisir pantai utara Pulau Bali,6 dan merupakan salah satu pelabuhan yang ada pada waktu itu. Dugaan terakhir ini didasarkan atas adanya ketentuan yang mengatur saudagar-saudagar dari luar yang berdagang di sana dan perahu-perahu yang mengalami kerusakan termuat dalam prasasti itu. Bagian teks prasasti Bebetin AI mengenai hal itu, sebagaimana terbaca pada lembaran Iib.3-4 berunyi sebagai berikut.
”… anada tua banyaga turun ditu, paniken (baca : paneken) di hyangapi, parunggahna, ana mati ya tua banyaga, perduan drbyana prakara, ana cakcak lancangna kajadyan papagerrangen kuta …” (Goris, 1954a : 55).
Artinya :
”…Jika ada saudagar berlabuh (turun) di sana, barang-barang persembahannya supaya dihaturkan kepada kuil Hyang Api, (jika) ada mati (di antara) saudagar itu, segala harta miliknya agar dibagi dua, (jika) perahunya rusak, supaya dijadikan pagar untuk memperkuat benteng, …”
Isi kedua prasasti berikutnya, yaitu prasasti Trunyan AI dan Trunyan B, khususnya pada lembaran Ib-IIa.4, pada dasarnya sama. Keduanya mengenai izin yang diberikan kepada penduduk desa Turunan untuk mendirikan bangunan suci bagi Bhatara Da Tonta. Selanjutnya, penduduk wajib membayar iuran dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu untuk keperluan bangunan suci itu. Sebagai imbangannya, mereka dibebaskan dari pajak-pajak serta kewajiban-kewajian tertentu yang lazim ditunaikan bagi raja.
Pada bagian lain prasasti Trunyan AI dinyatakan bahwa jika ada utusan raja melakukan persembahyangan di sana pada bulan Asuji, utusan itu wajib diberikan makanan dan minuman. Prasasti itu menyinggung pula upacara di kuil Guha Mangurug Jalalingga serta kewajiban-kewajiban penduduk desa Hasar, Halang Guras, Pungsu, dan Panumbahan dalam kaitan dengan upacara-upacara di kuil Sang Hyang di Turunan (Bhatara Da Tonta) dan Guha Mangurug Jalalingga.
Bagian lebih lanjut, prasasti Trunyan B antara lain memuat perihal iuran yang wajib dibayar oleh penduduk desa Air Rawang di sebelah timur teluk Danau Batur untuk keperluan upacara Sang Hyang di Turunan. Di sana disebutkan pula bahwa setiap bulan Bhadrawada (Agustus-September), Bhatara Da Tonta harus disucikan dengan air Danau Batur, kemudian dibedaki kuning, serta dihiasi dengan cincin bepermata dan anting-anting. Petugas yang berwenang melaksanakan hal-hal itu adalah Sahayan Padang dari desa Air Rawang. Pada bagian akhir prasasti Trunyan B terbaca kalimat kutukan yang ringkas (Goris, 1954a : 58-59).
Prasasti Pura Kehen A berkenaan dengan bangunan suci (dang udu) Hyang Karimama yang berada di desa Simpat Bunut. Bangunan suci itu tampaknya sempat kurang terurus. Dalam rangka memulihkan fungsinya, raja menugasi bhiksu Siwarudra, Anantasuksma, dan Prabhawa serta penduduk desa Simpat Bunut agar melakukan perbaikan serta perluasan (pamasamahyan) pertapaan di Hyang Karimama itu. Batas-batasnya kemudian ditetapkan. Para bhiksu yang berdiam di sana walaupun pada prinsipnya wajib tunduk pada aturan yang berlaku, juga tetap mendapat hak istimewa (previlise), misalnya para bhiksu tidak boleh diwajibkan ikut bergotong royong mengangkut kayu dan bambu, tidak boleh dilibatkan dalam masalah-masalah jual beli, pemungutan pajak, dan pencelupan benang. Dalam prasasti itu juga ditentukan bahwa pertapaan di Hyang Karimama dibolehkan memiliki cabang di desa lain, asalkan tidak lebih dari 20 buah (Goris, 1954a : 60-61).
Penguasa tertinggi pada periode Singhamandawa memberikan perhatian sangat besar terhadap bidang spiritual keagamaan. Hal itu dapat diketahui antara lain berdasarkan isi kelima prasasti yang telah dibicarakan dan isi prasasti Gobleg, Pura Desa I yang berangka tahun 836 Saka. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa bangunan suci di Bukittunggal yang bernama Indrapura, yang berada dalam wilayah desa Air Tabar, agar diperbaiki dan diperluas sesuai dengan rencana. Raja menugasi sejumlah tokoh untuk memimpin pelaksanaannya. Prasasti ini juga memuat aturan pembagian harta warisan dan keringanan dari tugas-tugas tertentu yang didapat oleh penduduk.
Prasasti Angsri A keadaannya sangat aus. Dari bagian yang terbaca dapat diketahui antara lain nama bangunan suci Hyang Api dan Hyang Tanda. Kedua bangunan suci itu mendapat persembahan bagian harta warisan keluarga yang putus keturunan (Goris, 1954a : 62).
Berdasarkan hasil pembacaan terhadap prasasti-prasasti yang berasal dari masa Bali Kuno selanjutnya dapat diketahui dua puluh tokoh raja atau ratu dan seorang rajapatih yang pernah menduduki pucuk pemerintahan di Bali. Di antaranya, ada yang memerintah sendiri dan ada pula yang memerintah bersama-sama dengan tokoh lain, yakni suami, permaisuri, atau ibu surinya. Urutan pemerintahan mereka secara kronologis dapat dilihat pada lampiran 1 karya tulis ini dan uraian ringkas mengenai masa pemerintahan masing-masing pucuk pemerintahan itu disajikan sebagai berikut.
Nama raja Bali Kuno yang tercantum pertama kali dalam prasasti adalah Sri Kesari Warmadewa. Prasasti-prasasti atas nama raja itu, atau yang dapat diidentifikasikan demikian, adalah prasasti Blanjong (835 Saka),dan prasasti Penempahan,8 dan prasasti Malet Gede (835 Saka)9. Keadaan ketiga prasasti itu telah aus. Banyak bagiannya tidak terbaca lagi secara utuh, termasuk nama raja yang disebut di dalamnya. Bagian nama raja yang terbaca pada isi A.4 prasasti Blanjong adalah … sri kesari … sedangkan pada sisi B.13 terbaca … sri kesariwarmma (dewa) (Goris, 1954a : 64-65). Bagian nama raja dalam prasasti Penempahan yang masih terbaca adalah … sri ke … dan pada prasasti Malet Gede berbunyi … sri kaesari … (Kartoatmodjo, 1977 : 150-151 ; cf. Damais, 1959 : 964).
Dalam jajaran raja-raja Bali Kuno, Sri Kesari Warmadewa merupakan raja pertama yang menggunakan unsur warmadewa sebagai bagian gelarnya. Berdasarkan kenyataan itu maka dapat dikatakan bahwa Sri Kesari merupakan cikal-bakal dinasti (vamsakara) Warmadewa di Bali. Raja-raja dari dinasti ini, sebagaimana akan diketahui, berkuasa di Bali paling sedikit selama satu abad, yakni sejak awal abad X sampai dengan awal abad XI.
Hal lain yang menarik perhatian ialah ketiga prasasti tersebut pada hakikatnya menggambarkan kemenangan raja Sri Kesari terhadap musuh-musuhnya. Sebagai akibat prasasti-prasasti itu telah aus, hanya dua di antara musuh-musuh itu dapat diketahui, yakni di Gurun dan di Suwal (Goris, 1954a : 65). Perlu ditambahkan bahwa lokasi Gurun dan Suwal sampai dewasa ini belum diketahui secara pasti. Di antara para ahli, ada yang berpendapat bahwa Gurun mungkin sama dengan Lombok dewasa ini. Pendapat lain menyatakan bahwa Gurun mungkin identik dengan Nusa Penida (Goris, 1954b : 243 ; cf. Kartoatmodjo, 1977 : 152).
Raja Sri Kesari Warmadewa diganti oleh Sang Ratu Sri Ugrasena. Raja Ugrasena mengeluarkan prasasti-prasastinya tahun 837-864 Saka (915-942). Masa pemerintahan raja ini hampir sezaman dengan masa pemerintahan Pu Sindok di Jawa Timur (Goris, 1948 : 5). Ada sebelas prasasti, semuanya berbahasa Bali Kuno, dikeluarkan oleh raja Ugrasena, yakni prasasti-prasasti Banjar Kayang (837 Saka), prasasti Les, Pura Bale Agung (837 Saka), Babahan I (839 Saka), Sembiran AI(844 Saka), Pengotan AI (846 Saka), Batunya AI (855 Ska), Dausa, Pura Bukit Indrakila AI (857 Saka), Serai AI (858 Saka), Dausa, Pura Bukit Indrakila BI (864 Saka), prasasti Tamblingan Pura Endek I (-), dan Gobleg, Pura Batur A (Goris, 1954a : 8-11 ; 63-72).
Berdasarkan prasasti-prasasti itu dapat diketahui sejumlah kebijakan penting dilakukan oleh raja Ugrasena. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini. Keringanan dalam pembayaran pajak diberikan kepada desa Sadungan dan Julah, karena desa itu belum pulih benar dari kerusakan akibat diserang perampok. Dengan alasan sama, bahkan desa Kundungan dan Silihan dibebaskan dari kewajiban bergotong royong untuk raja. Selain itu, raja juga berkenan menyelesaikan perselisihan antara para wajib pajak di wilayah perburuan dengan pegawai pemungut pajak, yakni dengan menetapkan kembali secara jelas jenis dan besar pajak yang mesti dibayar oleh penduduk (Goris, 1954a : 63-68 ; 70-71).
Berkaitan erat dengan aspek kehidupan beragama, Raja Ugrasena memberikan izin kepada penduduk desa Haran dan Parcanigayan untuk memperluas pasanggrahan dan bangunan suci Hyang Api yang terletak di desanya masing-masing. Keberadaan penduduk desa Tamblingan sebagai jumpung Waisnawa ”sekte (?) Waisnawa”, serta kaitannya dengan bangunan suci Hyang Tahinuni, juga mendapat perhatian raja. Prasasti Gobleg, Pura Batur A yang memuat hal itu teksnya tidak lengkap sehingga rincian ketetapan mengenai sekte tersebut tidak sepenuhnya dapat diketahui (Goris, 1954a : 68-72).
Dapat ditambahkan bahwa pada tahun 839 Saka (917), sebagaimana tercatat dalam prasasti Babahan I yang tersimpan di desa Babahan (Tabanan), raja Ugrasena mengadakan perjalanan ke Buwunan (sekarang Bubunan) dan ke Songan 10. Dalam kunjungan itu, raja memberikan izin kepada kakek (pitamaha), di Buwunan dan di Songan melaksanakan upacara bagi orang yang mati secara tidak wajar, jika saatnya telah tiba. Baginda juga menetapkan batas-batas wilayah pertapaan yang terletak di bagian puncak bukit Pttung.
Setelah mangkat, diduga Ugrasena dicandikan di Air Madatu dan dikenal dengan sebutan sang ratu siddha dewata sang lumah di air madatu (cf. Goris, 1954b : 211). Epitet ini terbaca dalam prasasti Raja Tabanendra Warmadewa yang ditemukan di desa Kintamani. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa raja Tabanendra, bersama-sama dengan permaisurinya, menyuruh sejumlah tokoh agar memugar atau memperluas pasanggarahan di Air Mih yang dibangun pada masa pemerintahan raja dengan epitet tersebut di atas (Goris, 1954a : 76).
Jika epitet itu memang benar untuk Raja Ugrasena setelah mangkat, maka tindakan raja dan permaisurinya tersebut di atas menunjukkan betapa hormatnya mereka kepada Ugrasena. Lebih lanjut, hal itu dapat digunakan sebagai dasar pendapat yang menyatakan bahwa walaupun Sang Ratu Sri Ugrasena tidak secara eksplisit menggunakan bagian gelar warmadewa, baginda pun tergolong anggota dinasti Warmadewa.


• Bali Tahun 955-1343
Pada periode ini diketahui sejumlah raja yang pernah memerintah Bali, tetapi belum ditemukan nama ibu kota yang menjadi pusat pemerintahannya. Raja pertama pada periode ini adalah Sang Ratu Sri Haji Tabanendra Warmadewa yang memerintah bersama-sama dengan permaisurinya, yaitu Sri Subhadrika Dharmadewi, tahun 877-889 Saka (955-967) Mereka menggantikan raja Ugrasena.
Ada empat prasasti yang memuat pasangan gelar suami-istri itu, yakni prasasti-prasasti Manik Liu AI (877 Saka), Manik Liu BI (877 Saka), Manik Liu C (877 Saka), dan Kintamani A (899 Saka) 11. Keempat prassati itu tidak lengkap. Tiga yang pertama, selain ditemukan di tempat yang sama juga berkenaan dengan masalah pokok yang sama, yaitu pemberian izin oleh raja kepada Samgat Juru Mangjahit Kajang, dan anak bandut yang berdiam di desa Pakuwwan dan Talun (Goris, 1954a : 74-75). Mereka dibebaskan dari tugas bergotong royong dan pelbagai pajak, kecuali pajak rot. Isi pokok prasasti Kintamani A, yang menurut Goris berkaitan dengan prasasti Kintamani B, telah disinggung di depan, yakni berkenaan dengan perintah Raja Tabanendra Warmadewa kepada sejumlah tokoh agar menangani pemnugaran pesanggarahan di Air Mih. Dalam Prasasti Kintamani B disebutkan pula bahwa pasanggrahan di Dharmarupa merupakan cabang pasanggrahan di Air Mih (Goris, 1954a : 77).
Raja berikutnya adalah Jayasingha Warmadewa. Raja ini dapat diketahui dari sebuah prasasti, yaitu prasasti Manukaya (882 Saka) (Stutterheim, 1929 : 68-69 ; Goris 1954a : 75-76 ; Damais, 1955 : 224-225). Dalam prasasti itu dimuat perintah raja untuk memugar Tirtha di (Air) Mpul (sekarang Tirtha Empul di Tampaksiring) yang setiap tahun mengalami kerusakan akibat derasnya aliran air. Setelah pemugaran itu, diharapkan kedua telaga yang ada menjadi kuat dan bertahan lama.
Hal yang menarik perhatian ialah ternyata prasasti Manukaya terbit pada masa pemerintahan Tabanendra Warmadewa bersama permaisurinya. Masalah ini belum dapat dijelaskan dengan bukti-bukti yang akurat. Berkenaan dengan hal itu, L.C. Damais menegaskan bahwa pembacaan angka tahun 882 Saka sudah benar (Goris, 1965 : 180). Untuk sementara, yang dapat dikemukakan di sini ialah terbitnya “prasasti sisipan” itu tampaknya berlangsung dalam suasana damai, dalam arti tidak dilatarbelakangi oleh sifat permusuhan, peristiwa kudeta, atau semacamnya. Dugaan itu dikemukakan karena belum terdapat petunjuk adanya perselisihan internal di antara anggota dinasti yang telah berkuasa.
Pada tahun 897 Saka muncul raja yang bergelar Sang Ratu Sri Janasadhu Warmadewa. Gelar ini terbaca dalam prasasti Sembiran AII (897 Saka) (Brandes, 1889 : 46-48 ; Goris, 1954a : 77-79 ; Damais, 1955 : 226). Itulah satu-satunya prasasti atas nama baginda. Prasasti tersebut kembali mengenai desa Julah kuno. Menurut prasasti itu, penduduk Julah yang kembali dari pengungsiannya diizinkan memperbaharui isi prasastinya. Selanjutnya, ketentuan dalam prasasti itu harus dipatuhi dan jangan diubah-ubah lagi. Dalam prasasti itu antara lain ditetapkan bahwa jika ada kuil, pekuburan, pancuran, permandian, prasada, dan jalan raya di wilayah itu mengalami kerusakan, supaya diperbaiki serta dibiayai secara bergilir oleh penduduk desa Julah, Indrapura, Buwundalm, dan Hiliran. Jika pertapaan di Dharmakuta diserang oleh perampok, supaya seluruh penduduk Julah keluar rumah lengkap dengan senjata untuk menolong pertapaan itu (kapwa ta ya turun tangga saha sanjata, tulungen to patapan di dharmakuta) (Goris, 1954a : 78-79).
Raja Janasadhu Warmadewa diganti oleh Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi Satu-satunya prasasti sebagai sumber sejarah ratu ini adalah prasasti Gobleg, Pura Desa II (905 Saka) (Goris, 1954a : 79-80 ; Damais, 1955 : 226-227). Ratu ini memberi izin kepada penduduk desa Air Tabar, yang merupakan pamong kuil Indrapura di Bukittunggal di wilayah desa Air Tabar, untuk memperbaharui prasastinya (mabharin pandaksayan na).
Ratu ini tidak menggunakan identitas dinasti Warmadewa. Keadaan ini mengundang timbulnya sejumlah pendapat. Berdasarkan terpakainya kata Sri Wijaya dalam gelar sang ratu, P.V. van Stein Callenfels (1924 : 30) berpendapat bahwa kemungkinan ratu itu berasal dari kerajaan Sriwijaya di Sumatra. Dengan kata lain, hal itu menunjukkan adanya perluasan kekuasaan Sriwijaya ke Bali. Pada mulanya, Goris menyetujui pendapat itu.
Pada tahun 1950, dalam artikelnya yang berjudul ”De Stamboom van Erlangga”, J.L. Moens menghubungkan ratu itu dengan kerajaan Jawa Timur (1950 : 138). Damais secara lebih tegas mengemukakan bahwa ratu itu adalah putri Pu Sindok yang bernama Sri Isana Tunggawijaya.12 Pendapatnya itu didasarkan pada adanya jabatan-jabatan wadihati, makudur, dan pangkaja yang disebutkan dalam prasasti ratu itu, di samping sejumlah jabatan tinggi yang telah lazim di Bali. Ketiga jabatan itu adalah khas Jawa (1952 : 85-86 ; 1955 : 227).
Ratu Sri Wijaya Mahadewi diduga mangkat pada tahun 911 Saka (989). Tampuk pemerintahan di Bali kemudian dipegang oleh pasangan Sri Gunapriyadharmapatni dan Sri Dharmodayana Warmadewa.
Dalam prasasti Pucangan dikatakan bahwa Gunapriyadharmapatni, yang semula bernama Mahendradatta, adalah putri Sri Makutawangsawardhana, cucu perempuan pasangan Sri Isana Tunggawijaya dan Sri Lokapala, atau cicit Pu Sindok. Mahendradatta kemudian nikah dengannya adalah Udayana, seorang pangeran yang lahir dari keluarga raja (dinasti) yang masyhur. Dari pasangan itu lahirlah Erlangga atau Airlangga (Kern, 1917 : 93). Berdasarkan keterangan itu, dapat diketahui bahwa Mahendradatta adalah seorang putri berasal dari Jawa Timur, keturunan dinasti Isana. Jika dikaitkan dengan keterangan dalam prasasti-prasasti Bali tahun 911-923 Saka yang menyatakan bahwa Sri Gunapriyadarmapatni memerintah bersama-sama dengan suaminya, yaitu Sri Dharmadoyana Warmadewa, maka dapat diketahui bahwa tokoh terakhir inilah yang dimaksud dengan Udayana dalam prasasti Pucangan. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan dinasti termasyhur dalam prasasti itu adalah dinasti Warmadewa. Kendati demikian, masih ada sejumlah pendapat mengenai asal-usul Udayana.
Menurut F.D.K. Bosch,, Udayana adalah anak seorang putri Campa atau Kamboja. Kekacauan yang terjadi di negeri itu, sekitar tahun 970, menyebabkan sang putri yang dalam keadaan hamil itu melarikan diri ke Jawa dan melahirkan putranya di sana. Putranya itu adalah Udayana yang kemudian menikah dengan Mahendradatta (1984 : 554-556 ; 1961 : 96-97). Moens tidak setuju dengan hipotesis Bosch itu. Dalam artikelnya ”De Stamboom van Erlangga”yang terbit pada tahun 1950, Moens antara lain mengemukakan bahwa ada dua tokoh historis Udayana. Pertama, Udayana yang lahir sebagai akibat hubungan inses antara Isana (Sindok) dengan putri kandungnya (selanjutnya disebut Udayana I). Kedua, Udayana yanng merupakan putra Udayana I sebagai hasil pernikahannya dengan Ratnawati (selanjutnya disebut Udayana II). Udayana I tetap hidup di Jawa Timur dan setelah mangkat, pada tahu 899 Saka dicandikan di Jalatunda. Udayana II dinikahkan dengan Mahendradatta. Pasangan ini kemudian dinobatkan sebagai pemegang tampuk pemerintahan di Bali. Moens juga mengemukakan bahwa Mahendradatta sesungguhnya menikah dua kali, pertama kali dengan Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur, melahirkan Airlangga, dan kedua kalinya dengan Udayana II (1950 : 124). Pada dasarnya, Goris menyetujui pendapat Moens tentang adanya dua tokoh Udayana, tetapi beliau menambahkan bahwa Airlangga dilahirkan di Bali pada tahun 913 Saka (991) sebagai hasil, pernikahan Mahendradatta dengan Udayana yang memerintah di Bali (1948 : 7 ; 1957 : 19).
Pendapat Bosch dan Moens di atas perlu ditinjau kembali. Tadi telah disinggung bahwa dalam prasasti Pucangan, Mahendradatta dikatakan menikah dengan Udayana, seorang pangeran dari dinasti termasyhur. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa yang dimaksud dengan Udayana itu adalah Sri Dharmodayana Warmadewa. Lagi pula, seperti telah diketahui, dinasti Warmadewa memang telah berkuasa di Bali sejak jauh sebelum Sri Dharmodayana Warmadewa, yaitu sejak tahun 835 Saka (914) dengan Sri Kesari Warmadewa sebagai cikal bakalnya. Berdasarkan kenyataan itu, mudah dipahami bahwa penulis prasasti tidak perlu menegaskan kedinastian serta daerah asal Udayana yang memang sudah sangat dikenal pada waktu itu. Sebaliknya, sangat sukar dipahami bahwa seorang asing yang merupakan putra seorang pelarian, dapat diterima dengan mudah dalam jajaran anggota suatu dinasti, dalam hal ini dinasti Warmadewa. Lagi pula, penerimaan tanpa reaksi aktif dari anggota dinasti tersebut, khususnya dari putra mahkota yang mempunyai hak sah atas takhta dan mahkota kerajaan Bali adalah hal yang mustahil.
Pertimbangan-pertimbangan di atas, begitu pula keterangan-keterangan dalam prasasti Pucangan dan sejumlah prasasti Bali yang dikemukakan sebelumnya, dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi pendapat yang menyatakan bahwa Udayana, suami Gunapriyadharmapatni, adalah seorang putra Bali dari dinasti Warmadewa. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Krom (1956 : 119) yang dikemukakan jauh sebelum muncul pendapat Bosch dan Moens.
Telah dikatakan bahwa praasti-prasasti pasangan ”suami-istri” itu terbit tahun 911-923 Saka (989-1001). Prasasti-prasasti itu adalah prasasti Bebetin AI (911 Saka), Serai AII (915 Saka), Buwahan A (916 Saka), Sading A (923 Saka) dan prasasti Tamblingan Pura Endek II (Goris, 1954a : 80-88).
Prasasti Bebetin A berkenaan dengan desa (banwa) Bharu. Dikatakan bahwa desa itu, yang telah disebutkan dalam prasasti Bebetin A (818 Saka), kembali mengalami perampokan sehingga kondisi sosial ekonominya menjadi sangat lemah. Pasangan suami- istri itu pun memberikan keringanan dalam sejumlah kewajiban kepada desa tersebut. Keringanan semacam itu diberikan juga kepada penduduk di daerah perburuan (anak mabwatthaji di buru). Hal itu dapat diketahui dari prasasti Serai AII.
Isi prasasti Buwahan A sangat menarik perhatian. Pada intinya, prasasti itu memuat izin pasangan Gunapryadharmapatni dan Udayana kepada desa Bwahan yang terletak di pesisir Danau Batur untuk lepas dari desa induknya, yakni Kdisan. Desa Bwahan, yang tampaknya semakin berkembang, diizinkan berpemerintahan sendiri (sutantra i kawakannya). Segala kewajiban supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam prasasti Sading A dibicarakan tentang desa Bantiran. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa banyak penduduk desa itu terpaksa meninggalkan rumah. Hal itu disebabkan oleh tamu-tamu yang datang ke desa itu berlaku tidak sopan dan menimbulkan kekacauan. Setelah keadaan aman, penduduk desa Bantiran disuruh kembali ke desanya. Hak dan kewajibannya diatur dan mereka diizinkan membuka lahan untuk memperluas sawah ladangnya.
Pada tahun 933 Saka terbit sebuah prasasti atas nama Udayana sendiri, tanpa permaisurinya, yakni prasasti Batur, Pura Abang A (Goris, 1954a : 88-94 ; Damais, 1955 : 185). Rupanya Gunapriyadharmapatni mangkat tidak lama sebelum tahun 933 Saka. Prasasti ini diberikan kepada desa Air Hawang (sekarang desa Abang) yang terletak di pesisir Danau Batur. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa pada tahun 933 Saka wakil-wakil desa Air Hawang menghadap raja Udayana dengan perantaraan pejabat Rakryan Asba, yaitu Dyah Manjak. Mereka menyampaikan bahwa karena kelemahan kondisi desanya, penduduk tidak mampu memenuhi pembayaran pajak-pajak serta cukai-cukai tertentu dan tidak dapat ikut bergotong royong atau kerja bakti untuk raja. Lebih lanjut, mereka memohon pengurangan atau keringanan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut.
Untuk memeriksa keadaan sebenarnya di lapangan (baca : di desa Air Hawang), raja mengutus Dang Acarya Bajantika, Dang Acarya Nisita, Dang Acarya Bhacandra dan Senapati Kuturan, yaitu Dyak Kayop ke desa itu. Hasil temuannya kemudian didiskusikan, dibahas, atau dianalisis dalam sidang paripurna para pejabat tinggi kerajaan, bahkan tidak sekali dua kali, tetapi lebih dari itu. Setelah segala sesuatunya dipertimbangkan, akhirnya raja menyetujui permohonan wakil-wakil penduduk desa itu. Bagian teks prasasti mengenai proses persidangan itu berbunyi :
“…tuwulwi ta sira kabaih mapupul, malapkna kinabehan, tan pingsan pingrwa, winantah winalik blah, hana pwantuk ning malapkna, an kasinggihan sapanghyang nikang anak thani, …” (Goris, 1954a : 89).
Artinya :
“… kemudian beliau sekalian berkumpul, bersidanng bersama-sama, tidak sekali dua kali, diperdebatkan dan dibahas, maka tercapailah hasil persidangan, yakni dipenuhinya hal-hal yang menjadi permohonan penduduk desa itu, …”
Selain prasasti-prasasti yang telah disebutkan, masih ada lima buah prasasti singkat (short inscription) yang terbit atau diduga terbit sebelum Udayana turun taktha, yaitu prasasti-prasasti Besakih, Pura Batumadeg (nomor lama 908), Ujung Pura Dalem (nomor lama 357) berangka tahun 932 Saka, Gunung Penulisan A (933 Saka), Gunung Penulisan B, dan Sangsit B (nomor lama 437) berangka tahun 933 Saka (Goris, 1954a : 46, 94, 105-107 ; Damais, 1955 : 229).
Prasasti Besakih, Pura Batu Madeg sesunguhnya berangka tahun 1393 Saka tetapi di dalamnya disebutkan sebuah prasasti lebih tua yang memakai candra sangkala nawasanga-apit-lawang (929 Saka). Prasasti bertahun 929 Saka itulah yang terbit pada masa pemerintahan Gunapriyadharmapatni dan Udayana. Penduduk setempat menyebut prasasti itu Mpu Bradah, yakni sebutan untuk tokoh Mpu Baradah yang terkenal dalam cerita Calon Arang (Goris, 1965 : 23 ; cf. Poerbatjaraka, 1926 : 115-145).
Sekarang timbul pertanyaan, mengapa prasasti itu disebut Mpu Bradah? Mengenai hal ini, Goris berpendapat bahwa pada tahun 929 Saka Mpu Baradah mengunjungi Bali untuk pertama kali.13 Kunjungan itu mungkin dalam kaitan dengan (1) kelahiran Marakata, (2) kelahiran Anak Wungsu, atau kemangkatan Gunapriyadharmapatni. Goris cenderung berpendapat bahwa Gunapriyadharmapatni mangkat ketika melahirkan putra bungsunya yaitu Anak Wungsu sehingga kedatangan Mpu Baradah ke Bali pada tahun 929 Saka betul-betul mengenai urusan yang sangat penting (Goris, 1957 : 20). Setelah mangkat, Gunapriyadharmapatni dicandikan di Burwan, dan Udayana yang diduga mangkat tidak lama setelah tahun 933 Saka dicandikan di Banu Wka.
Mereka diganti oleh Ratu Sri Ajnadewi yang mengeluarkan prasasti Sembiran AIII pada tahun 938 Saka (Brandes, 1889 : 48-49 ; Damais, 1955 : 229-230). Sampai kini belum terdapat petunjuk jelas mengenai hubungan ratu ini dengan pendahulunya, begitu pula hubungannya dengan tokoh lain. Dalam mengupayakan penjelasannya, akan dilihat kembali bagian berbahasa Jawa Kuno pada prasasti Pucangan. Dari bagian itu diketahui bahwa pada tahun 938 Saka (1016) kerajaan yang diperintah Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur diserang oleh raja Wurawari sehingga mengalami malapetaka mahahebat (pralaya). Serangan itu bertepatan dengan saat diselenggarakan upacara pernikahan Airlangga dengan putri Dharmawangsa Teguh. Dikatakan lebih lanjut bahwa Jawa pada waktu itu bagaikan lautan api dan banyak orang terkemuka gugur dalam peristiwa tersebut. Airlangga, yang berumur 16 tahun, dapat menyelamatkan diri dengan lari ke hutan diiringi pengikutnya yang sangat setia, yaitu Narottama (Sumadio dkk., 1990 : 173).
Tahun pralaya itu ternyata bertepatan dengan munculnya Ratu Sri Sang Ajnadewi sebagai pemegang tampuk pemerintahan di Bali. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikembangkan uraian hipotetik sebagai berikut. Mudah dipahami bahwa ketika dilangsungkan upacara pernikahan Airlangga dengan putri Dharmawangsa Teguh, Udayana sebagai seorang ayah, yakni ayah Airlangga, hadir di keraton Jawa Timur. Bahkan mustahil baginda ikut gugur dalam peristiwa pralaya yang telah disebutkan, dan hal itu sekaligus mengakibatkan taktha kerajaan Bali lowong secara tiba-tiba. Putra mahkota Bali pada waktu itu, yaitu Marakata, kemungkinan masih terlalu muda untuk dinobatkan sebagai raja. Pendapat itu didasarkan atas pertimbangan bahwa jika Airlangga pada tahun 1016 baru berumur 16 tahun, maka Marakata sebagai adiknya, setua-tuanya baru berumur 15 tahun, bahkan kenyataannya boleh jadi lebih muda dari itu.
Untuk memecahkan masalah lowongnya takhta kerajaan Bali, keluarga istana rupanya sepakat mengangkat seorang wali, yaitu Ratu Sri Sang Ajnadewi. Perwalian itu berlangsung sampai tidak lama sebelum Marakata mengeluarkan prasasti yang pertama pada tahun 944 Saka (1022). Apakah wali itu berasal dari Jawa Timur ataukah keluarga istana Bali? Memang dapat dipahami, jika wali itu berasal dari dan diangkat oleh keluarga istana Jawa Timur, namun kemungkinan itu sangat kecil. Kemungkinan itu dikatakan demikian karena mudah pula dipahami bahwa kondisi kerajaan di Jawa Timur pada waktu itu masih sangat lemah, situasinya masih sangat kacau, bahkan mungkin masih dalam suasana berkabung. Jika dugaan itu benar, maka kemungkinan lain yang dapat dikemukakan ialah Sri Sang Ajnadewi adalah anggota dinasti yang sedang berkuasa di Bali. Mungkin bibi Marakata atau tokoh lain yang memang pantas menduduki posisi sebagai wali.
Prasasti Sembiran A III yang dikeluarkan oleh ratu itu kembali mengenai desa Julah. Dikatakan bahwa desa ini diserang lagi oleh penjahat. Banyak penduduk mati, ditawan musuh, atau mengungsi ke desa lain. Penduduk semula sebanyak 300 kepala keluarga, tersisa hanya 50 kepala keluarga. Oleh karena itu, sang ratu pun memberikan keringanan kepada mereka dalam hal kerja gotong royong dan pembayaran beberapa jenis drwyahaji. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan bangunan sakral di Dharmakuta pun dikurangi pula (Goris, 1954a : 95). Dapat ditambahkan bahwa secara harfiah drwyahaji berarti “milik raja”(Zoetmulder, 1982a : 416). Akan tetapi, menurut konteksnya istilah itu bermakna pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak, cukai, denda, iuran, dan sebagainya, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran kerajaan.
Telah dikatakan bahwa Marakata, gelar lengkapnya Paduka Haji Sri Dharmawangsawardhana Marakatapangkajasthanottunggadewa, mengeluarkan prasastinya yang pertama yakni prasasti Batuan, pada tahun 944 Saka. Prasasti-prasasti lain yang memuat gelar raja itu ialah prasasti Sawan A I = Bila I (nomor lama 353) yang berangka tahun 945 Saka, Tengkulak A (945 Saka), dan Bwahan B (947 Saka)14.
Prasasti pertama diberikan kepada penduduk desa Baturan (sekarang Batuan di Kabupaten Gianyar). Wakil-wakil desa itu menghadap raja serta menyampaikan bahwa semenjak masa pemerintahan raja almarhum yang dicandikan di Er Wka (yang dimaksud adalah Udayana), penduduk desa Baturan ditugasi memelihara kebun raja di Er Paku dan kuil di desa Baturan. Raja Marakata memaklumi betapa beratnya tugas-tugas itu, maka sebagai imbalannya, penduduk pun dibebaskan dari pajak-pajak tertentu dan diizinkan lepas dari desa Sukhawati (sekarang Sukawati).
Isi pokok prasasti Sawan A I pada dasarnya sama dengan isi pokok prasasti Batuan, yang permohonan penduduk mengenai pengurangan beban drwyahaji dan tugas bergotong royong. Permohonan itu diajukan wakil-wakil desa Bila karena merasa cukup berat memenuhi kewajiban-kewajiban semula sebagai akibat warganya berkurang secara drastis, yakni dari semula 50 kepala keluarga menjadi hanya 10 kepala keluarga. Permohonan itu disetujui oleh raja Marakata. Prasasti Sawan A I juga memuat ketetapan tentang pembagian harta warisan, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai kerajaan yang berkunjung ke desa Bila, dan kewajiban penduduk bagi pegawai itu.
Prasasti Tengkulak A menyatakan bahwa pada tahun 945 Saka, wakil-wakil desa Songan Tambahan menyampaikan kepada raja Marakata bahwa sejak masa pemerintahan Gunapriyadharmapatni dan Udayana Warmadewa, mereka ditugasi menyelenggarakan atau memelihara katyagan (asrama pendeta) Amarawati di tepi sungai Pakrisan. Sejak titah turun, penduduk desa itu belum pernah diberikan prasasti yang memuat rincian kewajiban serta hak mereka. Supaya segala sesuatunya menjadi jelas, sehingga mereka dapat meneruskan pengabdian kepada raja dan ratu almarhum, begitu pula kepada raja yang tengah memerintah, maka mereka memohon kepada Raja Marakata agar berkenaan menganugerahkan prasasti kepada mereka. Raja pun memenuhi permohonan itu. Dalam prasasti itu ditegaskan bahwa penduduk supaya tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana sediakala (magehakna sapurbwastitinya nguni) (Ginarsa, 1961 : 5).
Berdasarkan prasasti Buwahan B (947 Saka) dapat diketahui bahwa penduduk desa Bwahan kekurangan lahan tempat menggembalakan ternak dan mencari kayu api. Wakil-wakil desa itu memohon agar diizinkan membeli sebidang hutan dekat desanya, yang semula digunakan sebagai tempat berburu oleh raja. Dikatakan bahwa raja mengabulkan permohonan tersebut. Lebih lanjut ditegaskan, agar Nayakan Buru (pejabat yang mengurusi masalah perburuan) tidak mengganggu gugat kegiatan penduduk di wilayah yang telah dibeli itu.
Masih ada sejumlah prasasti singkat yang terbit pada masa pemerintahan raja Marakata, yaitu prasasti-prasasti Kesian, Pura Sibi I (945 Saka), Kesian, Pura Sibi II (948 Saka), Kesian Pura Sibi III (948 Saka), Kesian, Pura Sibi IV dan Bangli, Pura Kehen B (nomor semula 356) tanpa angka tahun.15 Oleh karena data historis dalam masing-masing prasasti itu relatif kurang berarti bagi penggambaran aktivitas atau kebijakan raja Marakata maka pembicaraan prasasti-prasasti itu tidak diperpanjang di sini.
Dalam gelar Marakata yang telah disebutkan di depan, tidak terdapat unsur warmadewa tetapi ada unsur dharmawangsa yang mengingatkan kepada tokoh Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur. Berdasarkan kenyataan itu, apakah berarti Marakata tidak termasuk anggota dinasti Warmadewa? Keraguan itu menjadi hilang dengan adanya keterangan dalam prasasti Tengkulak A. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa Marakata adalah putra raja Almarhum yang dicandikan di Air Wka (yakni Sri Dharmodayana Warmadewa). Keterangan itu juga berarti bahwa Marakata tergolong anggota dinasti Warmadewa. Bagian teks prasasti mengenai hal itu berbunyi :
“… mangkai pwan menget ikanag karaman i songan tambahan sapanambahan, an wka haji dewata sang lumah ring air wka sajalu stri, prasiddha kumalilirig kulit kaki, siniwi ring desa banten molih tekang karaman maprarthana ri bhatara, yata hetunya papulung rahi manambah i paduka haji, umajaraken sakramanya nguni mwang pagehnyanugraha haji dewata, … (Ib.5-IÏa.2)” (Ginarsa, 1961 : 4).
Artinya :
”… kini ingatlah para tetua desa Songan Tambahan yang terikat dalam satu kesatuan pemujaan, bahwa putra raja almarhum yang icandikan di Air Wka beserta permaisurinya, telah berhasil mewarisi (takhta kerajaan) dari garis keturunan, laki-laki, dimuliakan di wilayah Banten (Bali). Supaya mereka dapat melanjutkan pengabdian kepada betara (di Air Wka) maka mereka bersama-sama menghadap paduka raja, mempermaklumkan segala sesuatu yang mereka laksanakan pada masa-masa lalu, dalam upaya mengukuhkan anugrah (baca : titah) raja yang telah almarhum,…”
Kutipan di atas menunjukkan bahwa menurut garis keturunan dari pihak ayah, Marakata termasuk dinasti Warmadewa. Akan tetapi, kenyataannya unsur warmadewa tidak digunakan dalam gelar raja itu. Sebaliknya dalam gelar itu terdapat unsur dharmawangsa, yang sebagaimana telah dikatakan, mengingatkan kepada tokoh Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur. Keadaan demikian dapat dipahami, jika diingat bahwa ibu suri Marakata, yakni Gunariyadharmapatni adalah putri Jawa Timur. Bukan mustahil Gunariyadharmapatni bersaudara kandung dengan Dharmawangsa Teguh, atau paling tidak berkerabat dekat. Unsur dharma yang terdapat dalam nama masing-masing tokoh itu dapat digunakan sebagai faktor penunjang pendapat di atas.
Dalam menanggapi gelar Marakata yang tanpa unsur warmadewa, lebih jauh dapat dikemukakan bahwa hal itu tidak mesti dipandang sebagai bukti bahwa Marakata mengingkari dirinya termasuk dinasti Warmadewa. Sebagai putra Udayana, tentu baginda menyadari kedudukannya dalam dinasti itu. Penggunaan unsur dharmawangsa dalam gelarnya, agaknya hanya masalah pilihan belaka.
Raja Marakata diganti oleh adiknya, yaitu Anak Wungsu yang memerintah tahun 971-999 Saka (1049-1077). Gelarnya sebagai raja, begitu pula nama kecil tokoh ini sesungguhnya tidak diketahui secara pasti, kecuali hendak diyakini bahwa Anak Wungsu juga merupakan nama kecil tokoh itu. Secara harfiah anak wungsu berarti ”anak bungsu”, jadi hanya menyatakan urutan kelahiran belaka. Dalam hal ini, tokoh itu adalah anak bungsu suami-istri Udayana dan Gunapriyadharmapatni. Pernyataan mengenai hal tersebut terbaca dalam sejumlah prasasti yang dikeluarkan oleh Anak Wungsu. Dalam prasasti Pandak Bandung (933 Saka) misalnya, terbaca bagian yang berbunyi ”… ”paduka haji, anak wungsunirakalih bhatari lumah i burwan, bhatara lumah i banu wka, …”(Stein Callenfels, 1926 : 14), yang artinya ”… paduka raja anak bungsu baginda berdua (suami-istri), yaitu ratu yang dicandikan di Burwan dan raja yang dicandikan di Banu Wka, …”
Dikaitkan dengan keterangan dalam prasasti Pucangan yang menyatakan bahwa Airlangga adalah putra suami-istri tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suami-istri itu berputra tiga orang, yakni Airlangga, Marakata, dan Anak Wungsu. Hal ini juga berarti bahwa Airlangga dan Anak Wungsu, seperti halnya Marakata, termasuk dinasti Warmadewa pula.
Raja Anak Wungsu memerintah Bali cukup lama, bahkan terlama di antara raja-raja pada zaman Bali Kuno, yakni selama tidak kurang dari 28 tahun. Ada 31 buah prasasti dikeluarkannya, atau yang dapat diidentifikasikan sebagai prasasti-prasasti yang terbit pada masa pemerintahannya. Sembilan belas di antara prasasti-prasasti itu memuat ”gelar” seperti disebutkan, yang lainnya tanpa muatan ”gelar” , baik karena prasasti yang bersangkutan tidak lengkap atau karena tergolong prasasti singkat. Masa pemerintahannya yang lama serta prasasti yang dikeluarkan cukup banyak dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa raja itu memerintah dengan bijaksana dan kerajaan dalam keadaan stabil. Dugaan itu ditunjang pula oleh sejumlah ungkapan yang terbaca dalam prasasti, yang pada intinya menyatakan kepekaan serta kearifan Anak Wungsu dalam melaksanakan pemerintahan.
Dalam beberapa prasasti dikatakan bahwa Anak Wungsu adalah raja yang penuh belas kasihan (gong karunya pwa pinaka swabhawa paduka haji) dan selalu memikirkan kesempurnaan serta kemakmuran kerajaan yang diperintah atau dilindunginya (nityasa kumingking sakaripurnnakna nikanang rat rinaksanira atau nityasa kumingking … subhiksa nikang rat rinaksanira). Oleh karena Anak Wugsu sangat menjunjung tinggi serta mengagungkan ajaran agama atai kebajikan (sangka ri kadharmestan paduka haji) maka baginda diibaratkan sebagai penjelmaan dharma (kebajikan) (saksat dharmam urti/saksat dharmatmajam urti/tuhutuhu dharmam urti) yang senantiasa memikirkan kesempurnaan atau terpeliharanya bangunan-bangunan suci keagamaan (nityasa kumingking sakaripurnnakna sang hyang sarbwa dharma) (cf.Sumadio dkk., 1990 : 301-302). Dapat dimengerti bahwa ungkapan-ungkapan itu mungkin bersifat hiperbolis, namun unsur kebenaran yang terkandung di dalamnya, yakni bagian yang bersifat realistis, patut mendapat perhatian yang wajar.
Telah dikatakan bahwa ada 31 buah prasasti berasal dari masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Jika isi pokok prasasti-prasasti itu diulas satu per satu, walaupun secara ringkas, maka akan menghasilkan uraian panjang yang dalam beberapa hal dapat bersifat pengulangan. Untuk menghindari hal itu, di bawah ini disajikan klasifikasi prasasti-prasasti itu berdasarkan sambandha-nya atau alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya prasasti yang bersangkutan. Ada enam alasan yang telah diketahui, yakni sebagai berikut.
1. Adanya permohonan penduduk, dengan perantara wakil-wakilnya, agar prasasti semula yang berupa ripta 16 diubah menjadi prasasti tembaga (tampraprasasti). Permohonan demikian berasal dari wakil-wakil penduduk desa (karaman) Turunan, Cintamani, Batwan, Pa (r) canigayan, Julah, para wajib pajak (anak mabwathaji), di Silihan dan Landungan, warga desa yang bertugas menjahit pakaian (mangjahit kajang) di Buyan, Anggas, serta Taryungan, dan wakil-wakil penduduk desa Bila.17
2. Adanya permohonan membuka lahan baru untuk dijadikan perdikan (sima). Permohonan semacam itu diajukan oleh wakil-wakil desa Lutungan, tokoh-tokoh pendiri (purusakara) subak Rawas, dan wakil-wakil desa Bwah.18
3. Adanya pejabat memungut rwyahaji melebihi ketentuan yang tercantum dalam prasasti. Hal ini diketahui dari laporan wakil-wakil pajak di daerah perburuan. Dikatakan bahwa para pemimpin dalam bidang-bidang tertentu (nayaka) dan para pengawas (caksu paracaksu) melakukan pungutan melebihi ketentuan dalam prasasti yang dianugrahkan raja almarhum. Wakil-wakil penduduk memohon agar masalah itu diluruskan oleh Raja Anak Wungsu. 19
4. Adanya permohonan agar ketetapan yang tercantum dalam prasasti semula ditambahi atau dilengkapi. Wakil-wkail penduduk desa Bharu (banwa Bharu) mengajukan permohonan ini dengan tujuan supaya kewajiban dan hak mereka menjadi lebih jelas.26
5. Adanya permohonan agar penduduk dianugrahi prasasti sebagai pegangan pelaksanaan hak dan kewajiban. Penduduk desa (karaman) Sukhapura telah sejak lama dituasi menyelenggarakan sebuah kompleks percandian (sanghyang dharma), tetapi belum dianugrahi prasasti. Supaya tugas-tugas mereka jelas, maka mereka memohon agar Raja Anak Wungsu berkenaan mencantumkan dalam sebuah prasasti.27
6. Adanya permohonan agar penduduk lazim menghaturkan bahan-bahan mentah untuk keperluan upacara dan menjamu pejabat atau petugas tertentu. Permohonan ini diajukan oleh wakil-wakil desa Gurguran karena mereka kekurangan tenaga untuk memasak bagi keperluan-keperluan tersebut di atas.22
Dengan singkat dapat dikatakan bahwa semua permohonan tersebut di atas dikabulkan oleh Raja Anak Wungsu, setelah melalui tahapan pertimbangan serta pembahasan yang seksama. Dalam prasasti yang bersangkutan dicantumkan pula ketetapan mengenai berbagai aspek kehidupan, misalnya aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan.
Raja Anak Wungsu diganti oleh Sri Walaprabhu yang memerintah tahun 1001-1010 Saka ( 1078-1088). Gelar lengkap raja ini berbunyi Sri Maharaja Sri Walaprabhu, terbaca dalam prasasti Babahan II (nomor lama 501). Goris menduga Prasasti Ababi A (nomor lama 447) dan Klandis (nomor lama 448) adalah juga dikeluarkan oleh raja Walaprabhu (1954a : 26 ; 1965 : 33). Perlu diperhatikan bahwa raja-raja Bali Kuno, raja inilah yang pertama menggunakan gelar maharaja setelah ratu Sri Wijaya Mahadewi yang sudah dibicarakan di depan.
Aktivitas pemerintahan raja ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut.
Dalam prasasti Klandis dinyatakan bahwa raja Walaprabhu mengizinkan desa Pakwan lepas dari desa Bangkala tetapi harus tetap menunaikan pembayaran drwyahaji sebagaimana sediakala. Betapa keagungan wibawa raja itu dapat diketahui dari ucapan-ucapan yang menggambarkan bahwa baginda bagaikan perwujudan dharma (kebajikan) yang melindungi dunia (saksat niran dharmmatmajam urti jagatpaloka), sebagai tempat rakyat berlindung (saranasraya ring praja), dan laksana satu-satunya payung yang meneduhi seluruh wilayah Pulau Bali (pinakekachatra ning balidwipamandala) (Tuuk dan Brandes, 1885 : 619-624).
Prasasti Ababi A dianugerahkan kepada karaman i Hara Babi sedangkan prasasti Babahan II, seperti halnyan prasasti Babahan I, berkenaan dengan dharma i ptung. Kedua prasasti itu tidak lengkap sehingga data sejarah yang dapat diketahui sangat sedikit.
Setelah Sri Walaprabhu, yang naik takhta kerajaan Bali adalah Paduka Sri Maharaja Sri Sakalendukirana Isana Gunadharma Laksmidhara Wijayotunggadewi. Gelar ini terbaca dalam prasasti-prasasti : Pengotan B I (1010 Saka), dan Pengotan B II (1023 Saka). 23
Goris, dalam membahas gelar yang cukup panjang itu, mengemukakan hal-hal berikut.
1. Indukirana = cahaya bulan purnama
2. Guna-dharmma = turunan dari Gunapriyadharmapatni, yakni ibu Airlangga
3. Hendak mengaku Wijaya = turunan raja Palembang (Sri Wijaya), dan
4. Hendak mengaku Uttungga, yakni turunan raja Sindok di Jawa Timur (1948 : 10).
Tampaknya, Goris hendak menyatakan bahwa sejumlah unsur gelar itu secara implisit mengandung muatan politis, khususnya yang dikemukakan dalam tiga butir terakhir. Konsep dasar jalan pikiran Goris kiranya dapat diterima, tetapi secara operasional menghubungkan unsur wijaya dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang, sebagaimana dinyatakan dalam butir ketiga, sepantasnya mendapat pertimbangan lebih cermat. Ada dua hal akan diajukan sebagai bahan pertimbangan, yang serta merta menunjukkan kekurangkuatan hipotesis Goris itu.
Pertama, sampai kini belum terdapat bukti jelas mengenai hubungan politik kerajaan Bali Kuno dengan Sriwijaya di Sumatra. Kedua, seperti telah diketahui, unsur Sriwijaya digunakan pula dalam gelar Ratu Sri Wijaya Mahadewi. Stein Callenfels, yang menghubungkan ratu ini dengan kerajaan Sriwijaya, telah dibantah oleh Damais. Dengan alasan yang tepat, Damais mengidentifikasikan bahwa ratu ini adalah putri dari Jawa Timur (1952 : 85-86). Sejalan dengan pendapat Damais itu, dengan mengesampingkan pendapatnya yang menjurus kepada penyamaan dengan putri Sindok serta ditunjang isi butir kedua dan keempat kutipan di depan, maka Sakalendukirana pun tidak perlu dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya tetapi dengan keluarga besar dinasti Isana di Jawa Timur.
Salah satu kebijakan Ratu Sakalendukirana ialah memberikan prasasti kepada pejabat Nayakanjalan. Prasasti itu diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban oleh penduduk di bawah kewenangan pejabat tersebut. Sejumlah rincian ketetapan tercantum di dalam prasasti itu, misalnya mengenai drwyahaji untuk samgat surih, upacara yang dilaksanakan pada waktu bulan mati (pjah lek), dan iuran untuk keperluan upacara besar (mahabanten).
Ratu Sakalendukirana diganti oleh Paduka Sri Maharaja Sri Suradhipa. Baginda berkuasa tahun 1037 : 1041 Saka (1115-1119) dengan mengeluarkan prasasti-prasasti Gobleg, Pura Desa III (1037 Saka), Angsari B (1041 Saka), Ababi, Tengkulak D dan Prasasti Tamblingan, Pura Endek III.24 Sebagian di antara prasasti-prasasti itu sudah aus dan tidak terbaca lagi.
Berdasarkan permohonan wakil-wakil pamong dharma (sejenis bangunan suci) di Air Tabar dapat diketahui bahwa raja memberikan izin kepada mereka memperbaharui (umanari) prasastinya. Izin itu diberikan karena prasasti semula yang tertulis pada daun rontal (ripta) telah rusak dan tidak terbaca lagi (awuk munggwing ripta tan wnang winaca). Selanjutnya, raja menekankan supaya isi prasasti itu dipatuhi oleh segenap penduduk sebagaimana mestinya. Semua hal itu disebutkan dalam prasasti Gobleg, Pura Desa III.
Pada tahun 1041 Saka, sesuai dengan isi pokok prasasti Angsari B, raja Suradhipa memberikan prasasti kepada dharma di Sukhamerta yang termasuk wilayah desa Latengan. Segala ketetapan yang tercantum di dalamnya supaya ditaati oleh penyelenggara pertapaan di kompleks dharma di Sukhamerta. Pertapaan ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Tabanendra Warmadewa.
Setelah berakhir masa pemerintahan raja Suradhipa, secara beruntun memerintah di Bali empat orang raja yang menggunakan unsur jaya dalam gelarnya, yaitu (1) Paduka Sri Maharaja Sri Jayasakti tahun 1055-1072 Saka (1133-1150), (2) Paduka Sri Maharaja Sri Ragajaya tahun 1077 Saka (1155), (3) Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus tahun 1099-1103 Saka (1178-1181), dan (4) Paduka Sri Maharaja Haji Ekajayalancana beserta ibunya yaitu Paduka Sri Maharaja Sri Arjaryya Dengjayaketana yang mengeluarkan prasastinya pada tahun 1122 Saka (1200). Birokrasi pemerintahan keempat raja inilah yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Berdasarkan hal itu maka uraian mengenai aktivitas atau kebijakan yang dilaksanakan oleh raja-raja tersebut tidak diperpanjang pada bagian ini.
Hubungan kekeluargaan di antara mereka tidak diketahui secara pasti. Walaupun demikian, berdasarkan kelaziman dalam sistem pergantian kepala negara suatu kerajaan tradisional serta digunakannya unsur jaya dalam gelar masing-masing raja itu maka kemungkinan besar hubungan antara raja yang satu dan penggantinya merupakan hubungan ayah dengan anaknya. Kalau tidak demikian, paling tidak mereka dipertalikan oleh hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.
Perlu diperhatikan bahwa masa pemerintahan keempat raja itu hampir sezaman dengan masa pemerintahan raja-raja Jayabhaya (1057 -1079 Saka), Sarweswara (1081 Saka), Aryeswara (1091-1093 Saka), Kroncaryadhipa atau Gandra (1103 Saka), Kameswara (1104-1107 Saka), dan Kertajaya atau Srengga (1116-1127 Saka) di kerajaan Kadiri di Jawa Timur (cf. Damais, 1952 : 66-71 ; Sumadio dkk., 1990 : 267-272, 306). Hal yang menarik perhatian pula, sebagaimana telah dikatakan, ialah adanya unsur jaya digunakan pada keempat gelar raja Bali Kuno dan paling sedikit pada dua nama raja Kadiri tersebut di atas. Adanya unsur yang sama itu rupanya bukan semata-mata bersifat kebetulan tetapi juga menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka. Kemungkinan adanya hubungan kekerabatan di antara mereka diperkuat oleh keterangan dalam kitab Bharatayuddha. Dalam kitab itu dikatakan bahwa raja Jayabhaya sempat meluaskan kekuasaannya ke Indonesia bagian timur dan tidak ada pulau yang sanggup mempertahankan diri dari kekuasaan Jayabhaya (Krom, 1956 :154-155 ; Warna dkk., 1990 : 2-3).
Sejak berakhirnya kekuasaan Ekajayalancana sampai dengan akhir masa Bali Kuno, masih terjadi lima kali pergantian raja. Secara berturut-turut dinobatkan Sri Wirama (1126 Saka), Adidewalancana (1182 Saka), Sri Mahaguru (1246-1247 Saka), Walajayakrrttaningrat (1250 Saka), dan Sri Astasura Ratnabhumibanten (1259-1265 Saka).
Sri Wirama, lengkapnya Bhatara Parameswara Sri Wirama tercantum dalam prasasti Bangli, Pura Kehen C (1126 Saka) (Stein Callenfels, 1926 : 56-59). Dalam prasasti itu disebutkan tiga tokoh historis sebagai berikut.
1. Bhatara Guru Sri Adikuntitekata, yakni permaisuri raja yang telah almarhum. Goris juga menyebut tokoh ini dengan Bhatara Guru I (1965 : 43).
2. Bhatara Parameswara Sri Wirama, yang juga disebut Sri Bhanadhirajalancana, putra (wija) Sri Adikuntiketana.
3. Bhatara Sri Dhanadewiketu, yaitu permaisuri (rajawanita) Sri Dhanadhirajalancana.
Berdasarkan keterangan dalam butir ketiga, khususnya kata rajawanita, yang digunakan untuk menyebut istri Sri Wirama, maka berarti raja yang sesungguhnya adalah Bhatara Parameswara Sri Wirama. Kendati demikian, yang bertitah langsung kepada penduduk adalah Sri Adikuntiketana (Stein Callenfels, 1926 : 56). Titah tu disampaikan kepada wakil-wakil desa Bangli (karaman i bangli) sewilayah desanya, agar mereka tidak mengungsi lagi ke desa lain. Sebaliknya, mereka diperintahkan supaya kembali ke desanya serta menyelenggarakan asrama (mandala) Lokasarana yang sempat sepi dan tidak terurus. Dalam prasasti itu dicantumkan pula aturan tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penduduk Bangli.
Antara Raja Sri Wirama (1126 Saka) dan raja berikutnya, yaitu Bhatara Parameswara Hyang ning Hyang Adidewalancana (1182 Saka) terdapat masa kosong (power vacuum) selama tidak kurang dari 56 tahun. Belum terdapat petunjuk yang jelas mengapa hal itu terjadi.
Tidak banyak dapat dikemukakan mengenai raja Adidewalancana. Baginda mengeluarkan sebuah prasasti, yaitu prasastiBulihan B (1182 Saka), yang dianugrahkan kepada wakil-wakil desa Bulihan (karaman i bulihan) (Goris, 1954a : 41-42). Selain itu beliau juga mengeluarkan prasasti Pangsan yang dianugrahkan kepada pariman i nungnung.
Setelah masa pemerintahan raja Adidewalancana, terdapat lagi masa tanpa raja selama lebih kurang 64 tahun, yakni tahun 1182-1246 Saka (1260-1324). Pada periode itu terbit hanya dua buah prasasti, yaitu prasasti Pengotan E (1218 Saka) dan Sukawana D (1222 Saka), atas nama Kbo Parud (putra Ken Demung Sasabungalan). Tokoh itu berkedudukan sebagai rajapatih, bukan sebagai raja (Goris, 1948 : 11 ; 1954a : 42). Keadaan ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan keterangan yang dapat disimak 32 dari isi pupuh 42 bait 1 kitab Nagarakrtagama. Di sana dikatakan bahwa pada tahun 1206 Saka (1284) Raja Krtanagara (dari Singhasari) berhasil menaklukkan Bali serta menawan raja-raja Bali (Pigeaud, 1960a : 32 ; 1960b : 48 ; Slametmulyana, 1979, 294). Dalam sumber itu tidak disebutkan nama atau gelar raja Bali yang ditawan. Dengan alasan yang kurang jelas, Ginarsa menduga bahwa raja itu adalah Adidewalancana (1968 : 27). Dugaan itu akan menjadi benar apabila raja itu memerintah paling sedikit selama 24 tahun setelah menerbitkan prasastinya yang berangka tahun 1182 Saka (1260).
Kedudukan Kbo Parud sebagai rajapatih boleh jadi berlangsug sampai setelah Krtanagara dikalahkan oleh Raja Jayakatwang dari Kadiri, bahkan mungkin sampai pada masa-masa awal kerajaan Majapahit. Kedudukannya itu tampaknya baru berakhir setelah Bhatara Guru II (Bhatara Sri Mahaguru) dinobatkan sebagai raja di Bali pada tahun 1256 Saka (1324), atau beberapa tahun sebelum penobatan itu. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa Bali selama itu berada di bawah pengawasan kerajaan yang tengah berkuasa di Jawa Timur.
Identifikasi Raja Bhatara Guru II atau Bhatara Sri Mahaguru sesungguhnya masih mengandung permasalahan. Ada tiga buah prasasti dikeluarkan oleh raja itu, tetapi memuat gelarnya secara tidak konsisten. Dalam prasasti Srokadan (1246 Saka)25 baginda disebut Paduka Bhatara Guru yang memerintah bersama-sama dengan cucunya (putunira), yakni Paduka Aji (baca : Haji) Sri Tarunajaya. Dalam prasasti Cempaga C (1246 Saka) disebut dengan gelar Paduka Bhatara Sri Mahaguru (Stein Callenfels, 1926 : 50). Dan dalam prasasti Tumbu (1247 Saka) disebut Paduka Sri Maharaja, Sri Bhatara Mahaguru, Dharmmotungga Warmadewa (baca : Paduka Sri Maharaja Sri Bhatara Mahaguru Dharmottungga Warmadewa) (Goris, 1965 : 45).
Bhatara Guru II rupanya mangkat sebelum tahun 1250 Saka (1328). Dugaan itu dikemukakan karena pada tahun 1250 Saka, sebagaimana tertera dalam prasasti Selumbug (Stein Callenfels, 1926 : 68-70), yang memerintah di Bali adalah Paduka Bhatara Sri Walajayakrtaningrat. Raja ini memerintah bersama-sama dengan atau dibantu oleh ibunya yang bergelar Paduka Tara Sri Mahaguru. Mengingat kata tara (baca : tara) dapat berarti ”janda atau duda”, di samping juga berarti ”suami atau istri” (Damais, 1959 : 690), maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Paduka Tara Sri Mahaguru kemungkinan besar adalah janda almarhum Bhatara Guru II.
Selain itu, kiranya dapat disepakati bahwa kata tarunajaya pada hakikatnya bermakna sama dengan walajaya. Kendatipun demikian, masih diperlukan kehati-hatian sebelum menyamakan tokoh Tarunajaya dalam prasasti Srokadan dengan Walajayakrtaningrat dalam prasasti Selumbung. Kehati-hatian itu diperlukan karena Tarunaja dikatakan sebagai cucuk sang suami (yaitu Bhatara Guru II) dan Walajayakrtaningrat dikatakan sebagai putra sang permaisuri (yaitu paduka Tara Sri Mahaguru). Pernyataan terakhir ini menjadi lebih kuat, jika Bhatara Guru II dan Paduka Tara Sri Mahaguru pada mulanya memang merupakan pasangan suami-istri.
Atas dasar gambaran yang telah disajikan, dengan singkat dapat dikatakan bahwa bagaimanapun juga hubungan kekeluargaan mereka berdua belum dapat dijelaskan secara meyakinkan. Sumber-sumber sejarah yang muncul pada masa-masa mendatang diharapkan dapat menerangkan hal itu.
Dari prasasti Selumbung yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa Raja Walajayakrtaningrat beserta ibunya memberikan anugrah prasasti kepada tetua desa Salumbung (karaman ing salumbung). Dalam prasasti itu ditetapkan pelbagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh penduduk bagi bangunan suci Sang Hyang Candri ring Linggabhawana. Penganugerahan prasasti itu disaksikan pula oleh para pejabat tinggi kerajaan.
Raja Walajayakrttaningrat dan ibunya digantikan oleh Paduka Bhatara Sri Astasura Ratnabumibanten (baca : Paduka Bhatara Sri Astasura Ratnabhumibanten). Gelar ini terbaca dalam prasasti Langgahan yang berangka tahun 1259 Saka (Goris, 1954a : 44 ; Damais, 1955 : 99). Prasasti ini mencatat bahwa pada tahun 1259 Saka raja menetapkan pelbagai drwyahaji yang mesti dibayar oleh penduduk di wilayah pertapaan Langgaran. Batas-batas wilayah pertapaan dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang menyaksikan penganugerahan prasasti itu disebutkan pula di dalamnya. Pada bagian akhir prasasti terdapat sumpah kutukan (sapatha) yang pada intinya mengharapkan agar orang-orang yang melanggar ketetapan dalam prasasti itu mendapat mala petaka setimpal.
Dapat ditambahkan bahwa di Pura Tegeh Koripan (di puncak Gunung Penulisan) tersimpan sebuah arca yang bagian belakang arca itu terdapat prasasti yang terdiri atas sembilan baris tulisan dan keadaannya telah sangat aus. Pada baris ke delapan terdapat bagian yang berbunyi ”…t (asu) raratnabumi…” (Stutterheim, 1929 : 79). Belakangan, Damais membaca bagian itu sebagai berbunyi ”(–)—stasura ratnabumi banta,…”(1955 : 129) dan Goris membaca astasura-ratna bumi-banten (1954a : 44). Di atas prasasti terdapat candra sangkala berupa empat gambar, yakni paling depan tidak jelas karena sudah pecah, berikutnya gambar mata (dengan nilai 2), puluhannya parasu (kapak) yang bernilai 5, dan terakhir tidak terang, mungkin gunung (bernilai 7) atau laut (bernilai 4). Berdasarkan data itu, maka angka tahun prasasti tersebut mungkin 1254 atau 1257 Saka (Stutterheim, 1929 : 79). Di pihak lain, menurut perhitungan yang diterapkannya, Damais berpendapat bahwa prasasti itu berangka tahun 1352 Saka (1439) (1955 : 129-130). Jika arca tempat prasasti itu berangka tahun 1352 Saka (1430) (1955 : 129-130). Jika arca tempat prasasti itu ditulis adalah arca perwujudan Astasura Ratnabhumibanten, yang dibuat sekitar upacara sraddha-nya, maka pendapat Damais lebih beralasan.
Enam tahun setelah Astasura Ratnabhumibanten mengeluarkan prasasti Langgahan (1259 Saka), yakni pada tahun 1265 Saka (1343) ekspedisi tentara Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada menyerang Bali. Penyerangan itu berhasil menaklukkan Bali. Goris menyatakan bahwa dengan takluknya Bali kepada Majapahit maka berakhirlah kerajaan Bali Kuno yang merdeka (1965 : 47).
Kontak perang antara Bali dan Majapahit agaknya didahului dengan suasana tidak harmonis. Betapa tidak senangnya pihak Majapahit terhadap raja Bali dapat diketahui dari hasil goresan pena Mpu Prapanca dalam kitab Nagarakrtagama. Pupuh 49 bait 4 kitab itu menggambarkan sebagai berikut :
”muwah rin sakabdesu masaksi nabhbhi,
Ikan bali nathanya dussila niccha
Dinon in bala bhrasta sakweh nasa
Ars salwir i dusta mandoh wisathta,”
(Pigeaud, 1960a : 36).
Artinya :
”Selanjutnya pada tahun Saka panah-musim-mata-pusat (1265 Saka), kepada raja Bali yang rendah budi dan hina dina dikirimlah tentara untuk membasmi, hancurlah semuanya, ketakutan semua penjahat (lalu) lari menjauh (cf. Slametmulyana, 1979 : 297 ; Pigeaud, 1960c : 54).

Dari : Museum Purbakala Bali, 31 March 2009

Posted by I Wayan Ardika

« Entri lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.