Bias Putih dalam Bisu ..

Bagi yang kangen sama topik-topik Bias Putih, silakan nikmati kebisuannya sekarang ini

byas putih

Bias Putih is a 300 Bias Putih is a 300 meter-long strip of white sandy beach flanked by two lush hills in Bugbug village, Karangasem, some two and a half hours drive east of the island’s capital Denpasar.

Its scenic beauty and unspoiled shoreline have drawn an increasing number of visitors, foreign as well as domestic, in the last couple of years. “Many foreign visitors praised the beach for its deep, crystal blue water,” a local I Gusti Ngurah Cakra said. Cakra is the owner of Relax, one of the beachside cafes in Bias Putih. Cakra and his wife, Ayu Murniasih, opened the cafe in 2005 following the second terrorist attack that paralyzed the island’s tourism industry, depriving Cakra of his former job as a freelance driver at the island’s tourist haven of Kuta.

There are eight beachside cafes in Bias Putih now and all were built on state-owned plots of land. The cafes’ owners only have permits to use the land on a temporary basis.  Apparently, the end of that temporary status has came much faster than Cakra and the other cafe owners would have expected.  There is a plan to transform the area into an expensive world-class tourism resort comprises an 18-hole golf course on 124 hectares plot of land with swimming pools, shopping arcades and a five-star hotel. The investor is PT Bali Bias Putih, which is owned by Korean businessman, Yu Bong Yi.

The project will be upmarket, straddling two villages, Bugbug and Perasi, costing around Rp 1.427 trillion (about US$157m). The company’s local executive, Candra Gunawan approached the Karangasem administration last July to discuss project start-up.  The cafes will be demolished once the resort’s construction starts.  “If the construction starts then what should we do, what kind of job must we do to sustain the lives of our families ?,” Cakra asked.

Head of the Desa Pekraman (customary village) Bugbug,  I Wayan Mas Suyasa confirmed the existence of the plan, stating that the plan had existed since 1990. The economic crisis had delayed implementation. However, he stressed, the plan would soon be put into operation by a new investor — PT Bali Bias Putih.  The originally proposed investor in the 1990s, Suyasa revealed, had been PT Lupita Pusaka through its subsidiary, PT Sanggraha Bias Putih. Suyasa showed a letter of agreement between the company and the customary village. In the agreement, the company rented the village’s land for a period of 30 years.  “The global economic crisis and the first Gulf War hampered the company’s plan to construct the resort,” Suyasa said.

Enter the new investor, PT Bali Bias Putih with a new 30 year-long land lease. The village has signed the contract and PT Bali Bias Putih’s executives have also promised that they will buy up the remaining years of the old contract from PT Sanggraha Bias Putih. If they do this then PT Bali Bias Putih would have the right to manage the land for 42 years.   As compensation for the right to manage the land, the company will pay an annual rent of up to Rp 600 millions per hectare.

“The lands leased to the company include private property, village property and customary village property,” Suyasa said. Bugbug village received the proposal on the project some two months ago. Both villages signed an MoU with the investor. “We have received a cash deposit of Rp 1 billion from the investor as a token of the investor’s seriousness in carrying out the project,” Suyasa stated.  The fund had been distributed to the two villages with Bugbug village receiving Rp 650 millions and Perasi receiving the remaining cash.

“The construction stage hasn’t been started yet because the new investor is still negotiating with the old investor on the old contract,” he added.  Yet, he was optimistic that the project would be started in the near future. The local administration had given the project the green light and the locals had unanimously gave their consent, Suyasa asserted.

It turned out that he wasn’t quite right. Several locals still have reservations about the project. Cakra is one of them. For him, it’s not only a matter of losing his beachside cafe.  “I am worried that a project of this magnitude would significantly alter the atmosphere of this place. I don’t want that my village ends up like Kuta, which no longer has an atmosphere of Bali-ness,” he said.   Another concerned local is I Ketut Pono, an elderly fisherman from Baruna hamlet in Bugbug village. He owns 80 acres of beachside property and refused to rent it to the investor.

“The investor’s offer was too low, only Rp 100 millions per year per acre,” he said of the offer made by the old investor. The new investor hasn’t made any offer yet. Pono himself had already given his consent to an offer presented by a Dutch national Hendrick S Blom, who was willing to pay Rp 7.2 billion for a 30 year lease of Pono’s property. Pono signed the Letter of Intent on this contract a few months ago. “But I have yet to receive any money,” he said.

Sources : The Jakarta Post, Posted by : I Wayan Ardika

Wacana Ngaben Massal di Bugbug

Di kalangan prajuru dan masyarakat Desa Adat Bugbug telah bergulir wacana pelaksanaan Ngaben massal, sebagai pengganti tradisi pengabenan yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat adat Desa Bugbug. Sebenarnya dari segi pedewasan sebagaimana tercantum dalam awig-awig Desa Adat Bugbug, ‘pawos 60 (2a) : Panamayan Pengabenan ngamasa Sasih Karo manut pangembak Desa’, sejatinya sudah menyiratkan pelaksanaan ngaben massal, yang mana seluruh masyarakat Desa adat Bugbug melaksanakan upacara pengabenan pada hari yang sama secara bersama-sama satu kali dalam setahun yakni pada Sasih Karo mengacu pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Desa Adat.  Hanya saja secara teknis, pelaksanaan upacara ngaben masih dilaksanakan secara mandiri yang dibantu oleh masyarakat lainnya berdasarkan lelintihan.  Peranan memassalkan pengabenan yang dimiliki oleh Desa Adat Bugbug selama ini masih pada tahap : pendaftaran peserta pengabenan, ketika dilaksanakannya upacara ngulapin di Pura Dalem, dan upacara marerapuh dalam kaitan usai pelaksanaan pengabenan menyongsong pelaksanaan upacara suci lainnya.  Guna dapat memberi kajian lebih mendalam atas bergulirnya wacana ini, sebagai sumbang saran, alangkah baiknya kita kaji secara detail, apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan ngaben massal ini jika dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan Desa Adat Bugbug.

Secara materi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan ngaben massal dapat meringankan beban biaya bagi warga yang melaksanakannya. Sebagaimana rancangan Pesamuhan Agung PHDI yang dilaksanakan di bulan November 2007 yang mengagendakan ‘Meneguhkan Semangat Kebersamaan, memasyarakatkan penyelenggaraan yadnya sederhana dan dilaksanakan secara bersama-sama, forum itu merupakan kesempatan, para intelektual Hindu kembali mengetuk ruang kesadaran umat bahwa semua tingkatan upacara-upakara dalam yadnya : utama, madya dan kanista, memiliki esensi dan substansi yang sama.

Sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, nilai kesuksesan dari pelaksanaan upacara-upakara dalam yadnya itu tidak ditakar dari kemegahan dan kemeriahan secara fisik serta besaran nominal rupiah yang dihabiskan. Tetapi, lebih ditentukan dari keikhlasan dan rasa bakti yang mendasari pelaksanaan yadnya tersebut. Dengan kata lain, upacara-upakara yadnya itu bukanlah ajang untuk show of force, pamer kekayaan maupun gagah-gagahan. Sebab, segala kemegahan dan kemeriahan yadnya itu akan nirdon (tidak berarti dan tidak bermanfaat) jika dilaksanakan dengan keterpaksaan alias tidak didasari oleh niat tulus ikhlas dan rasa bakti.

Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Drs. Ketut Wiana, M.Ag. tidak menampik bahwa tidak sedikit dari umat Hindu di Bali masih menafsirkan konsep tiga tingkatan yadnya itu secara keliru. Ditegaskan, semua tingkatan yadnya — utama, madya dan kanista — sejatinya memiliki esensi dan substansi yang sama. Sayang, belum semua umat memahami hal itu. Masih banyak umat yang merasa belum puas sebelum melaksanakan yadnya pada tingkatan utama.

Meskipun untuk bisa menggelar yadnya itu mereka harus memaksakan diri dengan cara berutang kiri-kanan, menjual tanah warisan dan sejenisnya. Pelaksanaan yadnya dengan memaksakan diri, misalnya, kerapkali terjadi pada penyelenggaraan pitra yadnya — ngaben — yang memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Namun, mereka yang memiliki dana yang serba terbatas pun sejatinya tetap bisa melaksanakan kewajiban memuliakan arwah para leluhur itu dengan menggelar upacara ngaben secara bersama-sama/massal yang lebih dikenal sebagai ngaben ngerit atau ngaben ngemasa.

Meskipun dilaksanakan secara massal, upacara ngaben itu tetap memiliki esensi dan substansi yang sama dengan ngaben niri (ngaben yang dilaksanakan sendiri ). Parisada perlu terus merekomendasikan hal ini agar pemahaman umat makin mantap bahwa semua tingkatan yadnya itu sama nilainya sebagai untuk memuliakan arwah para leluhur serta persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ujarnya.

Adanya persepsi bahwa ngaben ngerit lebih rendah nilainya dari ngaben niri, kata Wiana, merupakan persepsi yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Dikatakan, persepsi itu justru merupakan sebuah ironi. Pasalnya, ngaben massal sejatinya merupakan upacara pitra yadnya yang sangat ideal dan sangat menyentuh substansi dari upacara itu sendiri. Dalam bahasa Sansekerta, kata upacara itu berarti mendekat. Sehingga dengan ngaben massal itu, kita sejatinya tidak hanya mendekatkan diri secara vertikal (niskala) kepada Ida Sang Hyang Widhi guna mengantarkan arwah leluhur kita ke tempat yang lebih baik. Tetapi secara niskala juga akan terjadi pendekatan diri antarkelompok atau antarmasyarakat karena yadnya itu diselenggarakan secara bersama-sama. Dari segi substansi, ngaben massal itu sangat ideal karena terkandung tiga pendekatan di sana. Pendekatan kepada Tuhan, pendekatan kepada sesama manusia dan pendekatan kepada alam karena flora-fauna yang dipergunakan sebagai sarana bebantenan pada upacara itu bersumber dari alam.

Ngaben Satwika
Menurut Wiana, ngaben massal jelas memiliki banyak sisi positif. Karena penyelenggaraannya bersifat kolektif, ngaben massal jelas mencuatkan nuansa kebersamaan dan persaudaraan yang sangat kental serta bermakna kesetaraan seperti yang diajarkan kitab suci Wedha. Sisi positif lainnya, biaya pelaksanaan upacara pun terasa jauh lebih ringan karena ditanggung bersama-sama. Sebagai perbandingan, ngaben niri boleh jadi bisa menghabiskan dana hingga Rp 100 juta dan sudah tentu nilai nominal sebesar itu sangat tinggi untuk ukuran masa kini di mana kondisi perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan.

Tetapi dengan ngaben massal yang melibatkan 100 keluarga, misalnya, dana itu akan terasa cukup ringan. Kalau ngaben massal ini ditumbuhkembangkan, keluarga yang hanya punya dana Rp 1 juta pun bisa melaksanakan upacara pitra yadnya sebagai bentuk kewajibannya untuk para leluhur. Sisi positif lainnya, warga juga bisa menggunakan waktunya secara efektif untuk kegiatan-kegiatan lainnya mengingat permasalahan yang dihadapi makin kompleks dan kompetisi antarmasyarakat untuk mendapatkan sumber penghidupan makin ketat. Jadi, waktunya tidak terlalu banyak tersita untuk kegiatan ngayah karena upacara ngaben sudah dilakukan secara massal, tegasnya.

Ia menambahkan, konsep kebersamaan dan kesederhanaan yang terkandung dalam ngaben massal itu juga bisa diterapkan pada upacara lainnya seperti upacara potong gigi, petik rambut dan sejenisnya.

Wiana menambahkan, ngaben massal sejatinya merupakan upacara yang sangat tinggi tingkatannya. Dalam lontar Sundarigama Pengabenan disebutkan secara tegas bahwa upacara ngaben yang paling satwika atau utama adalah ngaben ne mula di tengah (sangat sederhana) yang tercermin dalam pelaksanaan ngaben massal. Konsep ngaben sederhana ini dipopulerkan oleh Ida Pedanda Made Sidemen. Meskipun secara fisik kemasan ngaben itu relatif sederhana, tapi secara harafiah sangat substansial karena di dalamnya juga terkandung semangat kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan yang kokoh. Jadi, ngaben massal sejatinya lebih sesuai dengan kitab suci, tegasnya.

Ngaben Masa Depan
Secara terpisah, Peneliti dan Konsultan Adat Bali Wayan P. Windia berpendapat bahwa format ngaben massal merupakan pilihan terbaik untuk pelaksanaan upacara di masa depan. Format ngaben ini sangat ideal untuk ditumbuhkembangkan karena terbukti memberikan banyak keuntungan. Pertama, biaya yang disiapkan oleh warga yang ngaben relatif lebih kecil karena sebagian besar sarana dan prasarana ngaben dibuat satu untuk semua.

Kedua, biaya bagi warga yang tidak ngaben juga jauh lebih kecil karena kewajiban mengeluarkan patus juga hanya satu untuk semua. Ketiga, dapat menghemat waktu dan tenaga karena segalanya diatur panitia banjar dengan pola satu untuk semua. Keempat, tidak mengganggu warga yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta karena lebih mudah mengatur waktu termasuk memohon cuti. Kelima, upacara ngaben memerlukan sarana tumbuh-tumbuhan (kelapa, pisang, bambu dan sebagainya) yang lumayan banyak.

Dengan ngaben ngemasa, lebih memungkinkan bagi tumbuh-tumbuhan untuk hidup dan berkembang secara wajar dan sehat sebelum mereka harus turut berkorban demi kepentingan upacara tersebut. Namun harus diingat, ngaben ngemasa dengan cara satu untuk semua itu relatif sulit dilaksanakan di desa pakraman nyatur (terdiri atas empat kasta) dan belum ada persepsi yang sama mengenai perbedaan kasta, katanya mengingatkan.

Berdasarkan pengamatan, format ngaben massal yang diterapkan di Bali selama ini bisa dikelompokkan jadi dua. Pertama, ngaben massal pada dasarnya dilaksanakan dengan cara yang persis sama dengan ngaben niri (ngaben sendiri) tetapi dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Konsekuensinya, krama banjar yang diharapkan memberi bantuan bagi pelaksanaan upacara ngaben semacam ini jadi bingung dan kacau. Untuk menghindari hal ini, biasanya anggota banjar dibagi sesuai dengan jumah warga yang melaksanakan upacara ngaben.

Kalau jumlah yang ngaben sedikit dan anggota banjar lumayan banyak, maka masing-masing warga yang ngaben mendapatkan bantuan banjar yang lumayan banyak juga. Sebaliknya kalau yang ngaben banyak sedangkan jumlah warga banjar sedikit, maka masing-masing akan mendapatkan bantuan banjar dalam jumlah terbatas. Kesulitan lainnya, ada hubungan dengan patus (bantuan materi) kepada warga yang melaksanakan upacara. Masing-masing warga akan mengeluarkan patus sesuai dengan jumlah warga yang ngaben. Kalau kewajiban patus senilai Rp 25.000, sedangkan jumlah warga yang ngaben 30 orang, maka warga banjar akan mengeluarkan patus sekitar Rp 750.000 per KK.

Kedua, ngaben massal yang dilaksanakan bukan sekadar pada waktu yang bersamaan tetapi benar-benar dengan cara satu untuk semua. Artinya, upacara dilaksanakan pada waktu, tempat, cara dan oleh panitia yang sama. Sarana dan prasarana upacaranya dibuat sedemikian rupa sehingga mencerminkan semangat satu untuk semua. Unsur tertentu dari upacara yang sama sekali tidak mungkin untuk disatukan, barulah dibuat oleh masing-masing anggota.

Perbandingan : praktisnya Ngaben Kinembulan di Celuk
Seperti halnya desa pakraman lainnya di Bali, krama Hindu di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianyar pada mulanya juga mengenal ngaben niri (melaksaakan upacara ngaben sendiri) dan ngaben massal (melaksanakan upacara ngaben secara bersamaan). Ngaben niri biasanya dilaksanakan untuk para pemangku Pura Kahyangan Tiga. Menyangkut biaya dan yang lainnya ditanggung oleh desa pakraman di mana pelaksanaan kerjanya digarap oleh banjar. Ini sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa beliau selama mengabdi di desa/banjar adat/pakraman.  Wakil Ketua Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali yang juga krama Desa Pakraman Celuk I Gede Suartika, S.H., M.M. mengatakan Desa Pakraman Celuk sebenarnya sudah melaksanakan ngaben massal sejak puluhan tahun silam. Hanya, pelaksanaannya di era sekarang jauh lebih praktis. ”Sesuai awig-awig yang berlaku, pelaksanaan ngaben massal di Celuk dilaksanakan paling cepat setiap tiga tahun sekali dengan perkecualian bagi pemangku kahyangan tiga dan sulinggih/wiku yang tidak terikat oleh ketentuan itu,” katanya. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati ini, ngaben massal di Celuk kini dikenal dengan istilah ngaben kinembulan. Upacara pitra yadnya ini terakhir kali digelar 2006 lalu yang diikuti oleh 36 sawa (mayat yang diupacarai). Sesuai arti kata kinembulan yakni bersama, apa pun sarana dan prasarana upacara yang dapat dipakai bersama dibuat hanya satu untuk dipakai bersama.  Seperti contoh, sanggah surya, bale salunglung, damar kurung termasuk juga sulinggih/pendeta yang memimpin pelaksanaan upacara juga satu. Sementara yang tidak mungkin kinembulan seperti tirta pengentas, tirta kawitan, kajang kawitan dan sebagainya diupayakan sendiri oleh masing-masing keluarga yang tergabung dalam ngaben kinembulan.  Pada ngaben kinembulan, pelaksanaannya tidak lagi oleh mereka yang melaksanakan upacara ngaben tapi dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh banjar adat. Dengan demikian, banjar adat seolah-olah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan upacara tersebut. Pelaksanaan upacara yang terkonsentrasi di satu tempat ditambah panitia banjar yang juga satu, memberikan kemudahan bagi seluruh krama banjar dalam memberikan bantuan tenaga maupun bantuan materi (patus).  ”Tidak ada lagi istilah ‘membagi’ banjar, karena semuanya terkonsentrasi pada panitia banjar. Bantuan tenaga dan materi cukup hanya satu yakni kepada panitia dan bukan kepada warga masyarakat yang kebetulan melaksanakan upacara tersebut,” katanya.  Pada ngaben kinembulan, katanya, ucapan terima kasih (sangu) berupa hidangan kepada seluruh anggota banjar dalam bentuk isin sok dan tegak ditiadakan. Diganti dengan jokotan atau semacam makan jalan. Hal ini memudahkan dan memberi keringanan kepada seluruh anggota banjar, karena tidak harus terlalu sibuk dalam menyiapkan hidangan atau tetandingan. Tenaga yang ada dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan kelengkapan upacara saja.  Karena segala jenis pekerjaan sudah diatur oleh panitia banjar sedemikian rupa efisien, maka penjadwalan kerja (baik siang maupun malam) juga disesuaikan dengan waktu bagi seluruh warga banjar.  Zaman dulu dikenal istilah ngetut patempungan yakni memberikan hidangan kepada teman atau keluarga yang berkenan memberikan bantuan sebagai ucapan terima kasih. Pada ngaben kinembulan ini disepakati meniadakan kegiatan itu. Panitia ngaben dan anggota banjar hanya menyiapkan hidangan atau daging untuk keperluan upacara, hidangan untuk pendeta yang akan muput upacara dan orang atau pejabat tertentu yang ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ngaben kinembulan tersebut. Jadi, segalanya jadi lebih praktis, efisien dan hemat biaya. Format ngaben kinembulan terbukti memberikan banyak keringanan dan kemudaan baik bagi warga yang melaksanakan upacara ngaben maupun bagi warga yang membantu pelaksanaan upacara tersebut.


Bagaimana Teknis Ngaben Massal di Desa Adat Bugbug ?
Pemaparan secara rinci sebagaimana tulisan di atas, tentu mengandung idealisme baik secara materi, maupun teknis operasional yang hendak dicapai. Mumpung masih tahap wacana, marilah kita masuk ke situasi terkini dan senyatanya di Desa Bugbug sendiri kaitannya dengan hal-hal yang bersifat teknis dan operasional, sehingga kita dapat memetakan berbagai kendala yang ada. Mengedepankan berbagai masalah dalam hal ini bukan berarti mengedepankan hal-hal yang negatif, tetapi untuk bisa menuntun kita mencari solusi-solusi atas masalah yang mungkin timbul. Ini juga bertujuan untuk mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin timbul pada saatnya nanti.

Ngirit, Hemat, Efisien, bukan pelit …
Sebagaimana uraian di atas, benar adanya pelaksanaan ngaben masal ini dapat meringankan biaya pengabenan dengan sangat signifikan. Karena, segala biaya-biaya yang terkait dengan ‘yang keteben lakune’ bisa diefisienkan. Pelaksanaan ngaben masal juga akan sangat membantu warga yang kurang mampu yang bahkan notabene belum pernah melaksanakan upacara pengabenan hingga puluhan tahun lamanya dengan jumlah sawa yang mencapai hingga puluhan jumlahnya. Tentu akan menjadi sangat ideal jika banjar adat atau desa adat dapat menjadi problem solver bagi warga yang mengalaminya.  Tentunya efesiensi biaya-biaya yang tidak perlu ini alangkah lebih mulyanya apabila dapat dialihkan pada peningkatan taraf pendidikan bagi preti sentana sang kapagawenang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, bukannya telah dipatuakan, di tajen atau plaibang barerong uli dauh tukad.. 

Salunglung Sabayantaka (jangan jadi cai elung pang kanti bangka)
Tentu ada banyak sekali pekerjaan persiapan upacara pengabenan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, gotong royong baik yang dikoordinasikan oleh panitia maupun dengan bantuan warga yang berada di luar kepanitiaan. Seperti : penyiapan pejati, pemendak tirtha, sekah, sanggah surya, damar kurung dan banten-banten serta keperluan logistik lain yang sekiranya bisa dikerjakan secara bersama-sama.

Struktur Kepanitian dan Sekaha Bale
Pembentukan struktur kepanitian secara managerial, di atas kertas tidaklah begitu sulit. Cukup dengan menyertakan beberapa orang perwakilan keluarga yang ngaben masuk dalam struktur kepanitian dengan dipimpin oleh para prajuru baik di tingkat banjar adat maupun di tingkat Desa adat. Namun dengan situasi sosial masyarakat seperti sekarang ini, bila terdapat sentana warga yang diaben bertempat tinggal di luar wilayah desa adat, hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka. Situasi ini akan berkait erat dengan penjadwalan operasional kerja yang membutuhkan kesepakatan bersama, sesuai dengan tingkat kesulitan waktu masing-masing anggota panitia. Dalam kenyataannya ada kecemburuan kepada warga yang tinggal di jaba desa khususnya yang termasuk kategori mayus, tentu akan menggunakan kesempatan ngaben massal ini dengan sebaik-baiknya, untuk memaksimalkan kemayusannya kepada warga desa yang sudah lepug dengan berbagai ayah-ayahan.  Banjar adat di Desa adat Bugbug, selama ini lebih tepat bisa disebut dengan istilah sekaha bale. Sementara itu keterlibatan masyarakat dalam berbagai upacara manusa yadnya, maupun pitra yadnya secara kasat mata menggunakan sistim lelintihan atau sistem kekerabatan. Dapatkah para prajuru mentransformasikan pelaksanaan pengerjaan persiapan upacara berdasarkan sekahaa bale dari sistim lelintihan ?.  Kekhususan sistem masyarakat adat Bugbug inipun akan berpengaruh pada teknis pemberian patus madadelokan, apakah diserahkan di rumah masing-masing peserta ngaben atau di suatu lokasi yang ditentukan secara bersama-sama ?  Lain halnya dengan desa adat lainnya di Bali yang memakai sistem bebanjaran, akan sangat mudah bagi panitia untuk mengerahkan tenaga dalam melaksanakan berbagai proses upacara pengabenan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi prajuru

Perbedaan Wangsa dan Kawitan
Banyaknya perbedaan wangsa dan kawitan tentunya akan berpengaruh pada beberapa bagian prosesi upacara pengabenan itu sendiri, seperti : Nglungsur kajang, memendak tirta ke kawitan yang berbeda, pakeling-pakeling sesuai dengan tradisi masing-masing keluarga. Penggunaan pengrampahan, pengrojongan, bade tumpang, lembu, pengiriman, lokasi pembakaran sawa ada yang di atas bukit untuk soroh Sangyang, di Pamuduhan untuk Soroh Jero, pembakaran sawa untuk soroh Tambus Balang dan lainnya yang melaksanakan prosesi ini di setra Desa Adat Bugbug. Adanya perbedaan soroh dan kawitan ini juga akan berpengaruh pada penentuan siapa yang akan muput upacara pengabenan di masing-masing keluarga, apakah itu dipuput oleh Peranda, Pemangku atau orang yang dituakan di dalam keluarga (yang pada desa adat lainnya pun masih sulit untuk dimassalkan).

Lokasi Pengganti Bale Adat
Masih adanya kepercayaan sebagian warga ; bahwa leluhur yang diaben tidak mau di upacara di luar rumahnya.
Masih kuatnya kepercayaan masyarakat setempat bahwa ; seakan-akan arwah leluhur tidak terima upacara pengabenan mereka dilaksanakan di suatu tempat yang bukan tempat tinggal mereka atau bukan tempat tinggal keluarga besar mereka, berhubungan pula dengan keberadaan Pelinggih Kaluhuran yang terdapat di masing-masing bale adat, bale gede, sakanem, atau bale dangin. Jika memang ditentukan suatu lokasi di luar rumah sebagai centre of ceremony, lokasi upacara secara bersama-sama, lalu pertanyaannya akan menggunakan lokasi di mana ?.  Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi desa adat guna dapat memberikan pemahaman yang benar atas kepercayaan semacam ini.

Solusi Jangka Pendek
Secara singkat dapatlah dikatakan tujuan esensial diwacanakannya pelaksanaan ngaben masal, tidak bisa tidak karena menyangkut ‘biaya yang mahal’ untuk pelaksanaannya. Intinya pokok permasalahan dari semua ini adalah UUD, ujung-ujungnya urusan duit !!  (Seorang perokok kelas Marlboro mengeluh berat tidak rela uangnya habis puluhan juta untuk membayar Rna pada orang tuanya, sementara ia sendiri tenggelam dalam tradisi merokok dengan biaya Rp 13.000x30harix12bulanx5 tahun = Rp 23,400,000 yang sebenarnya uang sejumlah ini tidak akan habis untuk membayar Rna pada sang Guru Rupaka yang telah membesarkannya hingga ia menjadi orang sekarang ini).  Jika begitu adanya, sekiranya perlu dipertimbangkan adanya penyelesaian masalah untuk jangka pendek (hingga tercapainya kesepakatan pelaksanaan ngaben masal) sebagai berikut :

1) Jika melaksanakan ngaben masal di tingkat banjar adat apalagi di tingkat desa adat masih belum bisa diwujudkan, alangkah baiknya disosialisikan dan dipromosikan terlebih dahulu ngaben masal di tingkat wewarisan (ngaben masal di tingkat waris purusa), dengan menerapkan perencanaan ngaben massal dalam satu wewarisan (keluarga besar purusa), misal : satu keluarga besar menetapkan ngaben bersama hanya 1 kali dalam 5 tahun.

2) Perlunya dipromosikan secara terus menerus untuk mengurangi acara yang tidak bertalian dengan upacara itu sendiri dengan cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, dengan lebih mengedepankan kesederhanaan dan kesesuaian tatwa. Dalam konteks kekinian Bugbug, untuk sementara ini sebelum Ngaben Massal bisa terlaksana, ada beberapa hal yang barangkali bisa dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat sebagai berikut : teruslah disosialisasikan upacara ngaben dengan tidak jor joran, salah satu contoh : bila memang bisa/seharusnya cukup hanya dengan menggunakan pengerampahan/pengerojongan mengapa harus memakai bade bertumpang ?, Urusan melelawaran juga bisa di minimalkan hanya untuk bebanten, dengan pisuguh yang lebih disederhanakan.   Secara terus menerus, desa adat maupun tokoh-tokoh masyarakat mensosialisasikan Patus madadelokan juga dengan ketentuan minimal yg ditetapkan oleh Desa Adat.  Ada preseden menarik ketika desa adat menghimbau warga untuk maturan dengan menggunakan keben/sokasi.  Himbauan ini ternyata banyak diikuti warga karena dapat menghindarkan warga dari tradisi jor-joran bila maturan dengan menggunakan bokor/talam atau wahana sejenis yang memperlihatkan sesajen yang dihaturkan.

4) Masyarakat di Desa adat Bugbug, boleh dibilang adalah masyarakat patrilinial yang mana pimpinan desa, tokoh adat dan agama adalah teladan dan panutan bagi mereka. Harapan kita semua komponen adat secara terus menerus tanpa henti mengumandangkan ini sehingga menjadi tradisi dan tindakan nyata, bahwa esensi yadnya yang tulus ikhlas itu tidak dilihat dari megah tidaknya pelaksanaan sebuah upacara. Bahwa esensi pelaksanaan upacara ngaben bukan dilihat dari berapa tinggi bade yang dipakai dalam upacara pengabenan. Bukan dinilai dari banyaknya undangan para pejabat yang hadir pada saat pengabenan.

5) Barangkali sebagai sebuah incidentially program bisa dirintis terlebih dahulu : upacara metatah massal, nyapuh leger massal, mediksa massal untuk remaja yang  yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Desa Adat, jika essensi daripada memassalkan upacara itu untuk tujuan meringankan krama desa.

6) Memfasilitasi terbentuknya kelompok ‘Srati’ yang lebih mendalami tatwa upakara, sebagaimana terbentuknya kelompok-kelompok tani, nelayan dan sekeha Santi, sekeha tabuh.

Pustaka : ‘W.Sumatika’, Bali Post/27102007
Oleh : I Wayan Ardika

Candidasa Merana

Rest area (tempat peristirahatan) dan publik area di pantai Candidasa berupa reklamasi pantai dengan dana sekitar Rp 24 miliar, kini kian kumuh. Puluhan pedagang kaki lima membuat lapak dan warung tenda dengan atap terpal atau asbes. Kondisi itu disoroti Fraksi PDI-P Karangasem, melalui juru bicara Nengah Suparta yang juga disampaikan, Minggu (7 Agustus 2011) kemarin di Karangasem.

Suparta mengatakan, dulu pantai yang abrasi itu diuruk dengan dana anggaran pusat mencapai puluhan miliar. Tujuannya, pantai yang diurug itu nantinya dijadikan wilayah publik sehingga bisa digunakan tempat melasti bagi belasan desa pakraman yakni Nyuh Tebel, Pesedahan, sampai ke Timbrah. Namun, usai direklamasi, ternyata Pemkab Karangasem belum mengelola dengan baik, sehingga pihak tertentu menggunakan untuk lokasi berdagang kaki lima dengan alasan sudah atas persetujuan Bupati Karangasem.

Belakangan masyarakat dibiarkan membuka warung di sana, sejumlah wisman dan manajer hotel di kawasan Candidasa pun protes. Lokasi itu kumuh dan mengundang banyak tikus hidup dan bersarang karena banyak sisa makanan. Tikus berkeliharan masuk hotel, padahal tikus sangat ditakuti wisman.

Beberapa bulan lalu, dua bangunan bale bengong juga sudah dibangun di selatan restoran Lotus Candidasa. Terkait adanya dua bale bengong baru itu, Wakil Bupati Karangasem I made Sukerana, S.H. memerintahkan Pol PP Pemkab Karangasem untuk menetibkan dan bila perlu membongkarnya. Soalnya, kawasan public area itu akan ditata Pemkab dan bakal diurug dengan pasir putih dengan harapan bisa menjadi pantai yang kembali dikunjungi banyak wisman. ”Sudah ada yang mau menjuali pasir, kawasan itu akan ditata dengan diuruk pasir putih. Dua bale bengong itu agar ditertibkan,” ujar Wabup Sukerana.

Candi dasa

Di lain pihak, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg juga ikut menyoroti keberadaan kian banyak pedagang kaki lima yang membuka lapak di rest area itu. Geredeg mengatakan, memang selama ini pihaknya memberikan lokasi itu untuk berdagang pedagang kali lima, karena sebelumnya berjualan di tepi badan jalan di depan pantai yang jalan rayanya sempit dan menikung.

Pemberian tempat itu untuk sementara. Dikatakan, karena rest area itu bakal ditata, direncanakan apakah memungkinkan tanah kosong di utara badan jalan di depan rest area itu bisa dipakai untuk berdagang pedagang kaki lima.

Sources : BP/0808

Posted by : I Wayan Ardika

Brodstock Udang di Bugbug ..

brodstock

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Bali selalu memperlihatkan kemajuan dari masa ke masa. Dengan karakter masyarakatnya yang religius, ramah, dan alam Pulau Dewata yang indah. “Sungguh karakter manusia dan bangsa yang patut dicontoh,” ujar SBY. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) di Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali, Senin (06/12)

Presiden juga mengapresiasi tindakan pemda membangun daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Pemerintah pusat akan terus memberikan bantuan. Anggaran yang dimiliki pemerintah akan terus dialokasikan secara tepat dan adil,” Presiden menegaskan.

Diisamping itu, Kepala Negara juga menyambut baik visi KKP untuk menjadi produsen perikanan terbesar menuju 2014. “Saya juga mengapresiasi inisiatif untuk membangun Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan ini,” kata SBY.

Usai peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Presiden SBY dan Ibu Negara pun meninjau fasilitas balai produksi yang ada. Diantaranya Multiplication Center 6 dan Multiplication Center 5 yang digunakan untuk panen perdana induk udang unggul Vaname Nusantara-1 serta Nucleus Center sebagai tempat seleksi famili udang untuk perbaikan genetik induk udang. Setelah itu, dilanjutkan dengan menanam pohon Trembesi di lokasi yang telah disediakan di sekitar tempat balai produksi.  Turut mendampingi Presiden, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah. [ms]

Sumber : seru.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (6/12) kemarin meresmikan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) di pantai Lepra, Bugbug, Karangasem. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan potensi perikanan dan kelautan masih sangat besar. Terkait operasi BPIUUK itu, Presiden minta jangan hanya bagus saat diresmikan. Seterusnya harus dikelola dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

Untuk itu, kepada Menteri Fadel Muhammad dan juga Gubernur Bali, diingatkan agar tetap memperhatikan pengelolaan balai itu. ”Kalau ada masalah hendaknya segera ditanggulangi, tak perlu saling menyalahkan,” tegasnya.

Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad mengatakan, komoditi udang saat ini masih merupakan andalan ekspor selain rumput laut dan ikan tuna. Menurutnya, akhir 2009 ekspor udang Indonesia 240.250 ton (27,29%) dari total ekspor perikanan 881.413 ton. Nilai ekspor udang itu mencapai 1,576 miliar dolar AS (63,3%) dari total nilai ekspor perikanan 2,466 miliar dolar AS.

Brodstok budi daya udang jenis vaname yang tergolong unggul di Desa Bugbug, menurut Fadel, merupakan balai budi daya udang terbesar di Asia Tenggara. Dalam setahun, balai ini ditargetkan mampu memproduksi 675 ribu ekor. Sementara di lokasi budi daya sejenis lainnya baru mampu memroduksi sebanyak 250 ribu sampai 300 ribu ekor setahun.

Menurut Fadel, sampai kini Indonesia masih sebagai pengimpor induk udang dari Amerika Serikat seperti dari Florida dan Hawaii, dengan harga yang mahal. Harga udang impor setelah sampai di tangan pembeli masyarakat juga sangat tinggi berkisar Rp 400 ribu per ekor. Sementara udang yang dihasilkan dari balai benih udang Bugbug nantinya dijual murah kepada pembudi daya, sehingga terjangkau oleh masyarakat, sekitar Rp 40 ribu.

Sumber : BP/09122010

Posted by : I Wayan Ardika

Rejang di Bugbug …

Aku seakan terbawa pada waktu yang olehNya dititahkan untuk merenung, diiring lembut tanganmu melambai, sayup-sayup gamelan itu mengiringmu, saat yang tiada aku punya di keseharian, saat kau beri aku luang tuk berkontemplasi akan segala laksana, ucap dan pikirku ….  /adingardika/03182010

Agama Hindu di Indonesia memiliki kekayaan kesenian yang jelas berhubungan dengan kepercayaan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang beragama Hindu seolah-olah tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur kebudayaan dan kesenian. P ersembahan tersebut dengan bentuk sesaji dengan penuh kecermatan dalam pemilihan bahan-bahan sesaji, nampak menyajikan simbol-simbol yang bersifat ekspresif dengan rasa estetik dan penataan artistik.  Upacara keagamaan yang lebih besar yang banyak dilakukan setiap tahunnya di pura-pura yang sakral, suasana kehadiran seni, khususnya seni tari sangatlah menonjol. Sebagian besar seni pertunjukan tari atau drama ada hubungannya dengan upacara ritual. Misalnya tarian wali yang memiliki sifat suci, dipertunjukan dalam hubungannya untuk memperkuat kepercayaan dan memformulasikan konsepsi agama mengenai kehidupan manusia.  Tarian yang berhubungan dengan religi atau kepercayaan bersifat sakral atau suci, seperti misalnya banyak terdapat dalam peninggalan jenis tarian budaya primitif.   Penyembahan atau pemujaan terhadap roh enek moyang dilakukan dengan bentuk tarian merupakan kepercayaan yang telah diwarisi secara turun temurun sejak masyarakat primitif.  Salah satu jenis tarian wali yang penyajiannya dilakukan di bagian jeroan pura adalah tari Rejang.  Rejang adalah sebuah tarian klasik (tradisional) yang gerak-gerak tarinya sangat sederhana (polos), lemah gemulai, yang dilakukan secara berkelompok atau masal, dan penuh dengan rasa pengabdian kepada leluhur.  Tari ini dilakukan oleh para wanita di dalam mengikuti persembahyangan dengan cara berbaris, melingkar,  dan sering pula berpegangan tangan. Biasanya, tari Rejang menggunakan pakaian adat atau pakaian upacara, menggunakan hiasan bunga-bunga emas di kepalanya sesuai dengan pakaian adat daerah masing-masing.  Tarian ini masih dapat dilihat di beberapa daerah di Bali, bahkan kebanyakan desa memiliki kelompok yang memang difokuskan untuk pertunjukan ini.

Salah satu desa yang memiliki kelompok Rejang di daerah Bali timur adalah desa Bugbug, Karangasem.
Tari Rejang yang ada di desa Bugbug, Karangasem merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang yang tidak boleh dilupakan.  Hal ini disebabkan karena tarian ini wajib untuk disajikan setiap tahunnya dalam suatu upacara ritual yang disebut dengan usabha, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Upacara agama tersebut didukung oleh Rejang.


Sejarah Tari : Menurut para sesepuh desa, dikatakan bahwa ketika itu desa yang ada sekarang, belum terbentuk. Orang-orang tinggal di areal persawahan (pra-desa) yang dekat dengan sungai yang disebut Tukad Buhu.  Suatu ketika terjadi hujan lebat yang tiada henti-hentinya dan menyebabakan banjir dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menjadi penghambat bagi orang-orang (Krama Desa) sekitarnya untuk melakukan aktifitas mereka, termasuk penguburan mayat.  Kemudian timbul keinginan Ide Gde (Bhatara Gde Gumang) untuk mempersatukan gubuk-gubuk tersebut di sebuah tempat yang layak dan terbebas dari banjir.  Untuk tujuan tersebut, maka tempat yang pertama dipilih adalah Pangiyu (lateng ngiyu). Tetapi setelah diperhatikan, tempat tersebut sangat sempit dan kurang mendukung. Kemudian ditinjaulah daerah di bagian timur Bukit Penyu (Bukit Dukuh), yang tenyata terdapat genangan air berwarna biru yang disebut Telaga Ngembeng atau Banu Wka.  Tempat ini merupakan tempat yang sangat baik, datar, dan luas, sehingga cocok untuk dijadikan tempat pemukiman untuk sebuah desa. Dengan upaya, menimbun genangan air tersbeut untuk mengumpulkan (mempersatukan) orang-orang yang mendiami gubuk-gubuk yang tersebar di areal persawahan (pra-desa).  Setelah lama menimbun genangan air tesebut, tetapi genagan air tetap saja demikian adanya, tidak tertimbun. Setelah hampir mencapai puncak keputusan dari orang-orang yang bekerja menimbun genangan air tersebut, kemudian Ida Gde beryoga dan mempersatukan bayu, sabda, dan idep untuk menyatu (manunggal) dengan Bhatara Kala, tanpa diketahui oleh orang-orang.  Tidak lama kemudian, muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa yang merupakan wujud lain dari Ide Gde yang sudah menyatu dengan Bhatara Kala. Orang-orang tidak mengenali siapa sebenarnya yang datang tersebut. Beliau menamakan dirinya Ki Taruna Bali.  Perwujudan Dewata inilah yang menyanggupi untuk menimbun genangan air tersebut.  Tetapi beliau memberi persyaratan kepada orang-orang agar dirinya ditanggung makan dan minumnya oleh orang-orang yang telah mendirikan gubuk-gubuk sementara di sekitar Telaga Ngembeng tersebut. Orang-orang itupun menyanggupinya untuk menanggung makan dan minumnya hingga selesai.
Setelah beberapa lama melakukan pekerjaan menimbun genangan air tersebut, porsi makan dan minum Ki Taruna Bali semakin hari semakin bertambah. Maka, orang-orang yang tadinya berjanji dan siap untuk menanggung makan dan minumnya menjadi kewalahan. Tidak lama kemudian setelah hampir selesai menimbun genangan iar tersebut, di saat itulah muncul niat yang kurang baik dari orang-orang untuk memperdaya (membinasakan) Ki Taruna Bali.  Tetapi Ki Taruna Bali yang merupakan perwujudan Dewata, mengetahui niat orang-orang tersebut. Karena keprihatinan Beliau akan kesetiaan dan ketulusan dari orang-orang tersebut, Ki Taruna Bali yang sangat bijaksana memberikan jalan keluarnya dengan memberikan isyarat da pamoran doeng, yang maksudnya adalah jangan menorehkan kapur saja. Secara lebih luas, maksudnya adalah janganlah senantiasa memiliki niat yang kurang baik seperti itu. Beliau berkata kepada orang-orang agar nantinya ia melakukan kewajiban menyelenggarakan upacara dan upakara babanten pacaruan (caru) lengkap dengan rajah (gambar) wong-wongan Sang Hyang Yamaraja Dhipati Uriping Bhuana pada natar Pura Penataran Bale Agung Desa Pakraman Bugbug, Karangasem. dan dikelilingi oleh tarian rejang. Tarian rejang ini nantinya ditarikan oleh anak-anak mereka yang masih muda yang disebut dengan Daha. Agar selalu ditaati oleh orang-orang yang menjadi Krama Desa hingga kelak, maka terbentuklah desa yang dinamakan desa Bugbug (dalam bahasa Bali berarti pusat atau dipersatukan).
Tari Rejang tersebut memiliki gerak yang sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena tidak mementingkan keindahan gerak, tetapi maksud yang diinginkan dari penyajiannya. Gerak tarinya hanya berdiri biasa, tangan kiri memegang kain putih yang digunakan oleh penari yang ada di belakangnya dan penari yang ada di barisan paling depan kain putih yang digunakan diselempangkan ke kanan, dengan gerak membentangkan tangan ke samping kiri, kanan, dan kedua tangan, yang diulang hingga dua kali. Untuk gerak membentangkan kedua tangan ke samping untuk yang kedua kalinya, dilakukan bersamaan dengan pukulan gong. Tarian ini tidak harus dilakukan dengan kompak atau bersamaan antara satu penari dengan penari lainnya, melainkan yang ditekankan di sini adalah geraknya dilakukan dua kali (diulang) dan gerak terakhir tepat pada saat pukulan gong.
Setelah satu frase gerak selesai, penari yang berada di barisan paling depan pindah ke belakang dan tidak menari.  Demikian pula gerak selanjutnya sama dengan gerak pertama, dan seterusnya hingga ada yang memberitahu untuk mengakhirinya. Hanya satu frase gerak yang digunakan, sehingga tidak memerlukan waktu untuk latihan.  Seperti yang telah disebutkan di atas pada sejarah tari rejang ini, penarinya adalah anak-anak gadis yang merupakan Krama Desa Ngarep yang disebut dengan Daha. Usia penarinya, yaitu kurang lebih antara 17 tahun sampai 26 tahun yang belum menikah dan sudah mengalami akil balik. Ada rapat khusus untuk menentukan usia penari. Selain itu juga, tidak ada proses inisiasi (penyucian) atau prosesi khusus untuk menentukan penarinya karena penarinya sudah didaulat. Cara yang dilakukan untuk mendaulat penarinya adalah dengan cara memeberikan ketipat sumbu kepada calon penarinya dan pada usabha yang akan datang, harus sudah mulai menarikan tarian Rejang tersebut. Jumlah penarinya tidak ditentukan karena tergantung dari penari yang ada dan sudah didaulat.
Adapun yang dimaksud dengan pendukung tarian Rejang ini, yaitu :
Tata rias yang digunakan sangat sederhana, yaitu rias sehari-hari yang tidak terlalu mencolok (tata rias natural/alami).   Tata busana, yang terdiri dari :  Kain dan angkin celagi manis yang telah ditentukan dan diberikan oleh desa;  Klip (seperti tutup dada, tetapi lebih panjang dan lebarnya lebih kecil),yang dililitkan pada tubuh penari;  Rantai yang terbuat dari perak atau slaka, yang dililitkan pada tubuh penari di antara lilitan klip.  Kain putih yang panjangnya kurang lebih dua meter, yang diikatkan pada pinggang penari. Kain ini yang digunakan pada saat menari; serta rangkaian selendang berwarna-warni yang disebut dengan kibul, yang diikatkan pada pinggang penari menutupi kain putih dan bokong penari.  Rambut penari dipusung menggunakan antol tepat di atas ubun-ubun penari, yang fungsinya adalah untuk menjaga bunga-bunga yang akan digunakan nantinya. Ada yang dijahit untuk menguatkan pusungan dan diberi pelepah batang pohon pisang untuk menyejukkan kepala penari. Semuanya tergantung dari orang yang memasangkan pusungan tersebut.

Tidak semua orang dapat memusung rambut penari, hanya ada beberapa orang di desa tersebut yang telah ahli dalam hal memusung rambut penari tersebut; Kain hitam yang dipasang pada dahi penari untuk menahan petitis;  Bunga kamboja (jepun), yang dirangkai dan dipasang pada kepala bagian belakang penari dan dibentuk setengah lingkaran;  Petitis; Bunga mitir yang dipasang tepat di atas petitis ; Bunga-bunga imitasi, tergantung dari penari berapa jumlah dan bunga apa yang digunakan; Bunga palsu yang terbuat dari kertas jagung yang jumlahnya tidak ditentukan; dan Palendo yang merupakan hiasan kuncup-kuncup bunga yang terbuat dari kertas jagung dan wajib digunakan. Apabila tidak digunakan, penari akan dikenakan sanksi.  Tempat pementasannya ada dua, yaitu di pantai yang dilakukan pada saat mencari air suci (tirtha amertha), tirtha sudha-mala, dan lain-lain, di tengah laut. Tepatnya adalah pada saat dua hari menjelang puncak usabha. Datang dari pantai, penari Rejang menari di natar Pura Penataran Agung Desa Pakraman Bugbug atau Penataran Bale Agung dan mengelilingi rajah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada saat ini tidak ada pergantian penari karena penari membentuk lingkaran dan berkeliling.  Sehari sebelum puncak upacara dan pada saat puncak upacara, penari Rejang menari di natar Pura Penataran Agung Desa Pakraman Bugbug dengan posisi berbaris menghadap utara. Jadi yang dimaksud dengan tempat pementasannya ada dua tempat tergantung dari waktu pementasannya.  Waktu pementasannya pun dilakukan dengan waktu yang berbeda. Pada saat di pantai penyajiannya dilekukan pada sore hari, yaitu menjelang matahari terbenam. Sedangkan pada saat sehari menjelang puncak upacara dan pada saat puncak upacara dilekukan pada saat pagi hari, yaitu sekitar pukul 9 pagi.  Sama halnya dengan tari Rejang lainnya yang ada di daerah Bali timur (Karangasem), tari Rejang ini juga menggunakan seperangkat gambelan Slonding, yang merupakan gambelan khas Karangasem, sebagai iringan tarinya.  Mengenai usia dari tarian ini, hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti tahun berapa tarian ini ada. Berdasarkan informasi dari sesepuh desa tersebut, dikatakan bahwa tarian Rejang tersebut ada sejak pertama kalinya ada upacara agama yang disebut aci atau usabha manggung di desa tersebut. Tarian ini harus disajikan setiap bulan pertama sasih kasa (Shrawana) nuju beteng di desa tersebut. Pelaksaan tarian Rejang di desa tersebut sama dengan pelaksanaan tarian Rejang di desa Tenganan, Karangasem. Mengenai jenisnya, tarian Rejang ini belum dapat digolongkan ke dalam jenis yang mana dari 14 jenis Rejang yang diketahui. Hal ini disebabkan karena belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai tarian Rejang ini. Apakah karena desa ini tidak terkenal seperti desa lainnya yang ada di kabupaten Karangasem (Tenganan, Asak, Bongaya, Seraya, dan lainnya).  Padahal di desa ini terdapat tempat wisata yang terkenal, yaitu Candidasa.  Dalam penyajiannya, tidak ada sesaji (banten) khusus untuk mementaskannya. Sedangkan mengenai struktur dari awal hingga akhir, tarian ini tidak memiliki struktur seperti tarian lainnya. Hanya saja, setiap penari melakukan persembahyangan secara pribadi sebelum menari. Usai penyajiannya, setiap penari kembali ke rumah masing-masing tanpa ada upacara khusus.
Saat ini, tarian ini telah mendapatkan generasi yang sudah tak terhitung. Hal ini belum dapat dipastikan karena usia dari tarian ini yang sudah tua dan usia tarian ini pun tidak diketahui.
Tarian ini tidak banyak yang mengetahui. Hanya masyarakat desa tersebut yang mengetahuinya. Bahkan jenis Rejangnya tidak diketahui. Hal ini disebabkan karena belum ada yang meneliti tarian tersebut, tidak banyaknya orang mengetahui desa tersebut, serta tidak adanya pembinaan-pembinaan terhadap kesenian daerah.

Posted by : I Wayan Ardika

SUMBER : Bandem, I Made. 1983. Ensiklopedi Tari Bali. Denpasar : Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI).  Fredrik Eugene deBoer. 2004. Kaja dan Kelod : Tarian Bali dalam Transisi. Jogjakarta : Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta.  Dibia, I Wayan. 1999. Selayang Pandang : Seni Pertunjukan Bali. Bandung : Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI).  Hadi, Y. Sumandiyo. 2007. Sosiologi Tari. Yogyakarta : Pustaka. Pawaka, I Wayan Terang. 2007. “Pura Bukit Gumang Desa Pakraman Bugbug Kabupaten Karangasem : Perspektif Pendidikan Agama Hindu”. Tesis guna mencapai Gelar Master, Institut Hindu Dharma Negeri, Denpasar.   Dokumen pribadi.

Tantangan Menjadikan BUGBUG Kawasan Wisata

SWOT : TANTANGAN  MENJADIKAN BUGBUG KAWASAN WISATA …..

Sesuai Perda No 8 Tahun 2003, yakni penetapan Kawasan Pariwisata Candidasa yang membentang dari Pantai Bias Tugel (Desa Padang Bai) ke arah Timur sampai Pantai Jasri Kelod, sepanjang 24 kilometer dengan kedalaman 1 kilometer dari garis pantai. Luas efektif Kawasan Pariwisata Candidasa adalah 2400 Hektar. Potensi investasi di wilayah ini adalah Pantai Padang Bai, Pantai Buitan – Sengkidu, Pantai Candidasa, Pantai Bias Putih Bugbug. Berkenaan dengan pengembangan Pariwisata di wilayah Bugbug, terlepas setuju atau tidak setuju atas keputusan yang sudah diambil atas dikontrakkannya Kawasan Pantai Bias Putih dan Tempek Nyuh Rawit di kaki Bukit Gumang, dan telah beroperasinya Tambak Udang terbesar di Asia Tenggara yang mengambil lokasi di Pasujan (sisi tenggara kaki Bukit Gumang), ada baiknya kita kaji kembali, bagaimana proyek-proyek ini dapat memberikan dampak ikutan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat Bugbug secara umum.

Desa Pekraman Bugbug Bugbug tentu telah membentuk sebuah team yang menangani kontrak kerjasama dengan investor. Sebelum keputusan itu diambil barangkali juga telah melaksanakan pengkajian-pengkajian secara mendalam guna mengantisipasi berbagai dampak ikutan baik yang menguntungkan maupun merugikan masyarakat Bugbug itu sendiri.

Bugbug

Bolehlah tulisan ini dapat dianggap sebagai nasikin segara atau ngajahin bebek ngelangi, tak apalah, bila dibilang begitu, anggap saja sebagai sebuah pengayaan atas berbagai pemikiran yang tentu sudah dimiliki oleh para intelektual di internal Prajuru Desa Pekraman Bugbug.  Penulis mencoba membedah dan mengurai berbagai hal menurut cara pandang penulis yang sangat terbatas ini mengenai pengembangan kawasan wisata di Desa Pekraman Bugbug dari sisi Strengthness, Weakness, Opportunity, and Threatness atau lebih dikenal dengan istilah SWOT . Yaitu sebuah cara analisa yang mencoba mengurai suatu keadaan atau permasalahan berdasarkan kelebihan atau kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan tantangan sehingga didapatkan sebuah perbandingan dan nilai-nilai dominan yang dipakai untuk memetakan suatu keadaan.  Penulis dalam hal ini sengaja tidak memaparkan solusi apa yang bisa dipakai untuk menangani berbagai kelemahan dan tantangan pengembangan kepariwisataan di Bugbug. Tulisan ini diharapkan segera dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang sangat mungkin untuk dihadapi, sehingga pameo disubane keluh mara nyemak sepit tidak terbukti.

STRENGTNESS : Warisan alam yang mengingatkan para penikmat plesiran kawasan ini mirip Kawasan Kuta tempo dulu, adat-istiadat dan tradisi Bugbug merupakan jaminan bagi setiap wisatawan untuk mengagumi Bugbug. Betapa tidak, hamparan alam yang walau tidak begitu menghijau di musim kemarau, pantai yang putih menawan, upacara adat yang tiada henti, seakan melengkapi detak-detik denyut nadi kehidupan masyarakat Bugbug yang tentu menjadi konsumsi yang menarik orang luar dan wisatawan untuk ‘menikmati’ Bugbug. Obyek wisata yang menarik : Adanya warisan Pura Puseh yang memiliki keunikan arsitekturnya juga memiliki daya tarik tersendiri (walaupun ada beberapa pula lainnya yang sudah mengalami pemugaran), Candidasa, Pasir Putih, upacara adat hampir sepanjang tahun, sekaha gong dengan seni tabuhnya, seniman tari, sekaha gong wanita, Tari Wali yang dapat disaksikan ketika usaba, keunikan tata ruang palemahan di Bugbug.  Jumlah penduduk dan generasi muda yang boleh dibilang semakin banyak berorientasi untuk menggeluti dunia kerja jasa pelayanan wisata baik untuk komoditi di dalam negeri maupun luar negeri, dapat men-supplay demand akan tenaga kerja dibidangnya pada berbagai jenjang ketenagakerjaan. Adanya dukungan secara hukum dan politik yang kuat dari pemerintahan baik di level desa maupun di atasnya juga merupakan kekuatan tersendiri yang ditandai oleh adanya perda di atas. Bugbug dengan pertanian, perkebunan dan baharinya memiliki asset yang tak ternilai yang dapat dikembangkan sebagai agrowisata, maupun wisata spiritual. Bahkan sebenarnya oleh beberapa hotel di Candidasa, sebenarnya sudah mengemas sedemikian rupa Bugbug ke dalam paket-paket yang mereka jual kepada tamu yang inhouse di hotel itu.  Secara ekonomi Bugbug sebenarnya sudah jauh berkembang walaupun belum sepenuhnya mengandalkan pariwisata sebagai lokomotipnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya berdiri koperasi yang sebenarnya dapat melebarkan sayapnya pada berbagai bidang usaha seperti jasa penyewaan kendaraan, pengelolaan sanggar seni tari dan tabuh, supplier bahan makanan dan minuman, supplier produksi ternak, supplier hasil pertanian dan perkebunan maupun sebagai penyedia atau vendor lainnya.

penyarikan

WEAKNESS : Walau kebersihan secara umum sudah jauh sangat bagus, tetapi pada beberapa areal publik belum sepenuhnya warga menyadari kebersihan, kebersihan di Pamuduan, penataan pedagang di Sanghyang Ambu dan Bale Bengong (Rest area), kebersihan pasar desa adat, yang sebenarnya dapat menjadi daya tarik.  Kekhawatiran akan tergerusnya wilayah terbuka hijau (yang sebenarnya dapat menjadi daya tarik) di wilayah desa akibat membludaknya kebutuhan akan pemukiman, Jarak tempuh dari Bandara yang sedemikian rupa yang notabene dianggap sebagai jalur kering bagi pelaku pariwisata yang hanya berorientasi keuntungan mereka sendiri saja, tanpa adanya niatan yang tulus dan ikhlas untuk bersama-sama melakukan pengembangan suatu kawasan.  Belum memadainya ketersediaan akan air bersih yang dapat men-supplay kebutuhan domestik masyarakat Bugbug maupun kebutuhan pariwisata dan industri. Apakah keberadaan mata air di Telaga Kauh akan dimanfaatkan untuk men-supplay kebutuhan ini ? Tidak banyak yang tahu. Atau akankah investor dengan investasinya secara simultan juga akan mengembangkan teknologi penyulingan air laut menjadi air layak minum, juga tidak dapat diketahui secara pasti. Secara arsitektural keunikan palemahan Desa Adat Bugbug, yang dicirikan pada bangunan angkul-angkul sebagai ciri khas Bugbugan (termasuk di Prasi dan Timbrah) sudah semakin pudar. Ciri khas itu hanya dimiliki oleh keluarga di sebelah timur Pura Pasek dan sebagiannya lagi masih bisa dijumpai di Desa Perasi, yang lain sudah terlanjur mengikuti zaman. Takut dibilang kuno mungkin yah ..

OPPORTUNITY : Pengalaman pengembangan kawasan Wisata Candidasa harusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam mengkaji keberadaan proyek pengembangan Pantai Bias Putih sebagai sebuah resort.  Secara ekonomi adanya persaingan yang tidak sehat antar pelaku pariwisata di area itu meruntuhkan image atau pencintraan kawasan ini sebagai kawasan wisata. Disinilah dilema pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan (integrated  development) dan berbasis exclusive (enclave development). Pertanyaanya ; apakah kawasan Pantai Bias Putih ini akan dikembangkan secara integrated development atau enclave development ?. Apakah pengembangan model Amankila Hotel yang memiliki jaringan pemasaran dunia (yang melibatan masyarakat sekitar dalam operasional hotel dalam jumlah terbatas dan multiflier effect yang terbatas pula), ataukah akan melanjutkan pola pengembangan ala Candidasa yang seolah tidak terkoordinasi dan terkesan jauh dari penataan profesional yang dibuktikan dengan kumuhnya areal reklamasi yang sedikitpun tidak mengesankan itu adalah obyek wisata. Labuhan Amuk yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan kapal pesiar yang hanya berjarak 30 menit dari Bugbug, banyak kalangan berharap adalah merupakan kesempatan yang baik untuk “menjual” Bugbug termasuk berbagai fasilitas wisata yang disediakan di Bugbug dan sekitarnya.  Hanya saja bagaimana para pelaku pariwisata dapat dengan bijaksana tidak hanya menjual Bali Tengahan dan Selatan dalam kunjungannya, tapi juga dapat berkunjung secara penuh ke kawasan ini dengan berbagai kreasi yang dapat membuat kawasan ini juga mendatangkan keuntungan bagi seluruh stakeholders yang terlibat di dalamnya. Dilihat dari sisi accessibility, posisi Desa Pekraman Bugbug dengan kawasan Candidasanya masih lebih baik dibandingkan dengan kawasan Amed yang jaraknya kurang lebih 3 jam dari pusat pariwisata. Terumbu karang di kawasan Candi dasa yang tergerus akibat penambangan liar maupun abrasi di masa lampau harusnya dapat dikembalikan lagi dengan cara menanam terumbu karang baru dengan cara melakukan penanaman koral sebagaimana dilakukan di kawasan pantai di Bali Utara.

TREATHNESS : Tantangan yang menghadang di depan adalah bagaimana Desa Pekraman sebagai institusi dapat menjadi jembatan dan memiliki bargaining position dalam penyediaan sumber daya manusia, logistik, maupun sumber daya ekonomi lainnya. Bagaimana Desa Pekraman dapat meyakinkan komitmen investor menjabarkan multiflier effect positif bagi masyarakat Bugbug dalam pelestarian dan pengembangan seni, budaya dan tradisi Bugbug ?. Bagaimana investor dapat mewujudkan CSR (Company Social Responsibility)-nya kepada masyarakat Bugbug yang menjadi salah satu stakeholder atas kawasan itu.  Tantangan yang lebih hebat bukan hanya datang dari luar wilayah Desa Pekraman  Bugbug, seperti akan diserbunya Bugbug oleh penduduk pendatang, tetapi justru datang dari dalam wilayah sendiri.  Sebagaimana pengalaman-pengalaman desa lain yang sudah terlebih dahulu mengembangkan pariwisata di wilayahnya, berbagai konflik kepentingan kerapkali terjadi sehubungan dengan perbatasan wilayah maupun banjar yang ujung-ujungnya akibat dari tingginya orientasi materi dan uang yang melunturkan semangat menyama braya dan salunglung sabayantaka. Dalam konteks Bugbug potensi konflik perbatasan Bugbug dan Prasi layak untuk diantisipasi.  Dalam skala yang lebih kecil, secara phsikologis pengembangan pariwisata dapat merubah orientasi masyarakat sekitar yang sebelumnya memiliki ikatan sosio religius yang kuat menjadi berorientasi materi dan mendewakan uang.  Bahkan belum apa-apa sudah muncul bibit-bibit konflik antara masyarakat dengan panitia berkaitan dengan fee pengurusan kontrak tanah.  Pemerkosaan terhadap alam dan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan pada berbagai kasus juga tidak dapat dihindarkan.  Secara disadari atau tidak rencana pengembangan ini akan menyebabkan melambungnya harga tanah disekitarnya, yang merangsang merangseknya para makelar serakah memainkan harga, hingga tidak terbeli oleh warga miskin yang memerlukan sekedar gubuk untuk tidak maseksekan di karang tua. Pembuldoseran sisi barat Bukit Asah entah untuk peruntukan apa, dan dibangunnya villa di Tempek Nyuh Rawit Samuh, belum-belum sudah mengundang polemik. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan akibat pengelolaan limbah yang tidak bertanggung jawab, maupun terkontaminasinya kawasan-kawasan suci yang seharusnya dilindungi juga sangat sulit untuk dihindarkan.  Seorang pejabat berwenang dalam sebuah pernyataan di Bisnis Bali pernah mengutarakan tidak akan mempromosikan dan tidak akan menjadikan Gumang sebagai obyek wisata, tapi pada kenyataannya oleh beberapa hotel di Candidasa Bukit Gumang dijadikan salah satu jujugan jalur trekking bersamaan dengan Tenganan dan Kastala, dapatkah kita membendung dan berusaha konsisten dengan situasi ini ?.  Pada berbagai kejadian, terpinggirkannya masyarakat sekitar dari hiruk pikuk gemerincing pariwisata yang memaksa mereka hanya menjadi penonton yang baik layaknya “tikus mati di lumbung padi”, coba tanyakan berapa persenkah warga Bugbug yang terlibat langsung dalam geliat pariwisata di Candidasa ?, berapa besarkah prosentase kontribusi stakeholders pariwisata di Candidasa bagi pengembangan ekonomi yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat Bugbug ?.  Tantangan yang paling menyedihkan adalah terkendalanya atau bahkan tertutupnya akses-akses menuju kawasan tujuan ritual yang sudah terlanjur dikuasai oleh investor yang notabene memiliki hak penuh atas wilayah itu termasuk membatasi atau bahkan membunuh hak-hak masyarakat dalam melangsungkan kegiatan ritualnya.

Di banyak kawasan tejadi konflik horizontal maupun vertikal, akibat terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial diantara para stakeholder yang berada pada inner pengelola kawasan (yang terkadang mengambil keuntungan berlebih untuk tidak mengatakannya serakah) dengan mereka yang merasa terpinggirkan dari hingar bingar gemerincing dollar pariwisata.

gumang

Sebagai kawasan yang mengandalkan alam sebagai daya tarik dalam hal ini pertanian, perkebunan dan baharinya, adakah kalangan generasi muda kita yang mau menekuni mata pencaharian di bidang ini guna menyokong keberlangsungan hidup sektor pertanian, perkebunan dan bahari ini ?.

Pada beberapa kawasan wisata seperti Besakih, Bukit Jambul, Bukit Putung, Sibetan, Amed, Tirta Gangga, Taman Sukasada Ujung, Candidasa, dan Padang Bai, sangat terlihat sekali bahwa pemerintah sebagai stakeholder setengah-setengah dalam mengelola kawasan yang sudah terbangun.  Memulai mungkin mudah, tetapi bagaimana dapat meneruskannya sehingga menjadi berkesinambungan bukanlah pekerjaan yang gampang. Setelah kawasan itu ditata dan ditetapkan sebagai obyek wisata, ternyata kegiatan pemeliharaan obyek sebagai produk menyangkut kebersihan maupun sikap mental masyarakat sekitar sangatlah jauh dari yang diharapkan.  Lihatlah bagaimana obyek wisata Besakih pernah diboikot oleh pelaku pariwisata akibat ulah guide lokal yang nakal. Penulis pernah menghadiri rapat dengan Bupati yang saat itu dihadiri pula oleh salah seorang anggota DPRD perwakilan setempat, solusi yang disampaikan begitu ideal, tetapi sangat lemah dalam implementasi, diakibatkan oleh slogan sapta pesona hanyalah pemanis bibir yang tidak membumi di kalangan masyarakat.  Tiadanya keuntungan langsung yang dirasakan masyarakat juga menjadi peletup ketidakpedulian masyarakat dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya.  Begitu pula dengan kawasan Iseh dan Putung yang didengung-dengungkan menjadi kawasan wisata spiritual, tetapi dikeluhkan oleh salah seorang anggota DPRDnya yang konon sepi dari kunjungan. Mangkraknya beberapa hotel di kawasan Candidasa yang berubah menjadi kos-kosan dan menjadi rumah hantu alangkah baiknya juga diambil hikmahnya.

Yaaah…, jangan sampai kita hanya pandai membuat, tapi tidak mampu memeliharanya. Seperti halnya, kita hanya bisa merasakan nikmatnya menghamili istri kita dan melahirkan anak dari rahimnya, tapi ternyata tidak mampu untuk mendidik, membimbing dan membesarkannya secara baik.

Oleh : I Wayan Ardika

Tulisan ini juga dimuat di : http://iwbpurantara.com/ekonomi/41-analisis-swot-tantangan-menjadikan-bugbug-kawasan-wisata-.html

Mega Proyek Hotel dan Lapangan Golf

Terkait Mega Proyek Hotel dan Lapangan Golf di Bugerasi Dilaporkan ke Mapolda, Pihak Bugerasi Bantah

Investor asal Korea Selatan (Korsel), Kuk Bong Yi dilaporkan ke Mapolda Bali oleh seorang warga desa Bugbug, Karangasem, I Gede Ngurah, dengan dugaan penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB), terkait proses over kontrak dan perpanjangan kontrak lahan seluas 124 hektar di wilayah pantai Bias Putih desa Bugbug dan Perasi (Bugerasi), Karangasem.  Selain laporan
penyalahgunaan HGB, diduga ada juga kasus penggelapan atau bagi-bagi PBB dilakukan orang lain.

Saat hal itu hendak dikonfirmasikan kepada Ketua Tim Bugerasi I Wayan Mas Suyasa, S.H. yang juga klian desa pakraman Bugbug, Senin (24/5) kemarin, dia belum berhasil ditemui. Saat dicari ke rumahnya, salah seorang anggota keluarganya mengatakan dia di kantor koperasinya. Namun saat dicari ke sana, stafnya mengatakan dia sedang ke luar. Namun saat dihubungi, HP-nya
beberapakali tetap tak aktif. Seorang sumber di Bugbug mengatakan, kasus ada warga melaporkan dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengurusan megaproyek itu, sudah dirapatkan tim Bugerasi di Bugbug, Minggu (23/5).  Namun sumber mengaku tak tahu apa hasil pembicaraan atau keputusan rapat itu, tetapi yang jelas membicarakan ada laporan ke Mapolda Bali itu.

Di lain pihak, Wakil Ketua Bugerasi I Wayan Reti yang juga klian desa pakraman Perasi, mengatakan tak ada penggelapan pajak dalam proses ambil alih (take over) dan perpanjangan kontrak lahan seluas 124 hektar milik warga kedua desa itu.  Dia terus terang mengatakan, pihaknya bekerja karena diberikan pekerjaan dan membantu pihak investor yang tentunya
menginginkan proses transaksi lahan sampai investasinya berjalan lancar sehingga uang yang diinvestasikan cepat kembali. Soal ketika dalam proses itu pihak investor memberikan imbalan jasa sebagai terimakasih, hal itu sudah dibagi rata dengan yang ikut terlibat membantu.

Sementara berbagai kewajiban pihak investor yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa lancar menanamkan modalnya, menurutnya, juga sudah dipenuhinya. Di antaranya pembayaran PBB. Di mana, sebelumnya di wilayah itu lahannya sempat di kontrak investor asing lainnya dengan lama kontrak 30 tahun. Namun karena ada masalah finansial, investasi berupa pembangunan
hotel di pantai pasir putih itu tak bisa terealisasi. Sementara waktu sisa kontrak itu sampai kini tinggal 10 tahun dari 30 tahun. Sisa kontrak itu di over ke investor Kuk Bong Yi asal Korsel, ditambah perpanjangan kontrak baru lahan itu selama 30 tahun. Karena investasi pengontak sebelumnya tak jalan, PBB-nya tak dibayar, sehingga untuk bisa investor baru melakukan investasi dan memperpanjang kontrak, maka kewajiban investor baru itu melunasi PPB selama sekitar 20 tahun sebelumnya. ‘’Pihak perusahaan yakni PT. Bali Bias Putih (PT BBP) membayar PBB itu sebesar Rp 50 juta dan kita sudah lunasi pembayarannya kepada pemerintah,’’ ujar Reti.
Dikatakan, besar biaya kontrak lahan yang disepakati PT BBP Rp 600 juta perhektar selama 30 tahun. Investor lewat PT. BBP berencana membangun hotel bintang lima dan lapangan golf 18 hole, dengan panorama pantai berpasir putih di Bias Putih . Namun, Reti mengakui saat ini prosesnya baru pada tahap persiapan penandatangan perjanjian kontrak di kantor seorang pejabat notaris di Karangasem dalam dua atau tiga hari ini. Namun, diakui dalam mewujudkan proyek itu banyak hambatan yang bersifat prinsip. Di antara hambatan itu, di mana ada beberapa masyarakat yang belum sejalan pikiran dan pemahamannya. ‘’Saya sih, berpikir positif saja, di mana ingin adanya investasi, sehingga nantinya harapan kita ada lapangan pekerjaan dan berdampak baik bagi masyarakat khususnya di sekitar proyek dan Karangasem secara lebih luas,’’ kata Reti.

Terkait ada warga yang melaporkan dengan dugaan seperti penyalahgunaan HGB atau dugaan penggelapan PBB, dia mengatakan hal itu sebagai hal yang wajar.  Dalam negara hukum, menjadi hak seseorang melaporkan adanya dugaan melanggar hukum, namun tentunya hal itu harus dibuktikan dan diuji unsur-unsur melanggar hukumnya di pengadilan nanti.  Baginya, sikap saling mengerti, berpikir positif dan menghormati hukum itu penting. (013)

Sumber : Bali Post/May 10, 2010

Posted by : I Wayan Ardika

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.